PPI Jepang Hadirkan Kementerian Luar Negeri Bahas Pelindungan Pelajar

Konsul Jenderal Republik Indonesia Osaka, Diana ES Sutikno, saat membuka acara Focus Group Discussion "Perlindungan Pelajar Indonesia di Jepang, Minggu (19/3).

JEPANG, - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang, Minggu (19/3), menyelenggarakan focus group discussion bertajuk “Pelindungan Pelajar Indonesia di Jepang”. Acara ini dibuat mempertimbangkan adanya beragam tantangan yang dihadapi pelajar Indonesia di mancanegara, termasuk perbedaan hukum di negara tujuan, penipuan oleh agen pendidikan maupun penyalur pelajar Indonesia ke luar negeri, black baito–kerja sampingan yang melanggar hukum ketenagakerjaan di Jepang, academic harassment, dan isu kesehatan mental.

Pembukaan dilakukan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka, Diana Emilla Sari Sutikno. Beliau menyatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata untuk senantiasa merealisasikan komitmen negara dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo, Prof. Yusli Wardiatno menegaskan, KBRI Tokyo dan KJRI Osaka siap membantu memperlancar studi seluruh pelajar Indonesia di Jepang. Namun dia mengingatkan, pentingnya persiapan mandiri oleh pelajar dengan melakukan riset mengenai aturan dan budaya negara tujuan serta menyelesaikan prosedur lapor diri melalui kanal peduliwni.kemlu.go.id Kementerian Luar Negeri setibanya di mancanegara.

Ketua Umum PPI Jepang 2022/2023, Anastasya Wulandari Hasyim menyatakan, PPI Jepang kepengurusan 2022/2023 berfokus pada perluasan cakupan internal untuk merangkul lebih banyak pelajar Indonesia di Jepang dan menyiapkan sistem dukungan bagi komunitas pelajar Indonesia di Jepang. Kegiatan ini merupakan bentuk upaya PPI Jepang dalam memaksimalkan dukungan untuk pelajar Indonesia di Jepang dan mempererat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha yang sekaligus menjadi pemateri utama dalam acara ini. Judha memaparkan tantangan-tantangan yang kerap dihadapi WNI di luar negeri dan solusi yang tersedia untuk menanggulangi tantangan tersebut. Untuk mempermudah bantuan bagi WNI yang mengalami masalah, dia menegaskan, pentingnya bagi seluruh warga Indonesia yang sedang tinggal di luar negeri untuk menyelesaikan prosedur “Lapor Diri”. Beberapa peristiwa seperti evakuasi WNI dari Wuhan selama pandemi telah menunjukkan kurangnya kesadaran diri WNI dalam menyelesaikan prosedur lapor diri serta ketidaktahuan WNI mengenai aturan setempat telah menjadi sebagian akar utama dari masalah yang dihadapi beberapa WNI di luar negeri.

Untuk kedepannya Kementerian Luar Negeri memiliki lima solusi utama untuk meningkatkan pelindungan WNI di luar negeri, yaitu berinvestasi pada langkah pencegahan, menegakkan hukum secara tegas, melakukan transformasi digital, meluncurkan kampanye kesadaran publik, dan menginisiasi kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pelajar Indonesia di mancanegara. Selain itu juga pentingnya melakukan riset mendalam terhadap peraturan negara tertentu sebelum keberangkatan.

Ahsanul Ulil dari Komisi RUU Pelindungan Pelajar PPI Dunia menyampaikan, PPI Dunia beserta 62 PPI negara berkomitmen untuk dapat membantu pemerintah dalam mendukung dan melindungi mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Menurut dia, pelindungan WNI dan pelajar Indonesia di luar negeri memerlukan kerjasama lintas kementerian dan lembaga yang dipusatkan pada penyuluhan dan persiapan pra-keberangkatan WNI. Ahsanul Ulil juga memberikan saran agar dibentuknya satuan tugas antara PPI Negara terkait dengan Perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam pelindungan pelajar.

Pada kesempatan ini, PPI Jepang melalui Farid Auzzin Ashari dari Biro Kajian Strategis PPI Jepang turut menyampaikan Kajian Pelindungan Pelajar Indonesia di Jepang dan masalah-masalah utama yang dihadapi pelajar Indonesia di Jepang, antara lain Black Baito, Academic Harassment, Sexual Harassment, dan penipuan agen pendidikan. Farid menambahkan, PPI Jepang telah menginformasikan seluruh pelajar Indonesia di Jepang yang mengalami masalah untuk menghubungi kontak utama dan help desk yang telah disediakan oleh PPI Jepang.

Farid menyampaikan, dibutuhkan kegiatan sosialisasi yang lebih inklusif untuk memperluas cakupan internal komunitas mahasiswa Indonesia di Jepang serta membangun support system bagi mahasiswa Indonesia di Jepang dengan memperkuat kerjasama antara komunitas mahasiswa dengan pihak-pihak eksternal di Jepang.

Kepala Biro Aksi Sosial dan Advokasi PPI Jepang, Alvian Nur Hidayat yang menjadi pembicara juga mengangkat topik penipuan terkait menempuh studi di Jepang dan menyorot kasus penipuan serta penggelapan dana dengan dalih persiapan sekolah Bahasa yang dialami oleh beberapa pelajar Indonesia.

Kerugian yang terlaporkan ke PPI Jepang mencapai Rp 1 miliar. Menurut informasi yang diterima oleh PPI Jepang, masih banyak korban yang belum terdata, termasuk calon pelajar yang gagal berangkat dan calon pekerja Specified Skill Workers. Menurut para korban, kerugian yang disebabkan kasus tersebut tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, namun juga menyebabkan dampak negatif pada kesehatan mental korban.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menyampaikan responnya atas beberapa masalah yang dihadapi oleh pelajar pada umumnya. Dia menjelaskan bahwa utamanya terdapat dua langkah yang dapat ditempuh korban dalam kasus ini. Pertama adalah proses mediasi yang akan meminta pertanggung jawaban pelaku dan kedua adalah langkah hukum jika sebelumnya tidak ada itikad baik dari pelaku.

Judha juga menjelaskan mengenai andil Kepolisian Internasional (Interpol) yang dapat membantu penyelesaian hukum kasus-kasus tersebut bahkan ketika pelaku telah meninggalkan Indonesia. Selanjutnya, korban disarankan melakukan pelaporan kolektif ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Indonesia di luar negeri menyatakan bersedia mendukung dengan melakukan pendampingan untuk korban.

Penanggap sesi diskusi Konsul Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Tokyo, Titik Hamzah menyambut baik usulan pembuatan satuan tugas yang terdiri dari perwakilan Indonesia di luar negeri baik dari KBRI Tokyo maupun KJRI Osaka bersama dengan PPI Jepang.

Selain itu, Konsul Fungsi Protokol dan Konsuler KJRI Osaka, Sri Mulatsih juga menegaskan, sebelumnya KJRI Osaka telah melakukan dukungan pendampingan pelajar Indonesia dengan melibatkan PPI Jepang dan menyatakan bahwa KJRI Osaka terbuka atas masukan dalam memajukan kolaborasi antara Perwakilan Indonesia dan pelajar Indonesia di Jepang.

Tanggapan juga disampaikan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo Prof. Yusli Wardiatno. Dia menegaskan kembali bahwa KBRI akan terus mendengarkan dan mendukung dengan maksimal seluruh isu maupun masalah yang dihadapi oleh pelajar Indonesia di Jepang.

Ketua Umum PPI Jepang 2022/2023, Anastasya Wulandari Hasyim memaparkan, beberapa program kerja PPI Jepang dalam mengatasi berbagai isu dalam Pelindungan Pelajar Indonesia di Jepang, yaitu 1) Line Official Help Desk PPIJ untuk akses konsultasi kesehatan mental gratis, layanan advokasi dan layanan informasi umum untuk pelajar maupun calon pelajar Indonesia di Jepang; 2) Sosialisasi Pra-keberangkatan melalui sosial media dan Majalah Interaksi PPI Jepang; dan 3) Sosialisasi Lapor Diri.

Anastasya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Kementerian Luar Negeri, KBRI Tokyo, beserta KJRI Osaka dan menyebutkan bahwa PPI Jepang akan memperkuat koordinasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri. PPI Jepang juga akan memperdalam Kajian Pelindungan Pelajar Indonesia bersama dengan PPI Dunia dan menyoroti isu regulasi lembaga pengirim dalam proses pra-keberangkatan demi mendukung migrasi yang aman untuk pelajar Indonesia ke luar negeri.