124 Ha Sawah di Demak Terancam Gagal Panen, Menteri PU Kerahkan Pompa-Sumur Bor
PerbesarMenteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meninjau kondisi lahan pertanian yang terdampak kekeringan sekaligus persoalan rob di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Minggu (27/9).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan ketersediaan air bagi lahan pertanian dapat segera dilakukan.
Dody mengatakan penanganan kekeringan di Demak perlu dilakukan dengan cepat dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Kementerian PU pun telah meminta jajarannya segera melakukan intervensi untuk membantu petani.
"Saya sudah minta jajaran untuk segera melakukan penanganan. Kita lihat ada sawah yang terdampak kekeringan, sekaligus ada persoalan rob. Yang penting sekarang bagaimana air bisa segera kita hadirkan untuk membantu petani dan memastikan lahan pertanian tetap bisa ditanami," kata Dody saat melakukan peninjauan di Demak, Minggu (27/9).
Berdasarkan data Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana per 21 September 2026, di Kabupaten Demak tercatat 124 hektare sawah yang terdampak kekeringan dengan status risiko gagal panen. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 hektare berada di Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak.
Kepala BBWS Pemali Juana Sudarto menjelaskan untuk penanganan jangka pendek di wilayah tersebut pihaknya akan mengerahkan pompa untuk memasok air ke sawah dan pengeboran sumur baru.
Menurutnya, kebutuhan pompa akan dipenuhi melalui persediaan yang dimiliki maupun dengan menyewa peralatan jika diperlukan. Penanganan tersebut dapat menggunakan dana darurat, termasuk untuk kebutuhan penyewaan pompa maupun pengeboran sumur.
“Kami kan ada dana yang namanya dana darurat darurat itu nanti mungkin dengan sistem swakelola. Kalau memang itu perlu di pengerjaan sumur kita gali sumur dengan tenaga harian, kalau perlu pompa kita sewa atau dengan sistem pengadaan langsung,” ujar Sudarto.
Selain kekeringan, persoalan lain yang dihadapi petani di wilayah tersebut adalah rob. Salah satu infrastruktur yang menjadi bagian dari penanganan adalah Bendung Karet Wonokerto.
Sudarto mengatakan, bendung tersebut telah dioperasikan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu mengatur aliran air di wilayah terdampak.
Untuk solusi yang lebih permanen, Kementerian PU akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengelolaan Bendung Karet Wonokerto.
"Selama ini kita intervensinya secara darurat. Untuk permanen nanti masalahnya aset. Jadi itu segera mungkin," jelasnya.
Bendungan Jragung Ditargetkan Beroperasi 2027
Dalam penanganan jangka panjang, Kementerian PU juga mengandalkan Bendungan Jragung untuk memperkuat pasokan air bagi lahan pertanian di wilayah tersebut. Saat ini, progres pembangunan Bendungan Jragung disebut telah mencapai sekitar 97 persen. Pengisian awal atau impounding telah dilakukan sejak 9 September 2026.
Sudarto menargetkan pembangunan bendungan rampung pada akhir 2026 sehingga dapat mulai beroperasi pada 2027.
Bendungan tersebut memiliki kapasitas sekitar 90 juta meter kubik. Sumber air dari bendungan ditargetkan dapat mengairi sekitar 4.000 hektare lahan, kemudian diperluas hingga lebih dari 4.500 hektare.
"Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa operasi Sehingga tahun depan lagi untuk kekurangan air seperti ini bisa diminimalisir," kata Sudarto.
Sudarto mengatakan persoalan kekeringan dan rob tidak hanya terjadi di Demak. Sejumlah wilayah pesisir Pantura Jawa Tengah juga menghadapi persoalan serupa, termasuk Pati.
Di Pati, pemerintah sebelumnya melakukan penggelontoran air dari Bendungan Kedungombo untuk membantu mengatasi kekeringan di wilayah hilir yang berada dekat pesisir.
Untuk menjaga ketersediaan air, pola tanam juga disesuaikan. Pemerintah mendorong petani melakukan efisiensi penggunaan air, termasuk melalui pengolahan lahan secara kering dan pengaturan distribusi air secara intermittent.
"Koordinasi juga dengan pertanian supaya nanti mengatur secara intermittent sehingga semua bisa adil dan merata," ujarnya.