Apindo Harap Pembentukan Satgas Deregulasi Bisa Benahi Iklim Investasi RI
·waktu baca 3 menit
PerbesarPresiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus deregulasi guna memangkas aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi serta kegiatan usaha di Indonesia.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani menyambut positif rencana Presiden tersebut agar dapat membenahi iklim usaha dan investasi di Indonesia. Menurut Shinta, satgas tersebut memiliki mandat yang kuat dan dapat bekerja secara konsisten dalam membenahi berbagai regulasi nasional maupun daerah yang dinilai masih tumpang tindih.
“Kami berharap satgas ini dapat bekerja secara konsisten, sigap dan efektif dalam menangani permasalahan-permasalahan regulasi yang ada di lapangan, menyederhanakan dan menghilangkan aturan-aturan usaha yang tidak perlu,” kata Shinta saat dihubungi kumparan, Jumat (15/5).
Ia pun berharap satgas ini dapat menyelesaikan permasalahan terutama aturan yang berkaitan dengan efisiensi beban usaha, penyederhanaan perizinan kegiatan usaha, serta keterbukaan dan realisasi investasi.
“Kami melihat pembentukan satgas untuk membenahi iklim usaha dan investasi di lapangan sudah sangat urgent, khususnya bila kita memperhitungkan dampak tekanan geopolitik yang ada saat ini terhadap kegiatan usaha dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia,” jelas Shinta.
Shinta pun mengakui daya saing iklim usaha dan investasi Indonesia kini masih tertinggal dibanding negara-negara pesaing. Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya inkonsistensi implementasi regulasi di lapangan.
“Dengan dampak tekanan geopolitik yang ada terhadap peningkatan beban usaha dan penurunan daya saing iklim investasi Indonesia, pembenahan di Indonesia perlu segera dilakukan agar lapangan kerja di sektor formal terus terbentuk,” lanjut Shinta.
Shinta kemudian memaparkan sejumlah regulasi yang dinilai paling membebani pelaku usaha, mulai dari perizinan investasi, perdagangan, impor-ekspor beserta persyaratan teknisnya, hingga perizinan lingkungan dan tata ruang. Selain itu, aturan terkait pembiayaan usaha atau kredit, biaya energi, serta logistik juga disebut menjadi tantangan besar bagi dunia usaha.
“Kami perlu menyampaikan, upaya-upaya pemerintah untuk mengendalikan atau memonopoli aspek atau sektor tertentu dalam kegiatan usaha juga banyak yang backfire terhadap penciptaan efisiensi dan daya saing usaha yang sehat,” tutur Shinta.
Shinta pun menekankan persoalan konsistensi implementasi regulasi juga masih menjadi tantangan besar, meskipun pemerintah sebelumnya telah melakukan reformasi melalui UU Cipta Kerja.
Sebelumnya, Prabowo meminta proses perizinan investasi di Indonesia dipermudah dan tidak dipersulit agar dapat meningkatkan minat investasi dan mempercepat aktivitas usaha.
Menurut Prabowo, banyak pelaku usaha yang ingin berinvestasi tetapi harus menunggu izin hingga satu sampai dua tahun. Oleh karena itu, Prabowo meminta agar pemerintah membentuk satgas khusus bersama pakar guna menyederhanakan aturan investasi.
“Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, jangan persulit para pengusaha,” kata Prabowo dalam agenda Penyerapan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara di Kejaksaan Agung, Jakarta, dikutip Jumat (15/5).