Bank Indonesia Perkuat Pengendalian Inflasi Lewat GPIPS Wilayah Jawa
·waktu baca 3 menit
PerbesarBank Indonesia (BI) berupaya memperkuat pengendalian inflasi lewat Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) wilayah Jawa yang diluncurkan di Gudang Bulog Sidoarjo, Rabu (13/5).
Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengungkapkan BI bersama pihak terkait mulai dari Kemendagri, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), hingga daerah selalu berupaya mengendalikan inflasi. Salah satunya lewat Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GPIP).
“Pengendalian inflasi sudah kita lakukan bersama di TPIP tapi 3 tahun lalu kita buat GPIP tapi kemudian ada hal-hal yang kita lihat harus kita lakukan penguatan, terutama kami lihat inflasi pangan harus kita perkuat dengan adanya pasokan,” kata Aida di Gudang Bulog Sidoarjo, Rabu (13/5).
Aida menegaskan upaya tersebut juga sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ketahanan pangan, energi, dan finansial. Menurutnya langkah itu juga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Maka itu pagi hari ini lagunya kita ubah dari GPIP, menjadi GPIPS atau Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera,” ungkap Aida.
Aida mengungkapkan strategi yang dilakukan dalam GPIPS itu adalah dengan memperkuat 4K yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
Peluncuran GPIPS dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, hingga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Aida menuturkan alasan dipilihnya Jatim sebagai lokasi peluncuran GPIPS 2026 karena wilayah tersebut memegang posisi strategis dalam peta ketahanan pangan nasional.
“Jatim menjadi penghasil padi terbesar dengan kontribusi 17,34 persen dari produksi nasional, dengan total produksi mencapai 10,57 juta ton,” ungkap Aida.
Di luar kapasitas produksi, Jatim juga memiliki posisi strategis sebagai hub perdagangan kawasan timur Indonesia, yang dalam peta konektivitas nasional dikenal sebagai Gerbang Baru Nusantara. Melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Jatim menjadi simpul distribusi utama yang menghubungkan arus logistik pangan dari Jawa menuju berbagai wilayah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
“Posisi geografis ini menjadikan Jawa Timur bukan hanya lumbung pangan, tetapi juga pintu gerbang distribusi pangan bagi jutaan penduduk di kawasan timur Indonesia. Hal ini merupakan peran yang sangat relevan dalam penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) lintas wilayah,” terang Aida.
GPIPS memiliki penguatan dibandingkan program sebelumnya terutama pada 3 hal. Pertama, penguatan alignment program dengan prioritas pemerintah, khususnya dalam mendukung peningkatan produksi,penguatan distribusi, dan stabilisasi pangan strategis untuk mendukung agenda Asta Cita menuju swasembada pangan.
Kedua, penguatan implementasi program yang lebih konkret dan inklusif melalui keterlibatan kelompok tani, pelaku usaha,UMKM, dan BUMD pangan, termasuk penguatan peran kelembagaan petani dan offtaker pangan daerah. Ketiga, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), termasuk skema KAD dengan skema B2B, untuk memperkuat efisiensi distribusi dan menjaga keseimbangan pasokan antarwilayah.
Selain itu, penguatan intervensi jangka pendek seperti pasar murah juga dilakukan dengan prinsip ‘tiga tepat’, yaitu tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran. Sehingga efektivitas pengendalian inflasi pangan semakin optimal.
GPIPS 2026 fokus dua aspek utama yaitu penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan, demi menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Tiga komoditas prioritas yang menjadi fokus di seluruh wilayah adalah beras, cabai, dan bawang merah. Sementara itu, untuk tambahan komoditas lain disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Sebelum di Jawa, GPIPS sudah dilakukan di wilayah Sumatera. Rencana selanjutnya akan dilakukan di Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan.