BI Dorong Sinergi dan Perluasan Pembayaran Digital lewat FEKDI x IFSE 2026
PerbesarFestival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) atau FEKDI x IFSE 2026 resmi digelar pada 24-26 September 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).
Penyelenggaraan FEKDI x IFSE 2026 tahun ini turut disinergikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi digital di berbagai daerah.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengatakan digitalisasi punya peran yang semakin penting dalam mendukung berbagai aspek perekonomian, termasuk pengendalian inflasi.
"Karena apa pun kegiatan kali ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya digital, menangani inflasi pun kita pakai digital. Karena sebenarnya dengan adanya digital, banyak e-commerce, logistik juga banyak terbantu sehingga itu juga tentu sedikit banyak akan mengurangi tekanan pada inflasi daerah," kata Destry dalam Opening Ceremony FEKDI x IFSE 2026 di JICC, Kamis (24/9).
Destry menilai, penguatan digitalisasi juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan potensi ekonomi domestik di tengah prospek ekonomi global yang masih menghadapi ketidakpastian. Digitalisasi merupakan salah satu instrumen untuk mempercepat pertumbuhan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
Salah satu fokus Bank Indonesia adalah terus memperluas akseptasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Per Agustus 2026, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 69,32 juta, sementara jumlah merchant mencapai 47,11 juta atau tumbuh 13,83 persen secara tahunan (year on year/yoy).
BI juga terus mempercepat pengembangan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Sejak diluncurkan pada Agustus 2026, jumlah kartu KKI yang telah diterbitkan dan diaktivasi mencapai 32.457 kartu.
Selain memperluas penggunaan instrumen pembayaran digital, BI juga mendorong pengembangan talenta muda di bidang digital. BI akan terus memperkuat ekosistem sistem pembayaran melalui pengembangan BI-FAST yang scalable dan modular, modernisasi BI-RTGS, serta penguatan infrastruktur data untuk menjaga ketahanan dan integritas transaksi.
Namun demikian, perkembangan ekonomi digital juga diikuti oleh berbagai risiko yang perlu diantisipasi. Menurutnya, peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen menjadi semakin penting seiring dengan semakin canggih dan terhubungnya ekosistem digital.
"Digitalisasi itu tentu tumbuh, tapi juga disertai dengan adanya risiko yang harus kita pahami bersama. Oleh karena itu, masalah literasi, perlindungan konsumen itu akan menjadi sangat penting ke depannya," katanya.
Ia menambahkan, pesatnya adopsi kecerdasan buatan (AI) dan otomasi juga turut meningkatkan risiko serangan siber, penyalahgunaan data, hingga fraud.
Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang disampaikan dalam acara tersebut, risiko serangan siber di Indonesia pada 2026 diperkirakan dapat menimbulkan kerugian sekitar USD 6,2 miliar.
"Karena itu Bank Indonesia bersama industri dan K/L harus terus memperkuat sinergi kebijakan sistem pembayaran yang aman serta berorientasi pada perlindungan konsumen," kata Destry.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan transformasi digital perlu diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang semakin terintegrasi, inovatif, dan inklusif.
Menurut Filianingsih, arah pengembangan tersebut dilakukan BI melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dengan memperkuat aspek infrastruktur, industri, inovasi, internasional, serta rupiah digital (4I-RD). Penguatan itu juga ditopang prinsip interkoneksi, integrasi, dan interoperabilitas (3I) yang disertai pemanfaatan data, pengembangan talenta digital, inovasi berkelanjutan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Teknologi menentukan kecepatan transformasi, sementara kolaborasi memastikan kita bergerak selaras menuju tujuan yang sama," ujar Filianingsih.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan digitalisasi kini tidak hanya mengubah lanskap ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan dan produktivitas nasional.
Friderica menambahkan, sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam menghubungkan inovasi teknologi dengan sektor riil. Karena itu, inovasi keuangan digital perlu diarahkan untuk memperluas pembiayaan bagi sektor-sektor produktif.
Hal tersebut mencakup dukungan terhadap pembiayaan UMKM, perumahan, hilirisasi, dan infrastruktur. Digitalisasi juga diharapkan dapat menurunkan biaya transaksi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
"Prinsip kami tetap sama, same activity, same risk, same regulation. Proporsional terhadap risiko dan netral terhadap pesatnya perkembangan teknologi. Fondasi ini telah membuahkan hasil," ujar Friderica.
Upaya Perkuat Sistem Pembayaran
Penyelenggaraan FEKDI x IFSE 2026 hari ke 2 sekaligus bersamaan dengan agenda penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Bank Indonesia-Banco Central de Timor-Leste (BCTL). MoU ini bertujuan memperkuat kerja sama di bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital.
Selain itu, ada pula diskusi Women Talk bertema Mencetak Talenta Digital dan Ekspansi Ekonomi Berbasis Inovasi. Agenda tersebut sekaligus membahas peran perempuan dalam ekosistem digital, mulai dari penggerak utama UMKM hingga inovator di sektor industri kreatif dan teknologi.
Pada hari terakhir, FEKDI x IFSE 2026 dibuka sekitar pukul 10.15 WIB dengan keynote speech dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Aida S Budiman, dan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta.
Dalam keynote speech, Irene mengatakan pelaku ekonomi kreatif Indonesia kini telah menjangkau pasar global. Namun, menurutnya, sebagian pelaku masih menghadapi kendala dalam menerima pembayaran ketika menjalankan bisnis di luar negeri.
“Buat teman-teman yang mungkin tidak tahu bahwa pejuang ekonomi kreatif sekarang bukan hanya ada di Indonesia tapi sudah berdunia. Tadi saya sebutkan satu di Singapura tapi banyak sekali kalau kita ke Jepang, ke Amerika, ke negara-negara berkembang lainnya mereka sangat mengulurkan produk dari Indonesia. Tapi teman-teman kita pada saat berjualan di sana tidak bisa membuka rekening bank dan sangat susah untuk menerima pembayaran,” kata Irene.
Menurut Irene, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya kerja sama dengan BI untuk memperluas konektivitas pembayaran lintas negara.
“Maka dari itu salah satu yang kerja sama yang akan kita lakukan bersama dengan Bank Indonesia adalah untuk melihat bagaimana the world can become a smaller place bukan hanya lewat internet, bukan hanya pada saat kita menjemput bola dan mencari customer-customer yang ada tapi juga nanti cash flows-nya dilakukan lewat Bank Indonesia, lewat QRIS supaya payments-nya bisa mendunia juga,” ujarnya.
Selanjutnya, Aida menyampaikan inisiasi Indonesia Travel Pack (ITP) yang merupakan kolaborasi BI dengan sejumlah kementerian, asosiasi, industri, dan penyedia jasa terkait.
“Pada hari ini, kita akan berinisiasi memperkenalkan Indonesia Travel Pack dengan bangga, ini adalah kolaborasi bersama antara Bank Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komdigi, ASPI, serta penyedia jasa pembayaran, InJourney, dan perusahaan telekomunikasi,” kata Aida.
Aida menjelaskan ITP 2026 membawa sejumlah pembaruan, salah satunya dalam format digital atau e-book sehingga dapat diakses dengan memindai kode yang tersedia.
“Yang pertama, Indonesia Travel Pack atau ITP ini sekarang ini akan punya yang namanya format digital atau e-book. Jadi gampang, tinggal di-scan, kita langsung bisa,” ujarnya.
Informasi di dalam ITP, lanjut Aida, juga berasal dari sumber resmi dan diperbarui. Selain itu, akses terhadap ITP tidak hanya tersedia di satu titik, tetapi melalui berbagai visitor touchpoints.
“Yang paling penting lagi adalah yang nomor tiga, yaitu dia tidak tergantung aksesnya di satu titik, tapi di berbagai namanya itu visitor touchpoints,” jelasnya.
Visitor touchpoints tersebut antara lain tersedia di ekosistem bandara InJourney, GraPARI Telkomsel, serta berbagai lokasi wisata seperti TMII dan Sarinah. Akses juga diperluas melalui merchant di kawasan wisata.
Aida kemudian menjelaskan konsep ITP melalui tiga fungsi, yakni explore, pay, dan connect. Explore digunakan untuk memperoleh informasi terkait destinasi wisata maupun UMKM. Pay memungkinkan wisatawan menggunakan jasa pembayaran yang tersedia, sedangkan connect didukung konektivitas digital melalui SIM card atau e-SIM.
“Dengan demikian kita akan membangun satu ekosistem, sistem pembayaran, yang juga akan menuju kepada ekonomi dan keuangan digital, dan merangkul seluruh pelaku di dalam sistem pembayaran tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Filianingsih mengatakan digitalisasi menjadi salah satu penggerak produktivitas dan pertumbuhan ekonomi karena menciptakan efisiensi, mempercepat transaksi, dan menekan biaya.
“Karena itu transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan teknologi tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, bagian dari infrastruktur pertumbuhan ekonomi,” kata Filianingsih.
Dia mencontohkan penggunaan QRIS oleh pedagang kaki lima hingga pelaku usaha kecil sebagai bagian dari perubahan transaksi masyarakat.
“Kalau jalan ke pasar atau pergi yang paling gampang ke Pasar Baru itu serentetan perdagangan kaki lima itu mereka menggunakan QRIS. Ini modern, ya kalau saya nggak pakai ini anak-anak muda nggak ada yang beli karena anak-anak muda tidak bawa uang,” ujarnya.
Menurut Filianingsih, terdapat tiga perkembangan yang akan semakin mempercepat transformasi digital, yaitu meningkatnya partisipasi generasi milenial, Gen Z dan Alpha dalam perekonomian, semakin kuatnya interkoneksi antarnegara, serta derasnya inovasi pembayaran digital termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dengan pendekatan yang berpusat pada konsumen.
“Jadi kalau kita tidak bisa menyediakan itu maka kita akan tertinggal, ketiga faktor tersebut diperkirakan akan mengakselerasi transaksi EKD hingga 4 kali lipat di tahun 2030,” katanya.
Namun, dia mengingatkan perkembangan tersebut juga membawa risiko, mulai dari keamanan siber, fraud, pencucian uang, fragmentasi antara bank dan nonbank, hingga penggunaan AI yang belum sepenuhnya diimbangi literasi dan perlindungan konsumen.
Filianingsih juga menyampaikan perkembangan transaksi QRIS antarnegara. Transaksi inbound telah mencapai 17,8 juta transaksi dengan nilai Rp 6,2 triliun, sementara transaksi outbound mencapai 5 juta transaksi senilai Rp 1,85 triliun.
“Atas capaian tersebut saya tadi sudah sampaikan kita mendapatkan award, award itu dilihat karena kita melakukan kolaborasi lebih dari 2 negara dan sudah ada manfaat yang diperoleh dari kolaborasi tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 69,3 juta dengan lebih dari 47 juta merchant. Sebanyak 96 persen merchant tersebut merupakan UMKM.
Filianingsih mengatakan konektivitas pembayaran perlu dilihat sebagai bagian dari konektivitas ekonomi antarnegara karena dapat mendukung perdagangan, pariwisata, sekaligus membuka akses bagi UMKM.
Closing ceremony FEKDI x IFSE 2026 digelar sekitar pukul 15.20 WIB. Acara dibuka dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso, serta Filianingsih.
Dalam sambutannya, Rizal mengatakan tema FEKDI x IFSE 2026, yaitu mempererat sinergi, maju inovasi, dan mencetak talenta unggul berdaya saing global untuk kemajuan ekonomi keuangan digital nasional, sejalan dengan agenda transformasi ekonomi Indonesia.
“Transformasi digital saat ini tidak lagi sekadar mengenai digitalisasi transaksi saja. Lebih dari itu, digitalisasi telah menjadi bagian dari economic infrastructure yang memungkinkan terjadinya efisiensi, perluasan akses pasar, penguatan inklusi keuangan, perbaikan kualitas financial intermediation yang akan mendorong peningkatan produktivitas serta daya saing perekonomian Indonesia,” kata Rizal.
Dia mengatakan konektivitas menjadi semakin strategis, bukan hanya dalam bentuk infrastruktur digital, tetapi juga konektivitas antara sistem pembayaran, sektor keuangan, sektor riil dunia usaha, dan pasar global.
Menurutnya, terdapat lima agenda yang perlu terus didorong, yaitu memperkuat interoperabilitas dan konektivitas digital domestik maupun lintas negara, memperluas manfaat digitalisasi kepada UMKM dan dunia usaha, memperkuat hubungan ekonomi digital dengan sektor riil, memperkuat digital trust framework, serta meningkatkan kerja sama internasional.
Selanjutnya, Adi Budiarso menyampaikan perkembangan ekosistem aset keuangan digital dan aset kripto di Indonesia. Dia mengatakan jumlah akun konsumen aset keuangan digital dan aset kripto telah mencapai 22,93 juta akun per Juli 2026.
Ekosistem tersebut didukung 34 entitas berizin yang terdiri dari dua bursa, dua lembaga kliring, dan dua kustodian. Selain itu, terdapat 28 pedagang aset keuangan digital.
Adi juga menyoroti perkembangan layanan keuangan digital yang menjangkau masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal.
Dia mengatakan pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital perlu bertumpu pada tiga pilar, yaitu inovasi yang bertanggung jawab, inklusi yang berdampak nyata, dan visi besar untuk memperkuat sektor keuangan.
Dalam konteks investasi, Adi menyebut tingkat investasi Indonesia saat ini sekitar 25 persen dari PDB. Menurutnya, peningkatan investasi membutuhkan peningkatan tabungan masyarakat.
“Tingkat investasi kita baru 25 persen dari GDP. Untuk tumbuh 8 persen kita butuh 50 persen inovasi dan investasi di ekonomi kita. Bisakah kita investasi 50 persen dari GDP tanpa nabung? Enggak mungkin,” kata Adi. Ia mendorong masyarakat, termasuk ASN, untuk meningkatkan porsi tabungan dari pendapatan yang diterima.
“Kebanyakan ASN itu rata-rata nabung baru 3 persen dari take home pay-nya. Berani enggak kita nabung 6 persen dari take home pay-nya? Kalau bisa 10 persen?,” ujarnya. Menurut Adi, digitalisasi juga dapat membuka akses terhadap instrumen tabungan dan investasi dalam nominal kecil.
Menutup rangkaian FEKDI x IFSE 2026, Filianingsih menyampaikan sejumlah capaian selama tiga hari penyelenggaraan. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 40 institusi dan 50 ahli di bidang ekosistem ekonomi dan keuangan digital, serta menghadirkan lebih dari 30 insightfull talk dalam bentuk keynote speech, leader insight, dan casual talk.
Pengunjung juga mendapatkan pengalaman langsung melalui berbagai inovasi digital seperti QRIS Tech, QRIS antarnegara, humanoid robot, dan milestone EKD. Selain itu, terdapat lebih dari 140 booth inovasi teknologi EKD dari berbagai institusi dan industri.
Filianingsih mengatakan program Business and Talent Matching juga menghasilkan lebih dari 340 pertemuan dan 72 tim mendapatkan minat dari off-taker. Jumlah peserta FEKDI x IFSE 2026 yang hadir secara luring maupun daring juga mencapai lebih dari 30 ribu orang.
“FEKDI dan IFSE (2026) berakhir sudah. Namun kolaborasi digital terus berlanjut sepenuhnya,” tutur Filianingsih.