Desil: Ketika Data Tak Mengenali Wajah Kemiskinan

Angka desil membantu pemerintah menyalurkan bantuan, tetapi tidak boleh menjadi vonis tunggal atas kondisi ekonomi masyarakat.

Desil kemiskinan dalam pendataan sosial masyarakat Indonesia. Foto: Natasha Lois/Pexels

Desil kini menjadi angka penting dalam menentukan sasaran berbagai program pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial. Di mata sistem, kondisi ekonomi seseorang dapat terlihat berubah hanya dalam satu kali pemutakhiran data. Keluarga yang sebelumnya berada pada desil rendah dapat berpindah ke desil yang lebih tinggi. Namun, dalam kehidupan nyata, penghasilan mereka belum tentu bertambah, pekerjaan belum tentu lebih stabil, dan berbagai kebutuhan sehari-hari tetap harus dibayar.

Perubahan angka tersebut mungkin terlihat sederhana dalam sebuah basis data. Bagi masyarakat, dampaknya bisa jauh lebih besar karena posisi desil digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penyaluran bantuan sosial dan bantuan pendidikan.

Belakangan, persoalan desil menjadi perbincangan setelah sejumlah masyarakat merasa posisi desilnya tidak sesuai dengan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Keresahan tersebut dapat dipahami. Ketika data digunakan sebagai pintu masuk untuk memperoleh bantuan, ketidaksesuaian data berisiko membuat orang yang seharusnya dibantu justru tidak terjangkau.

Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN untuk menyatukan data sosial ekonomi yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga. Kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik. Data yang terintegrasi dapat mengurangi penerima ganda, menekan bantuan yang salah sasaran, dan membantu pemerintah menggunakan anggaran secara lebih efisien.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN ditetapkan sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi. Pemerintah juga menekankan pentingnya akurasi, integrasi, serta pemutakhiran data agar program dapat berjalan tepat sasaran dan akuntabel.

Masalahnya, data yang terintegrasi belum tentu langsung menggambarkan seluruh kenyataan di lapangan.

Desil Bukan Vonis Kemiskinan

Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Keluarga diperingkatkan menggunakan sejumlah karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi sepuluh kelompok. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok paling tinggi.

Hal penting yang kerap terlupakan adalah kata “relatif”. Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa desil bukan ukuran mutlak kemiskinan dan bukan pula angka yang menunjukkan secara langsung jumlah penghasilan atau kekayaan suatu keluarga. Dua keluarga yang berada dalam desil yang sama juga belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran, dan beban hidup yang sama.

Artinya, posisi desil tidak dapat menjelaskan seluruh keadaan seseorang. Data mungkin mencatat jenis pekerjaan, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, dan karakteristik keluarga. Namun, data belum tentu langsung menangkap penghasilan yang tidak tetap, anggota keluarga yang sakit, utang rumah tangga, kehilangan pekerjaan, maupun kenaikan biaya hidup yang terjadi secara mendadak.

Di sinilah persoalannya. Desil pada dasarnya merupakan alat pemeringkatan, tetapi dalam praktiknya masyarakat dapat menganggapnya sebagai label yang menentukan apakah seseorang miskin atau tidak. Padahal, kemiskinan tidak selalu hadir dalam bentuk rumah yang tidak layak atau ketiadaan barang tertentu.

Ada keluarga yang terlihat memiliki aset, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rutin. Ada pula keluarga yang tinggal di rumah milik kerabat, tetapi dianggap lebih sejahtera berdasarkan kondisi bangunan yang ditempatinya. Sebaliknya, kepemilikan sepeda motor atau telepon pintar belum tentu menunjukkan bahwa sebuah keluarga telah keluar dari kerentanan ekonomi. Barang tersebut bisa saja menjadi alat utama untuk bekerja dan belajar.

Jika kerumitan tersebut dipadatkan menjadi satu angka tanpa kesempatan memberikan penjelasan, data berisiko kehilangan wajah manusia di baliknya.

Ketika Angka Memengaruhi Akses Bantuan

Penggunaan desil menjadi semakin penting karena DTSEN mulai digunakan dalam berbagai program pemerintah. Dalam KIP Kuliah 2026, misalnya, status DTSEN desil 1 sampai 4 menjadi salah satu dasar untuk menilai keterbatasan ekonomi calon penerima.

Namun, pemerintah sebenarnya tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya persyaratan. Berdasarkan panduan resmi KIP Kuliah 2026, calon mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria tertentu dalam DTSEN masih dapat mendaftar dengan membuktikan keterbatasan ekonomi melalui ketentuan pendapatan orang tua dan Surat Keterangan Tidak Mampu. Penetapan penerima juga tetap melalui proses verifikasi dan validasi oleh perguruan tinggi.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa data memang diperlukan, tetapi tetap harus dilengkapi pemeriksaan terhadap keadaan nyata. Prinsip yang sama seharusnya diterapkan secara konsisten dalam program perlindungan sosial lainnya.

Persoalan utama bukan terletak pada penggunaan teknologi atau data. Indonesia justru membutuhkan data sosial ekonomi yang terpadu agar anggaran bantuan tidak terus menghadapi masalah salah sasaran. Persoalan muncul ketika angka dalam sistem dianggap lebih benar daripada keadaan yang dialami masyarakat, sedangkan proses memperbaiki data belum mudah dipahami atau dijangkau oleh semua orang.

Masyarakat perlu mengetahui alasan posisi desilnya berubah. Transparansi bukan berarti pemerintah harus membuka data pribadi atau seluruh rumus pemeringkatan. Namun, masyarakat setidaknya berhak memperoleh penjelasan mengenai informasi apa yang perlu diperbaiki, tempat menyampaikan keberatan, dan perkiraan waktu yang diperlukan untuk memperbarui data.

Data yang Baik Harus Bisa Dikoreksi

Keberhasilan DTSEN tidak cukup diukur dari banyaknya data yang berhasil dihimpun. Per 10 Juli 2026, DTSEN versi ketiga telah mencakup sekitar 290 juta data individu dan hampir 96 juta data keluarga. Cakupan sebesar itu merupakan pencapaian penting, tetapi kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh jumlah data.

Ukuran yang lebih penting adalah seberapa cepat pemerintah mampu memperbaiki data yang tidak sesuai dan seberapa sedikit masyarakat miskin yang terlewat dari perlindungan.

BPS menjelaskan bahwa pemutakhiran DTSEN dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan data administrasi, hasil sensus dan survei, pembaruan dari kementerian atau pemerintah daerah, pemeriksaan lapangan, serta informasi yang disampaikan masyarakat. Mekanisme tersebut perlu diperkuat sampai ke tingkat desa dan kelurahan.

Saluran koreksi juga tidak boleh hanya tersedia secara digital. Tidak semua warga memiliki perangkat, koneksi internet, atau kemampuan memahami prosedur administrasi. Pemerintah daerah perlu menyediakan pendampingan langsung agar masyarakat dapat memeriksa dan mengajukan perbaikan datanya tanpa bergantung kepada perantara.

Selain itu, bantuan yang sedang diterima masyarakat sebaiknya tidak langsung dihentikan hanya karena terjadi perubahan desil yang belum diverifikasi. Perlu ada masa pemeriksaan dan kesempatan mengajukan keberatan. Langkah ini penting untuk mencegah keluarga kehilangan bantuan ketika proses koreksi data masih berjalan.

Verifikasi lapangan juga tidak boleh sekadar menjadi formalitas. Petugas perlu melihat kondisi keluarga secara menyeluruh, bukan hanya mencocokkan kepemilikan rumah, kendaraan, atau peralatan elektronik. Penghasilan yang tidak tetap, jumlah tanggungan, biaya pengobatan, dan kerentanan kehilangan pekerjaan juga harus dipertimbangkan.

Pada akhirnya, data seharusnya membantu negara menemukan masyarakat yang membutuhkan, bukan membuat masyarakat sibuk membuktikan bahwa dirinya memang miskin. DTSEN dan desil tetap diperlukan sebagai fondasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Namun, fondasi tersebut harus dibangun dengan data yang terbuka untuk dikoreksi, verifikasi yang manusiawi, dan mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau.

Kemiskinan terlalu kompleks untuk disimpulkan hanya melalui satu angka. Di balik setiap posisi desil terdapat keluarga yang kehidupan dan masa depannya dapat berubah karena keputusan pemerintah. Ketika data belum mampu mengenali seluruh wajah kemiskinan, kondisi nyata manusialah yang seharusnya menjadi pertimbangan terakhir.