DPR dan Pemerintah Sepakati KEM-PPKF 2027, Ekonomi Ditarget Tumbuh 6,5%

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri PPN Rachmat Pambudy, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti raker dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Kamis (11/6).

Persetujuan ini menjadi penanda rampungnya pembahasan arah kebijakan fiskal dan target ekonomi pemerintah untuk tahun depan. Sebelum diputuskan dalam rapat kerja, pembahasan telah dilakukan melalui Panitia Kerja (Panja) Penerimaan, Panja Pembiayaan dan Defisit, serta Panja Pertumbuhan Ekonomi yang berlangsung pada 10-11 Juni 2026.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta konfirmasi kepada pemerintah terkait hasil pembahasan panja yang telah disepakati.

“Masing-masing Panja sudah menyampaikan dan saya sudah memberikan resume hasil Panja. Apakah hasil Panja bisa diterima?” tanya Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun kepada pemerintah, Kamis (11/6).

Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan menerima seluruh hasil pembahasan tersebut.

“Kami bisa menerima dan setuju dengan apa yang disampaikan,” jawab Menteri Keuangan Purbaya sebagai wakil pemerintah.

Wakil Ketua DPR Sari Yuliati (kanan) menerima berkas tangapan pemerintah dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) pada Rapat Paripurna Ke-21 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Dalam KEM-PPKF 2027 yang telah disepakati, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Sementara itu, inflasi dipatok pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Dari sisi fiskal, defisit anggaran ditargetkan berada di kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada rentang Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Pemerintah juga menetapkan asumsi suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun di level 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Selain asumsi dasar ekonomi makro, KEM-PPKF 2027 juga memuat sejumlah target pembangunan. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6 persen hingga 6,5 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan berada pada kisaran 4,3 persen hingga 4,87 persen.

Pemerintah juga menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2027. Di saat yang sama, rasio gini ditetapkan pada rentang 0,362 hingga 0,367 sebagai indikator pemerataan pendapatan.

Untuk indikator kesejahteraan lainnya, indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575, indeks kesejahteraan petani sebesar 0,803, serta pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita berada di kisaran US$ 5.800 hingga US$ 5.840.