El Nino, Inflasi, dan Ujian Ketahanan Pangan

Oleh: Aris Rudianto

Analis di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan dan

Alumni Fakultas Teknologi Pertanian UGM

(tulisan merupakan pendapat pribadi)

Ada paradoks di tengah El Nino 2026. Ketika fenomena iklim ini menguat dan Indonesia memasuki puncak musim kemarau, harga pangan justru masih relatif jinak. Data BPS mencatat inflasi tahunan Juli 2026 berada di level 2,88 persen, dengan inflasi komponen pangan bergejolak (volatile food) melandai tajam ke angka 2,52 persen, turun drastis dari 5,58 persen pada bulan sebelumnya.

Padahal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan bahwa El Nino tahun ini berpotensi mencapai kategori kuat, membawa ancaman kemarau yang lebih panjang dan terik. Secara historis, El Nino identik dengan kekeringan yang mengganggu produksi pertanian, menyusutkan pasokan, dan pada akhirnya mendorong harga pangan. Namun, hubungan antara cuaca dan harga ternyata tidak sesederhana itu. Ada jarak antara sawah dan meja makan. Di sepanjang jarak itulah bekerja stok pangan, produksi dari wilayah lain, perdagangan, distribusi, dan berbagai kebijakan yang dapat menentukan apakah gangguan di sawah benar-benar sampai menjadi gejolak harga di pasar.

Di antara berbagai faktor penyeimbang tersebut, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menjadi tumpuan utama. Data Bapanas per akhir Juli 2026 menunjukkan stok beras yang dikuasai Bulog menembus 5,24 juta ton, lebih dari tiga kali lipat dibanding posisi menjelang puncak El Nino 2023 yang hanya sekitar 1,52 juta ton. Bantalan stok yang amat tebal ini memberi pemerintah amunisi lebih untuk melakukan intervensi pasar dan menyerap guncangan pasokan sebelum dampaknya merembet ke kantong konsumen.

Namun, benteng pertahanan ini punya batasnya. Pertama, tebalnya cadangan pangan tak otomatis menandakan ketangguhan produksi hulu. Stok sebesar 5,24 juta ton memang memberi ruang bagi pemerintah untuk meredam gejolak pasokan, tetapi stok pada akhirnya adalah bantalan yang akan terus berkurang jika tidak diisi kembali. Pertanyaan yang lebih penting adalah: seberapa kuat kemampuan produksi domestik untuk mengisi kembali cadangan tersebut ketika kekeringan mulai menekan musim tanam berikutnya?

Kedua, dampak El Nino terhadap harga pangan tidak serta-merta muncul pada saat kekeringan terjadi. Ada jeda waktu (time lag) antara gangguan produksi dan tekanan pasokan di pasar. Gangguan produksi pada musim tanam Juli–Agustus baru akan tercermin ketika hasil panen berikutnya masuk ke pasar. Artinya, inflasi yang rendah hari ini belum sepenuhnya menggambarkan risiko pasokan beberapa bulan ke depan. Justru karena itu, periode ketika harga masih stabil merupakan kesempatan untuk memperkuat fondasi produksi sebelum guncangan tersebut benar-benar terasa.

Ketiga, stabilitas harga konsumen perlu dijaga tanpa mengorbankan insentif produksi petani. Ketika pemerintah menggelontorkan cadangan untuk menahan harga di hilir, kebijakan tersebut harus berjalan beriringan dengan penyerapan gabah yang menjaga harga di tingkat petani. Menjaga inflasi pangan tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru membuat petani kehilangan insentif untuk menanam pada musim berikutnya.

Dari Cadangan Beras ke Cadangan Air

Oleh karena itu, inflasi pangan yang masih terkendali pada Juli 2026 tidak boleh membuat pemerintah terjebak dalam ilusi keberhasilan. Untuk memastikan bantalan stok saat ini benar-benar bertransformasi menjadi ketangguhan jangka panjang, beberapa langkah strategis perlu segera diambil.

Pertama, strategi pengelolaan air pertanian perlu bergeser dari sekadar mencari air ketika kemarau datang menjadi mengelola air secara lebih efisien sejak awal musim. Pompanisasi penting untuk memastikan air tetap tersedia ketika sumber permukaan mulai menyusut. Namun, air yang berhasil dipompa juga harus digunakan seefisien mungkin. Pada komoditas dan wilayah yang sesuai, teknologi irigasi presisi seperti drip irrigation dapat dikembangkan untuk mengalirkan air langsung ke zona perakaran dan mengurangi kehilangan air. Dengan demikian, pompanisasi tidak berhenti sebagai respons darurat, tetapi menjadi bagian dari sistem pengelolaan air yang lebih adaptif terhadap iklim.

Kedua, kebijakan ketahanan pangan perlu memperlakukan cadangan air sebagai bagian dari cadangan pangan. Pembangunan embung, kolam retensi, penampungan air hujan, dan infrastruktur penyimpanan air skala kecil perlu diperluas di sentra produksi yang rentan kekeringan. Jika cadangan beras adalah bantalan untuk menghadapi gangguan pasokan, maka cadangan air adalah bantalan agar produksi berikutnya tetap berjalan. Logikanya: stok beras menjaga konsumsi hari ini, sedangkan stok air menjaga produksi esok hari.

Pada peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, refleksi atas kedaulatan pangan perlu ditempatkan secara lebih substantif. Angka inflasi volatile food yang melandai pada Juli 2026 adalah kabar baik, tetapi ia hanyalah cermin situasi hari ini, bukan garansi untuk esok hari.

Ketahanan pangan bukan berarti Indonesia terbebas dari El Niño. Kita tidak mungkin mengendalikan suhu Samudra Pasifik atau memerintah hujan turun. Ketahanan pangan justru diuji dari kemampuan kita mengelola dampaknya: memastikan air tersedia untuk produksi, menjaga cadangan pangan tetap memadai, dan melindungi petani yang menjadi fondasi pasokan domestik.