Gejolak Hormuz dan Pekerjaan Rumah Integrasi Ekonomi Indonesia
Kitadanalam.org Program Developer & Dosen Ekonomi UINFAS Bengkulu.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Rahmat Putra Ahmad Hasibuan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSetiap kali harga minyak dunia melonjak, Indonesia kembali diingatkan akan satu masalah lama: ekonomi nasional masih terlalu mudah terguncang oleh gejolak luar. Ketegangan di kawasan Timur Tengah, terutama di sekitar Selat Hormuz, bukan hanya persoalan geopolitik yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Bagi Indonesia, gangguan di jalur energi strategis itu dapat menjelma menjadi kenaikan biaya impor, beban subsidi, hingga pelemahan daya beli masyarakat.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling penting di dunia. U.S. Energy Information Administration menyebut jalur ini sebagai the world’s most important oil chokepoint dengan sekitar 21 juta barel minyak per hari melewati Selat Hormuz, setara dengan sekitar 21 persen konsumsi petroleum liquids global. Artinya, gangguan di kawasan ini mudah mengguncang harga energi dunia.
Bagi Indonesia, gejolak tersebut penting karena ketergantungan terhadap impor energi masih cukup besar. Sepanjang 2025, sektor migas Indonesia tercatat mengalami defisit sekitar US$19,70 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan energi nasional belum sepenuhnya ditopang oleh pasokan domestik.
Kenaikan harga energi akan menaikkan biaya impor dan memperbesar tekanan subsidi. Pada saat yang sama, ongkos produksi dan distribusi ikut meningkat. Kondisi ini makin berat karena biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 14 persen dari produk domestik bruto. Dengan struktur seperti ini, gejolak eksternal mudah merambat ke jalur distribusi, transportasi, dan harga barang.
Dampaknya dirasakan masyarakat secara langsung. Biaya produksi naik, harga barang meningkat, dan daya beli melemah. Dalam konteks ini, persoalan Selat Hormuz bukan hanya urusan minyak atau ketegangan antarnegara. Hal ini menjadi cermin lemahnya daya tahan ekonomi domestik ketika menghadapi tekanan global.
Potensi Besar yang Masih Terfragmentasi
Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi ekonomi yang lebih tangguh: sumber daya alam melimpah, pasar domestik besar, dan posisi geografis strategis. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya bekerja sebagai satu sistem ekonomi nasional yang terintegrasi.
Secara spasial, kekuatan ekonomi Indonesia masih terkonsentrasi di beberapa wilayah. Pada 2025, Jawa menyumbang sekitar 56,93 persen terhadap PDB nasional, disusul Sumatra 22,22 persen, Kalimantan 8,12 persen, Sulawesi 7,22 persen, serta Maluku dan Papua 2,69 persen. Komposisi ini menunjukkan setiap wilayah memiliki peran berbeda, tetapi belum seluruhnya terhubung dalam rantai nilai nasional yang kuat.
Sumatra memiliki kekuatan pada agroindustri, energi, karet, dan kelapa sawit. Produksi minyak sawit Indonesia sekitar 46–47 juta ton per tahun, menjadikannya komoditas strategis bagi industri pangan, energi nabati, dan ekspor. Kalimantan berperan sebagai lumbung energi dan mineral, dengan kontribusi dominan terhadap pasokan batu bara nasional yang diperkirakan sekitar 70 persen. Target produksi batu bara nasional pada 2025 pun mencapai sekitar 739 juta ton.
Sulawesi berkembang sebagai pusat hilirisasi nikel yang penting bagi industri baterai dan kendaraan listrik. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, sekitar 55 juta ton pada 2024 atau sekitar 40 persen dari total cadangan global. Jawa tetap menjadi pusat manufaktur, jasa, keuangan, dan pasar konsumsi terbesar. Sementara itu, Maluku dan Papua menyimpan potensi besar di sektor kelautan, perikanan, serta mineral strategis.
Potensi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Masalahnya terletak pada lemahnya sistem yang menghubungkan sumber daya dari hulu ke hilir, dari daerah produksi ke pusat konsumsi, dan dari pelabuhan ke kawasan industri. Akibatnya, keunggulan satu wilayah belum selalu mendukung wilayah lain secara optimal.
Dalam situasi global yang tidak menentu, keterpisahan ini menjadi sumber kerentanan. Ketika harga minyak naik, biaya distribusi ikut terdorong. Ketika biaya logistik mahal, harga pangan dan barang konsumsi mudah meningkat. Ketika rantai pasok domestik belum kuat, gangguan eksternal lebih cepat berubah menjadi tekanan internal.
Integrasi Ekonomi sebagai Pekerjaan Rumah
Agenda integrasi ekonomi ini bukan hal yang baru. Melalui MP3EI 2011–2025, pemerintah pernah mendorong pembangunan koridor ekonomi dan konektivitas nasional. Gagasan serupa berlanjut dalam RPJPN 2025–2045 serta agenda penguatan logistik nasional untuk menekan biaya logistik dan memperkuat daya saing.
Namun, gejolak Hormuz menunjukkan bahwa integrasi ekonomi tidak cukup dipahami sebagai agenda pemerataan dan pertumbuhan. Integrasi perlu ditempatkan sebagai strategi ketahanan nasional. Ketahanan ekonomi bukan hanya soal memiliki sumber daya, tetapi juga kemampuan menghubungkannya dalam sistem yang efisien, produktif, dan saling memperkuat.
Karena itu, pekerjaan rumahnya bukan memulai dari nol, melainkan mempercepat arah kebijakan yang sudah ada. Indonesia perlu memperkuat konektivitas antarwilayah, mempercepat efisiensi logistik, membangun interkoneksi energi, dan menyelaraskan regulasi antardaerah. Integrasi kawasan industri dengan sumber bahan baku juga perlu diperkuat agar hilirisasi tidak hanya menjadi proyek sektoral, tetapi juga bagian dari rantai nilai nasional.
Dengan integrasi yang lebih baik, keunggulan Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, dan Papua dapat saling menopang. Sawit Sumatra, energi Kalimantan, nikel Sulawesi, industri Jawa, serta potensi kelautan dan mineral Maluku-Papua perlu dilihat sebagai bagian dari satu rantai nilai nasional. Pelabuhan, jalan, jaringan energi, kawasan industri, dan pusat konsumsi harus bekerja sebagai satu ekosistem.
Pada akhirnya, Selat Hormuz adalah pengingat bahwa kerentanan Indonesia tidak semata-mata datang dari luar. Gejolak global memang tidak selalu dapat dikendalikan. Namun, seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi nasional ditentukan oleh kesiapan sistem domestik.
Jika integrasi ekonomi terus ditunda, setiap krisis global akan kembali menjadi tekanan bagi rumah tangga, pelaku usaha, dan anggaran negara. Sebaliknya, jika integrasi diperkuat, Indonesia tidak hanya menjadi negara yang kaya akan sumber daya, tetapi juga mampu mengubah potensi menjadi daya tahan. Gejolak Hormuz seharusnya menjadi momentum untuk membangun sistem ekonomi yang tidak mudah goyah setiap kali dunia bergejolak.