Insentif Film AS Diproyeksi Tambah Rp 4.407 Triliun ke Ekonomi hingga 2035
PerbesarPemberian insentif federal untuk produksi film dan televisi di Amerika Serikat (AS) diproyeksikan dapat memberikan tambahan kontribusi sebesar USD 249,1 miliar atau sekitar Rp 4.407 triliun (asumsi kurs Rp 17.687) terhadap perekonomian AS hingga 2035.
Proyeksi tersebut berasal dari studi yang dilakukan konsultan Olsberg SPI atas pesanan Motion Picture Association (MPA), asosiasi yang mewakili kepentingan sejumlah studio besar Hollywood, termasuk Walt Disney dan Netflix.
Selain menambah aktivitas ekonomi, kebijakan tersebut diperkirakan dapat menciptakan sekitar 143.500 lapangan kerja penuh waktu.
Studi tersebut memperkirakan insentif federal dapat mendukung tambahan USD 133,1 miliar pendapatan tenaga kerja selama 2027-2035. Sementara itu, belanja produksi film dan televisi diproyeksikan meningkat sebesar USD 125,3 miliar dalam periode yang sama.
Ketua Eksekutif MPA Charlie Rivkin mengatakan insentif federal akan memberikan dampak besar bagi industri perfilman AS.
“Insentif federal akan menjadi pengubah permainan bagi industri kami,” kata Rivkin dalam sebuah pernyataan dikutip dari Bloomberg, Kamis (17/9).
Rencana tersebut menjadi bagian dari kampanye industri perfilman AS untuk mendapatkan insentif di tingkat nasional. MPA bersama serikat pekerja Hollywood dan sejumlah pihak lainnya mendorong pengesahan Motion Picture, Television and Entertainment Revitalization Act, yang akan memberikan kredit pajak federal untuk produksi film dan televisi.
Dorongan tersebut muncul ketika sejumlah negara seperti Inggris dan Australia semakin menarik produksi film dan televisi melalui program potongan pajak yang besar serta kondisi nilai tukar yang mendukung.
Presiden AS Donald Trump juga telah menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Awal September 2026, Trump mengatakan kebijakan itu dapat membantu membawa kembali produksi perfilman ke AS.
Studi Olsberg SPI menggunakan skenario kredit pajak sebesar 20% yang dapat dialihkan (transferable tax credit). Skema tersebut juga mencakup insentif tambahan untuk film independen serta produksi yang dilakukan di wilayah yang terdampak bencana alam.
Meski demikian, dampak ekonomi dari insentif film masih menjadi perdebatan. Sejumlah studi lain, termasuk dari Mackinac Center for Public Policy, Tax Foundation, Mercatus Center, dan Georgia Department of Audits and Accounts, menemukan bahwa insentif produksi film yang diterapkan di tingkat negara bagian tidak selalu memberikan hasil ekonomi yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan atau tidak menghasilkan dampak jangka panjang terhadap lapangan kerja.