Kesepakatan Hampir Tercapai, AS Bisa Kuasai 65 Miliar Barel Minyak Venezuela

Kesepakatan minyak antara Amerika Serikat dan Venezuela hampir terbentuk. Dengan begitu, AS dimungkinkan untuk mengambil kendali atas lebih dari 65 miliar barel cadangan minyak mentah Venezuela.
Dikutip dari Bloomberg, Selasa (1/9), Gedung Putih di bawah Presiden Donald Trump menyebutnya sebagai ‘kesepakatan minyak terbesar dalam sejarah’. Menurut lembar fakta (factsheet) Gedung Putih yang dirilis pada Senin (31/8), perjanjian tersebut akan memastikan pasokan minyak mentah berbiaya rendah bagi AS. Kesepakatan ini ditandatangani Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth.
“Kesepakatan ini mengamankan dominasi energi kami untuk abad berikutnya, tanpa biaya bagi Amerika Serikat,” kata Gedung Putih.
Meski demikian, kesepakatan tersebut menuai kritik dari kelompok garis keras dan kelompok oposisi di Venezuela.
Nantinya, aliran minyak mentah Venezuela ke AS tersebut ditopang oleh perkiraan lonjakan produksi Venezuela. Minyak itu akan digunakan untuk mengisi kembali cadangan minyak strategis AS atau Strategic Petroleum Reserve (SPR).
Kesepakatan tersebut juga diperkirakan meningkatkan bisnis bagi kilang minyak AS dan produsen peralatan ladang minyak.
Selain itu, Gedung Putih mengeklaim perjanjian tersebut disebut akan membentuk rantai pasok yang kuat, strategis, dan dapat dipertahankan di belahan bumi kami. Hal itu sekaligus secara efektif menyingkirkan perusahaan-perusahaan Rusia dan China.
Poin-Poin Struktur Kesepakatan
Dalam laporan Bloomberg, disebut bahwa pemerintah sementara Venezuela memberikan North American Blue Energy Partners (NABEP) konsesi selama 100 tahun untuk mengelola 17 ladang minyak dengan cadangan terbukti sekitar 65 miliar barel.
Sebagai imbalannya, NABEP memberikan kepada US Office of Strategic Capital kepemilikan saham sebesar 35 persen di perusahaan induknya. Menurut factsheet tersebut, kepemilikan ini merepresentasikan nilai dan dividen hingga ratusan miliar dolar bagi AS.
Di samping itu, NABEP juga memberikan kepada Departemen Luar Negeri AS hak untuk membeli 20 persen produksi minyak dari seluruh ladang yang saat ini maupun di masa depan dioperasikan NABEP dengan harga sebesar biaya produksi. Adapun nantinya minyak mentah tersebut dapat digunakan untuk mengisi kembali SPR.
Kesepakatan itu juga menyebut bahwa Departemen Luar Negeri AS juga memiliki hak penolakan pertama atau right of first refusal untuk membeli 80 persen sisa produksi NABEP. Menurut Gedung Putih, hal itu dapat menyediakan sumber energi yang terjamin di belahan bumi kami dalam situasi darurat.
Terkait struktur NABEP, AS memiliki hak veto atas penunjukan direktur NABEP. Mayoritas direktur perusahaan tersebut harus merupakan warga negara AS. Adapun kesepakatan ini tunduk pada hukum AS dan berada di bawah yurisdiksi pengadilan AS.
Dampaknya bagi Venezuela
Saat ini NABEP berencana meningkatkan produksi minyak dengan menginvestasikan hingga USD 100 miliar untuk pembangunan infrastruktur minyak baru. Menurut Gedung Putih, investasi tersebut akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja bagi ribuan warga Venezuela, serta menopang aktivitas ekonomi yang lebih luas.
Selain itu, konsesi NABEP diatur berdasarkan undang-undang hidrokarbon baru Venezuela yang diperkenalkan dengan dukungan AS. Selama 25 tahun pertama, NABEP diperkirakan akan membayar USD 200 miliar dalam bentuk royalti dan pajak.
Tak hanya itu, Gedung Putih juga memastikan bahwa akan ada pengawasan terhadap pembayaran pajak dan royalti digunakan untuk kepentingan rakyat Venezuela. Terkait pendanaan, NABEP akan dapat menghimpun modal swasta dari Amerika Serikat guna membiayai belanja modal.
