Ketika 64,5 Persen UMKM Dikelola Perempuan: Mengapa Pujian Saja Tak Cukup?

Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Hendika Dwinanda Wicaksana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Perempuan kerap dieluk-elukan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan penggerak utama usaha mikro di Indonesia. Namun, di balik tingginya angka partisipasi tersebut, sudahkah ekosistem kebijakan publik, akses pembiayaan, dan pemberdayaan digital kita benar-benar memihak mereka?
Setiap kali berbicara tentang ketahanan ekonomi nasional, kita hampir selalu mendengar pujian tentang betapa tangguhnya perempuan Indonesia dalam menjaga dapur keluarga tetap mengepul. Pujian tersebut sama sekali tidak berlebihan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditegaskan dalam Siaran Pers Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) Nomor 39/Press/SM.3.1.UMKM/2026 pada 23 April 2026, sebanyak 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, dan 51,2 persen penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah perempuan.
Namun, di balik angka yang tampak membanggakan itu, tersimpan sebuah paradoks kebijakan yang jarang dibicarakan secara jujur. Sebagaimana disoroti dalam kajian "Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia" yang diluncurkan pada rangkaian Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 oleh Bank Indonesia bersama Kementerian PPPA dan Women's World Banking pada 21 Agustus 2026 serta diulas oleh UKMIndonesia.id (29 Agustus 2026), sebagian besar perempuan pelaku usaha tersebut masih terkonsentrasi di kelompok usaha subsisten dan skala mikro berjuang dari dapur rumah sekadar untuk bertahan hidup sehari-hari, bukan karena tersedianya ekosistem bisnis yang ideal.
Jika negara dan pengambil kebijakan hanya berhenti pada tepuk tangan serta narasi romantisme "perempuan tangguh" tanpa membenahi hambatan struktural di lapangan, maka jutaan pelaku usaha perempuan ini hanya akan terus diminta bertahan hidup tanpa pernah benar-benar diberi tangga untuk naik kelas.
Jurang Antara Konektivitas Digital dan Pemberdayaan Nyata
Di era serba daring saat ini, digitalisasi sering kali ditawarkan sebagai obat mujarab bagi pelaku usaha perempuan. Kita kerap mendengar anjuran agar kaum ibu dan perempuan muda segera memanfaatkan media sosial atau lokapasar (marketplace) untuk memperluas jangkauan usaha mereka. Sayangnya, memiliki gawai dan koneksi internet saja tidak otomatis membuat seseorang berdaya secara ekonomi maupun sosial.
Temuan ini terlihat sangat jelas dalam laporan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) saat meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2025 pada 2 Oktober 2025. Pengukuran nasional yang melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri di 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota tersebut memang mencatat kenaikan skor IMDI nasional dari 37,80 pada 2022, menjadi 43,18 pada 2023, 43,34 pada 2024, hingga mencapai 44,53 pada 2025. Bahkan, Laporan IMDI Tahun 2025 BPSDM Kemkomdigi mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia telah menembus 229 juta jiwa.
Akan tetapi, jika dibedah per pilar dalam Siaran Pers Kemkomdigi (2 Oktober 2025), terdapat ketimpangan yang mencolok: sementara pilar Infrastruktur dan Ekosistem sudah mencapai skor tertinggi di angka 53,06, pilar Pemberdayaan justru masih menempati posisi paling rendah dengan skor 34,42. Artinya, tingginya akses internet di tengah masyarakat belum sepenuhnya bertransformasi menjadi nilai tambah produktif yang mampu memberdayakan warga khususnya perempuan pelaku usaha mikro secara optimal.
Hambatan Berlapis: Dari Akses Modal hingga Beban Perawatan
Mengapa begitu banyak potensi ekonomi perempuan yang akhirnya jalan di tempat? Jawabannya terletak pada tumpukan beban struktural yang harus dipikul perempuan secara bersamaan.
Di satu sisi, sebagaimana diungkap dalam peluncuran Program Youth Ultra-Micro Entrepreneurs Empowerment (YUMEE) dan Entrepreneurial Skills Development Fund (ESDF) oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama UNDP Indonesia pada 11 Juni 2026, wirausaha perempuan muda masih berhadapan dengan keterbatasan akses pembiayaan formal, minimnya pendampingan keterampilan yang berkelanjutan, serta sempitnya jejaring bisnis profesional. Banyak program pelatihan di daerah yang hanya berlangsung satu atau dua hari secara seremonial untuk menggugurkan serapan anggaran, lalu peserta dibiarkan kembali berjuang sendiri tanpa pendampingan pascapelatihan.
Di sisi lain, pelaku usaha perempuan juga tidak bekerja di ruang hampa. Merujuk pada data Time Use Survey dalam kegiatan Pemutakhiran Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia Tahun 2026 pada 22 September 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPPA bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), perempuan di Indonesia masih memikul beban pekerjaan domestik dan perawatan tidak berbayar 2,8 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki dengan total jam kerja rata-rata mencapai 11,6 jam per hari berbanding 9,2 jam per hari pada laki-laki.
Sangat sulit mengharapkan seorang perempuan pelaku usaha mikro untuk fokus mengembangkan inovasi produk dan literasi keuangan digital apabila ia masih harus menanggung beban pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga sendirian tanpa dukungan fasilitas publik.
Merancang Kebijakan yang Benar-Benar Membuka Tangga
Kenaikan tren Indeks Pembangunan Gender (IPG) menjadi 91,85 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi 77,62 pada 2024 dalam evaluasi data BPS di Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian PPPA Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa fondasi modal manusia perempuan Indonesia sebenarnya semakin kuat.
Begitu pula kolaborasi lintas lembaga melalui peluncuran Country Programme Implementation Plan (CPIP) Siklus 11 (2026–2030) antara Kementerian PPN/Bappenas, UNFPA, dan Komnas Perempuan pada 21 April 2026 yang menjadi pijakan penting bagi perencanaan pembangunan inklusif.
Namun, agar ketangguhan perempuan tidak terus dieksploitasi sebagai tameng di tengah situasi ekonomi yang menantang, arah kebijakan publik baik di tingkat pusat maupun daerah harus bergeser dari sekadar bantuan karitatif menuju pembenahan ekosistem. Pertama, pendampingan UMKM perempuan harus terintegrasi dari hulu ke hilir menghubungkan pelatihan keterampilan digital, literasi keuangan, hingga skema pembiayaan inklusif tanpa agunan yang memberatkan sebagaimana mulai diuji coba oleh Bappenas dan UNDP di lima provinsi pada Juni 2026. Kedua, pemerintah daerah perlu hadir menyediakan infrastruktur ekonomi perawatan yang terjangkau, mulai dari layanan penitipan anak komunitas hingga perlindungan sosial yang adaptif bagi pekerja sektor informal.
Pada akhirnya, menghargai perempuan sebagai penggerak ekonomi bangsa tidak cukup diwujudkan lewat rangkaian kata mutiara pada peringatan hari besar semata. Penghargaan tertinggi justru hadir ketika kebijakan publik sanggup meruntuhkan tembok penghalang di hadapan mereka sehingga setiap perempuan yang bekerja keras memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh, berkembang, dan menyejahterakan kehidupannya.
