Ketika Harga Ditahan, Biaya Berpindah

Ilustrasi dampak antrean BBM ke masyarakat. Foto generated by AI

Seorang pengemudi mungkin hanya membayar harga BBM yang sama seperti kemarin. Namun, setelah dua jam mengantre, ia sebenarnya telah membayar lebih mahal. Bukan dengan uang, melainkan dengan waktu. Antrean panjang bahan bakar di Makassar beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa biaya ekonomi tidak selalu muncul pada papan harga.

Di Makassar, antrean di sejumlah SPBU sempat memanjang hingga sekitar satu kilometer. Pertamina telah menambah pasokan dan memperpanjang jam operasi, sementara Pemerintah Kota Makassar menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara untuk membantu mengurangi tekanan mobilitas.

Salah satu pemicu terjadinya antrean adalah pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi akibat harga energi global yang meningkat. Pada saat yang sama, pemerintah menegaskan harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan agar daya beli masyarakat terlindungi.

Situasi tersebut menghadirkan paradoks sederhana: harga mungkin stabil, tetapi biaya yang dikeluarkan masyarakat belum tentu tetap. Ketika harga suatu barang ditahan sementara permintaan meningkat lebih cepat daripada jumlah pasokan, penyesuaian akan terjadi. Penyesuaian dapat terjadi dari jumlah rupiah yang dibayar menjadi waktu antre, jarak yang bertambah untuk mencari pasokan, adanya aktivitas yang tertunda, atau ongkos distribusi yang meningkat.

Harga Bukan Satu-satunya Biaya

Bagi pekerja yang harus mengantre satu sampai dua jam, BBM mungkin tetap dibeli pada harga yang sama. Namun, waktunya memiliki nilai. Pedagang yang terlambat mengirim barang, pengemudi yang kehilangan perjalanan, atau perusahaan yang harus mengubah jadwal operasional akan menghadapi biaya tambahan yang tidak tertulis di struk pembelian.

Dalam ekonomi, kondisi semacam ini dapat dipahami sebagai perubahan cara barang dialokasikan. Jika harga tidak menjadi mekanisme penyesuaian utama, kelangkaan dapat muncul melalui kuantitas dan waktu.

Namun hal tersebut bukan berarti harga BBM seharusnya dibiarkan naik begitu saja. Menahan harga energi mempunyai manfaat nyata. Kenaikan BBM dapat langsung menekan daya beli dan mendorong harga transportasi serta barang lain. Data Bank Indonesia menunjukkan kelompok administered prices pada Agustus 2026 mengalami inflasi 3,32 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih rendah dibanding Juli 2026 yang berada di angka 3,58 persen secara tahunan.

Penurunan tersebut antara lain sejalan dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Ketika harga Pertamax, Pertamax Turbo, dan avtur menurun pada Agustus, kelompok tersebut mengalami deflasi 0,33 persen secara bulanan. Pergerakan tersebut menunjukkan kuatnya harga energi memengaruhi inflasi. Menjaga keterjangkauan energi dapat menjadi bantalan bagi daya beli dan stabilitas harga. Namun, keberhasilan menahan harga tidak otomatis berarti menahan kenaikan biaya ekonomi.

Dari Antrean ke Inflasi

Persoalannya menjadi lebih penting ketika biaya yang awalnya hanya dirasakan di SPBU mulai menyebar ke sektor lain. Apabila gangguan pasokan atau antrean memperpanjang waktu distribusi, biaya transportasi barang dapat meningkat. Efek berikutnya dapat menjalar ke pangan dan barang konsumsi. Bank Indonesia mencatat pada inflasi volatile food di Agustus 2026 meningkat signifikan ke angka 4,06 persen secara tahunan. Gangguan distribusi dan kenaikan biaya transportasi dapat memperbesar tekanan harga pangan, terutama ketika pasokan komoditas sudah terganggu oleh faktor lain.

Di sinilah persoalan BBM mulai bersinggungan dengan tugas bank sentral. Bank Indonesia tidak menentukan harga BBM subsidi maupun besarnya subsidi. Namun, BI memiliki kepentingan terhadap apa yang terjadi setelah shock energi memasuki perekonomian.

Jalur transmisinya dapat bergerak dari energi menuju transportasi, distribusi, harga pangan, kemudian ekspektasi inflasi. Jika tekanan melebar dan menetap, persoalannya akan memengaruhi stabilitas harga secara keseluruhan.

Risiko itu semakin kompleks ketika datang bersamaan dengan tekanan eksternal. Perdagangan minyak dunia sebagian besar berdenominasi dalam dolar AS. Kenaikan harga energi global dapat menjadi semakin mahal ketika nilai tukar rupiah melemah. BI secara eksplisit menempatkan stabilisasi nilai tukar sebagai salah satu cara memitigasi rambatan imported inflation.

Dengan demikian, respons terhadap shock energi tidak bisa hanya dibaca melalui satu instrumen. Pemerintah mengelola harga dan pasokan, sementara BI menjaga inflasi, nilai tukar, serta ekspektasi. Untuk tekanan pangan dan distribusi di daerah, koordinasi melalui TPIP dan TPID juga menjadi penting.

Menjaga Harga dan Menjaga Pasokan

Di sinilah ukuran keberhasilan kebijakan seharusnya menjadi lebih lengkap. Harga yang terjangkau adalah hal penting. Namun, barang yang murah tetapi sulit diperoleh juga menimbulkan tambahan biaya. Stabilitas harga akan lebih kuat jika berjalan bersama stabilitas pasokan.

Isu BBM sebaiknya tidak disederhanakan menjadi pilihan antara “menaikkan harga” atau “menambah subsidi”. Pertanyaan yang lebih tepat adalah bagaimana menjaga keterjangkauan tanpa menimbulkan kelangkaan, bagaimana memastikan distribusi mengikuti perubahan permintaan, serta bagaimana subsidi semakin tepat sasaran.

Antrean di Makassar memberikan ilustrasi bahwa masyarakat membayar kebijakan dengan waktu yang terbuang. Antrean bukan sekadar persoalan kenyamanan konsumen. Jika terjadi cukup luas dan lama, waktu yang hilang dapat menjadi persoalan produktivitas dan efisiensi distribusi. Pada titik itulah akan timbul biaya tambahan yang pada gilirannya dapat memengaruhi harga barang.

Pada akhirnya, menahan harga memang dapat meredam inflasi. Namun, jika pasokan tidak mengikuti perubahan permintaan, sebagian tekanan hanya berpindah tempat. Tantangan kebijakan bukan sekadar menjaga agar angka pada papan harga tetap stabil, tetapi juga memastikan masyarakat tidak membayar kestabilan itu melalui antrean, kelangkaan, dan kesempatan ekonomi yang hilang.