Kumparan Logo

Komisi XI DPR Soroti Data Desil Tak Akurat: Diperbaiki Lewat Sensus Ekonomi

kumparanBISNISverified-green

ยทwaktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Foto: Aditya Nugraha/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Foto: Aditya Nugraha/kumparan

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, memastikan kategori Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai belum akurat tengah diperbaiki melalui Sensus Ekonomi 2026.

Perbaikan ini penting di tengah upaya Indonesia menghindari jebakan negara berpenghasilan menengah, mengingat pendapatan per kapita saat ini baru menuju USD 6.000. Angka itu masih jauh dari standar negara maju yang berada di kisaran USD 23.000.

"Saat ini ada beban yang berat juga dari sisi faktor kemiskinan...Desil ini menjadi salah satu faktor yang harus kita perbaiki juga, bagaimana ke depan kita mentransformasi data-data yang lebih aktual, up to date, dan kemudian kita bisa mendapatkan angka yang sebenarnya," tegasnya saat menghadiri OJK Digital Financial Innovation Day 2026, Kamis (27/8).

Misbakhun menjelaskan berbagai parameter DTSEN sedang diukur ulang agar penyaluran perlindungan sosial (perlinsos) dan subsidi energi bisa lebih tepat sasaran. Ia menyebut pemerintah kini menggarap sensus ekonomi secara detail sebagai bagian dari proses tersebut.

Ilustrasi gedung BPS. Foto: Wella Eriska/Shutterstock

Meski BPS tidak lagi berada di bawah pengawasan Komisi XI, Misbakhun menegaskan parlemen tetap mengawal perbaikan data desil karena berkaitan langsung dengan pos anggaran negara.

Desil yang akurat menjadi tolok ukur utama untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial, bantuan pangan, hingga subsidi.

"Jangan sampai kemudian negara sudah menggelontorkan uang yang nilainya sampai ribuan triliun itu, kemudian tidak tepat sasaran," tandas Misbakhun.