Komisi XII DPR Setujui Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rp 974,8 M
PerbesarKomisi XII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp 974,84 miliar.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Rabu (16/9).
“Komisi XII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI tahun 2027 sesuai hasil rapat kerja sebesar Rp974.840.775.000,” kata Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi dalam rapat.
Bambang merincikan anggaran tersebut terbagi untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 505,3 miliar dan penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp 469,54 miliar.
Rosan mengatakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, pemerintah membutuhkan investasi sekitar Rp13.032,8 triliun selama periode 2025-2029 dengan rata-rata pertumbuhan investasi kurang lebih 15,67 persen per tahunnya.
“Target tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan investasi serta ditambah melalui realisasi” ujar Rosan.
Sementara itu, pada 2027 Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan realisasi investasi mencapai Rp 2.322 triliun. Target tersebut meningkat 13,8 persen dibandingkan target realisasi investasi pada 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun.
Rosan menyebut penetapan anggaran tersebut berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tertanggal 5 Agustus 2026.
“Kami menerima dan menyetujui penetapan tersebut serta berkomitmen mengelolanya secara akuntabel tepat sasaran dan berorientasi pada hasil,” ujar Rosan.
Lebih lanjut, Rosan juga menyampaikan terdapat tambahan anggaran sebesar Rp 349,7 miliar di atas pagu indikatif. Tambahan tersebut akan dialokasikan untuk tiga prioritas meliputi pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) versi 2.0 dengan anggaran Rp201,8 miliar. Pengembangan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas OSS sebagai platform pelayanan investasi nasional.
Selanjutnya anggaran digunakan untuk penguatan daya saing dalam menarik investasi dengan anggaran Rp 76,4 miliar. Salah satunya melalui penguatan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) untuk melaksanakan promosi investasi yang terfokus setelah survei subnational business ready.
Sebesar Rp 71,5 miliar akan digunakan guna percepatan pertumbuhan investasi nasional. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pengawalan hilirisasi strategis, fasilitasi proyek prioritas Presiden, serta pengawasan berbasis risiko.