Langkah Moratorium Smelter Nikel yang Produksi Bahan Setengah Jadi Dinilai Tepat
PerbesarMenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, membuka peluang untuk kembali menerapkan moratorium smelter nikel yang hanya memproduksi produk setengah jadi. Opsi moratorium dinilai tepat untuk menahan ekspansi smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar melihat hal ekspansi smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi justru bisa menekan harga nikel.
“Karena ini akan berisiko memperparah kelebihan pasokan dan menekan harga. Tentu kebijakan ini nanti diharapkan bisa mengendalikan penambahan kapasitas smelter,” kata Bisman kepada kumparan, Senin (12/10).
Ia melihat moratorium saja tidak cukup. Langkah itu harus diiringi dengan penataan produksi bijih, evaluasi kapasitas smelter, dan percepatan pengembangan industri hilir.
Saat ini, terdapat masalah kelebihan kapasitas smelter serta ketidakseimbangan produksi bijih dengan kebutuhan industri. Di samping itu, hilirisasi saat ini masih didominasi produk setengah jadi.
“Karena itu, langkah kebijakan pemerintah menggeser orientasi dari memperbanyak smelter menuju pendalaman hilirisasi itu sudah jalur yg tepat. Jadi outputnya nggak hanya produk olahan nikel setengah jadi, tetapi sudah bisa sampai seperti bahan baterai, stainless steel, komponen industri, dan produk manufaktur berbasis nikel agar nilai tambah lebih besar dan terbangun ekosistem industri hilir berbasis nikel,” ujarnya.
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria juga menjelaskan bahwa moratorium memang bisa menahan ekspansi smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Meski demikian, hal itu harus dirumuskan secara detail. Hal ini agar efektivitas kebijakan bisa dirasakan.
“Moratorium smelter nikel yang memproduksi bahan setengah jadi dapat dipertimbangkan, tetapi tidak boleh menjadi kebijakan yang terburu-buru. Moratorium mungkin menahan penambahan kapasitas produksi baru, namun efektivitasnya mengatasi kelebihan pasokan global bergantung pada skala produksi, permintaan dunia, serta kebijakan negara produsen lainnya,” kata Sofyano.
Ia juga melihat akar permasalahan sebenarnya bukan hanya terlalu banyak smelter yang memproduksi produk setengah jadi melainkan juga ketidakseimbangan antara kapasitas pengolahan, ketersediaan bijih nikel, dan pertumbuhan permintaan produk akhir.
“Ketika kapasitas smelter berkembang lebih cepat daripada permintaan, persaingan meningkat dan harga nikel tertekan. Sebaliknya, jika pasokan bijih tidak mencukupi, smelter bisa menghadapi persoalan bahan baku,” ujarnya.
Untuk itu, menurutnya pemerintah perlu mengevaluasi kapasitas terpasang, tingkat utilisasi, cadangan bijih, dan prospek pasar sebelum mengambil keputusan. Di samping itu, proyek yang sudah berizin atau dalam konstruksi juga harus diperlakukan secara proporsional.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan berkat program hilirisasi mineral, nilai ekspor komoditas nikel melejit dalam hampir satu dekade, dari USD 3,3 miliar pada 2017, menjadi kurang lebih USD 38-40 miliar pada 2026.
Namun, dia menyoroti kalau mayoritas smelter di Indonesia hanya mengolah 50-60 persen bahan baku alias setengah jadi, dan belum sampai kepada produk hilir. Bahan setengah jadi itu kemudian diekspor untuk diolah di luar negeri, lalu diimpor kembali sebagai bahan jadi.
Nantinya, dia akan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait opsi moratorium smelter nikel yang hanya memproduksi barang setengah jadi.
"Dalam diskusi saya dengan tim, penting untuk kita mulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan," ungkap Bahlil saat Investor Daily Summit 2026, Rabu (7/10).
Bahlil juga menekankan bahwa pemerintah sedang mengkaji kembali kebijakan tersebut di tengah kondisi kelebihan pasokan (oversupply) yang membuat harga bijih nikel jatuh, yang mayoritasnya disumbang dari Indonesia.
"Kebutuhan dan cadangan sekarang ada 2,5 juta, ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung," tutur Bahlil.
Di sisi lain, jumlah produksi bijih nikel tahunan Indonesia yang diperketat otomatis membuat pasokan untuk smelter nikel juga berkurang. Menurutnya, pemerintah tidak bisa terus menerus memenuhi permintaan yang berlebih.
"Sekalipun kebutuhan smelter itu tinggi, tapi kita melihat produk akhirnya terhadap supply and demand global. Kalau kita mengikuti terus permintaan smelter, itu harga kita pasti akan jatuh," tegas Bahlil.