Luhut Sebut Percepatan Transformasi Digital Berpotensi Hemat Anggaran Rp 1.500 T
PerbesarKetua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut percepatan transformasi digital pemerintahan yang tengah dijalankan pemerintah berpotensi menghemat anggaran negara hingga lebih dari Rp 1.500 triliun. Program tersebut juga diyakini mampu meningkatkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia secara bertahap.
Hal itu disampaikan Luhut usai mengikuti Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (30/6).
Luhut menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menjalankan proyek percontohan (piloting) transformasi digital di 43 kabupaten/kota setelah sebelumnya diuji coba di Kabupaten Banyuwangi.
"Tadi sudah disampaikan Pak Tito, kita sekarang piloting di 43 kabupaten/kota. Bulan lalu di Banyuwangi, jadi kita sudah tahu bentuknya," kata Luhut.
Menurut dia, hasil dari pelaksanaan proyek percontohan di 43 daerah tersebut akan menjadi dasar sebelum program diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober mendatang.
"Sekarang kita masuk di 43 kabupaten/kota ini. Dan saya kira dalam bulan Juli akhir, kita akan dapat gambaran lebih utuh lagi. Untuk persiapan nanti, Presiden akan launching secara nasional di bulan Oktober," ujarnya.
Luhut mengatakan, Prabowo memberikan perhatian besar terhadap program transformasi digital pemerintahan karena dinilai menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.
"Nah, Presiden sudah memberikan juga arahan bahwa ini menjadi salah satu program yang penting sekali, kalau saya bilang super penting untuk negeri kita ini, pada zaman pemerintahan Presiden Prabowo," ucapnya.
Ia menjelaskan, sistem pemerintahan digital yang dikembangkan tidak hanya berbasis digitalisasi, tetapi juga didukung teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI).
"Di mana pemerintahan ini, seperti dibilang Pak Tito tadi, berbasis digital, tapi lebih maju lagi di-support AI. Jadi tidak hanya digitalisasi, tapi di-support oleh AI," katanya.
Luhut mengungkapkan, saat ini data dari 8 kementerian dan lembaga telah berhasil diintegrasikan dalam satu sistem dan mulai diproses menggunakan AI.
"Nah, langkah yang pertama sudah jadi adalah 8 kementerian/lembaga semua datanya sudah tersambung. Sekarang data itu sudah diproses oleh AI dan berjalan dengan baik. Sovereign data atau keamanan data juga menjadi penting, peran BSSN di sini untuk betul-betul mengamankan, karena ini akan menjadi center of gravity daripada bangsa ini," tuturnya.
Selain itu, ia menyebut sejumlah daerah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, salah satunya Surabaya. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan percepatan implementasi agar cakupannya semakin luas sebelum peluncuran nasional.
"Nah, 43 kabupaten/kota ini kita lihat seperti Surabaya, ternyata bisa lebih cepat. Akhir bulan ini, mereka, seluruh Surabaya dan sekelilingnya, itu sudah mulai terselesaikan," katanya.
"Nah, kami udah bicara tadi sama Pak Tito, mungkin kita akan percepat proses ini. Nah, sehingga Oktober-November waktu Presiden akan meluncurkan ini, mungkin kita sudah hampir beberapa ratus kabupaten/kota," sambungnya.
Luhut mengakui implementasi program tersebut bukan pekerjaan mudah. Namun, ia optimistis target dapat tercapai melalui kerja sama seluruh pihak.
"Pekerjaan tidak mudah, tetapi kalau kita bersama-sama, teamwork mengerjakan, dan di-planning dengan benar, dirancang dengan benar, diawasi oleh orang-orang yang benar, mestinya kesalahan-kesalahan itu akan kita bisa mitigasi dengan baik," ujarnya.
Ia juga menegaskan seluruh perangkat lunak (software) dalam sistem tersebut dikembangkan oleh talenta digital Indonesia tanpa harus mengimpor teknologi dari luar negeri.
"Dan yang terakhir, semua program ini, software-nya dibuat oleh anak-anak Indonesia. Jadi tidak ada kita membeli atau mengimpor software sehingga membuat cost yang tinggi," katanya.
Menurut Luhut, pengembangan sistem juga dilakukan dengan anggaran yang efisien melalui integrasi sekitar 27 ribu aplikasi yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
"Sampai hari ini anggarannya ini sangat-sangat terbatas. Bukan terbatas tidak ada dari pemerintah, karena ternyata tidak perlu mahal-mahal. Kita hanya menggunakan apps yang 27.000 ada di seluruh kementerian/lembaga, itu mulai sekarang sudah bersatu," jelasnya.
Luhut menambahkan, pemerintah telah melaporkan kepada Presiden bahwa transformasi digital berpotensi memberikan penghematan anggaran dalam jumlah besar sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
"Dan saya mohon doa restu dari semua teman-teman, sehingga negeri kita ini nanti betul-betul punya ekosistem yang membuat kita tuh akan kurang korupsi, dan akan menghemat. Bansos akan tepat target, dan saya kira akan bisa, kalau ini jadi, kami udah lapor ke Presiden, kita bisa menghemat lebih dari 1.500 triliun, angka yang sangat besar," tandas dia.