Mengapa Fiskal Menjadi Garda Terdepan Menjaga Ekonomi Indonesia?
ASN Kementerian Keuangan yang ditugaskan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta II, Direktorat jenderal Perbendaharaan, Konsentrasi Pekerjaan Keuangan Negara
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Dendi Andrian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKetika nilai tukar rupiah melemah, perhatian publik biasanya langsung tertuju pada Bank Indonesia. Wajar. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia memang memiliki mandat menjaga stabilitas nilai rupiah melalui berbagai instrumen kebijakan. Namun, di balik sorotan tersebut, ada instrumen lain yang bekerja lebih senyap tetapi memiliki pengaruh yang sama pentingnya terhadap ketahanan ekonomi nasional, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam beberapa tahun terakhir, dunia memasuki era yang sulit diprediksi. Konflik geopolitik di berbagai kawasan, perang dagang yang belum sepenuhnya mereda, fragmentasi ekonomi global, serta perubahan arah kebijakan negara-negara besar telah menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan.
Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan bank sentral negara maju mempertahankan suku bunga tinggi untuk mengendalikan inflasi, yang pada akhirnya mendorong arus modal kembali ke negara asalnya dan menekan mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.
Di tengah situasi tersebut, pertanyaan yang patut diajukan bukan hanya bagaimana menjaga rupiah tetap stabil, tetapi juga bagaimana memastikan perekonomian nasional tetap tumbuh, lapangan kerja tetap tercipta, dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Di sinilah APBN memainkan peran yang sering kali luput dari perhatian publik.
APBN sejatinya bukan sekadar daftar angka penerimaan dan pengeluaran negara. APBN adalah instrumen kebijakan yang menentukan bagaimana negara hadir di tengah masyarakat. Ketika ekonomi global bergejolak, APBN menjadi alat untuk meredam dampak guncangan sekaligus menjaga optimisme pembangunan. Dalam bahasa ekonomi, APBN berfungsi sebagai "shock absorber", peredam yang menyerap sebagian tekanan agar tidak langsung menghantam masyarakat dan dunia usaha.
Pelajaran penting mengenai peran APBN dapat dilihat dari berbagai krisis yang pernah dihadapi Indonesia. Saat pandemi COVID-19 melanda, misalnya, APBN menjadi instrumen utama yang menopang sistem kesehatan, melindungi masyarakat rentan, dan menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi. Tanpa intervensi fiskal yang kuat, dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan kemungkinan akan jauh lebih besar.
Hari ini, tantangannya memang berbeda. Kita tidak sedang menghadapi pandemi, tetapi berhadapan dengan ketidakpastian global yang dapat muncul dari berbagai arah. Pelemahan rupiah menjadi salah satu gejala yang paling terlihat. Ketika dolar Amerika Serikat menguat, biaya impor meningkat, harga bahan baku industri menjadi lebih mahal, dan tekanan inflasi berpotensi muncul. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menekan pertumbuhan ekonomi.
Namun, pelemahan rupiah tidak selalu harus dipandang sebagai ancaman. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat untuk menghadapi tekanan tersebut. Di sinilah peran APBN menjadi sangat strategis.
Pertama, APBN berfungsi menjaga kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia. Dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, persepsi investor memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi. Investor tidak hanya melihat nilai tukar atau pergerakan pasar saham, tetapi juga mencermati kondisi fiskal suatu negara. Defisit anggaran yang terkendali, rasio utang yang sehat, serta kemampuan pemerintah mengelola keuangan negara menjadi indikator penting dalam menilai tingkat risiko investasi.
Karena itu, menjaga disiplin fiskal bukan semata-mata soal kepatuhan terhadap aturan, melainkan strategi untuk membangun kepercayaan. Semakin tinggi kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia, semakin besar pula peluang masuknya investasi yang pada akhirnya dapat memperkuat nilai tukar dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kedua, APBN harus digunakan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal. Salah satu kelemahan mendasar perekonomian Indonesia selama bertahun-tahun adalah tingginya ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer dan impor barang bernilai tambah tinggi. Akibatnya, ketika harga komoditas turun atau nilai tukar bergejolak, perekonomian menjadi lebih rentan.
Karena itu, kebijakan hilirisasi yang sedang dijalankan pemerintah perlu terus diperkuat. Hilirisasi bukan sekadar kebijakan industri, melainkan strategi fiskal jangka panjang untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. APBN harus hadir melalui pembangunan infrastruktur pendukung, penyediaan energi, penguatan konektivitas logistik, hingga pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan industri.
Logikanya sederhana. Semakin banyak produk bernilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri, semakin besar devisa yang diperoleh Indonesia. Semakin besar devisa yang diperoleh, semakin kuat pula ketahanan ekonomi terhadap tekanan nilai tukar.
Ketiga, pemerintah perlu menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Selama ini banyak sektor strategis masih bergantung pada bahan baku maupun barang modal dari luar negeri. Ketika rupiah melemah, biaya produksi otomatis meningkat dan pada akhirnya dibebankan kepada konsumen.
Sudah saatnya strategi substitusi impor dijalankan secara lebih terukur dan konsisten. APBN dapat digunakan untuk memberikan insentif kepada industri domestik, memperkuat ekosistem riset dan inovasi, serta mendorong kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Memang hasilnya tidak dapat dirasakan dalam waktu singkat, tetapi langkah tersebut merupakan investasi penting untuk membangun kemandirian ekonomi nasional.
Keempat, di tengah tekanan ekonomi global, APBN harus tetap berpihak kepada masyarakat. Salah satu fungsi utama negara adalah melindungi kelompok yang paling rentan terhadap dampak gejolak ekonomi. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat akibat tekanan eksternal, masyarakat berpenghasilan rendah adalah kelompok yang pertama merasakan dampaknya.
Karena itu, program perlindungan sosial harus tetap menjadi prioritas. Namun, yang perlu diperhatikan bukan hanya besarnya anggaran, melainkan ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaannya. Bantuan sosial yang tepat sasaran tidak hanya membantu masyarakat bertahan, tetapi juga menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kelima, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara menghasilkan dampak ekonomi yang optimal. Dalam situasi fiskal yang penuh tantangan, kualitas belanja menjadi jauh lebih penting dibandingkan sekadar besarnya anggaran. Belanja yang produktif akan menciptakan efek berganda terhadap perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing.
Belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, transformasi digital, dan infrastruktur produktif harus terus menjadi prioritas. Sektor-sektor tersebut bukan hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menentukan kemampuan Indonesia bersaing dalam jangka panjang.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperluas sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Selama ini perhatian sering kali terlalu terfokus pada sektor komoditas. Padahal, Indonesia memiliki potensi besar di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, jasa profesional, dan industri berbasis teknologi. APBN dapat berperan sebagai katalis melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan berbagai insentif yang mendorong inovasi.
Tentu saja, seluruh upaya tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa koordinasi yang kuat antara kebijakan fiskal dan moneter. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi hanya dapat tercapai apabila pemerintah dan otoritas moneter bergerak dalam arah yang sama. Sinergi antara APBN dan kebijakan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Pada akhirnya, pelemahan rupiah bukanlah persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan intervensi di pasar valuta asing. Tantangan yang dihadapi Indonesia jauh lebih kompleks daripada sekadar fluktuasi kurs. Yang dibutuhkan adalah ekonomi yang lebih produktif, lebih mandiri, dan lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Untuk mencapai tujuan tersebut, APBN memiliki posisi yang sangat strategis.
Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, APBN harus dipandang sebagai instrumen pembangunan yang mampu menjalankan dua fungsi sekaligus: menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. APBN melindungi masyarakat ketika ekonomi menghadapi tekanan, tetapi pada saat yang sama juga menyiapkan fondasi bagi kemajuan di masa depan.
Ketidakpastian global mungkin tidak dapat kita hindari. Pelemahan rupiah mungkin akan kembali terjadi pada waktu-waktu tertentu. Namun, selama fundamental ekonomi tetap kuat, kebijakan fiskal tetap kredibel, dan APBN dikelola secara produktif, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBN bukanlah sekadar seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Sebab di tengah badai global yang terus berubah arah, APBN bukan hanya dokumen keuangan negara. Ia adalah garda terdepan yang menjaga stabilitas ekonomi, melindungi kesejahteraan rakyat, dan memastikan Indonesia tetap melangkah maju menuju cita-cita menjadi negara maju.