Mengenal LRT Haga-Utsunomiya: Dibangun Demi Atasi Macet, Warga Ikut Partisipasi
PerbesarKota Utsunomiya yang terletak di Provinsi Tochigi, Jepang, sempat menghadapi masalah kemacetan parah di jam berangkat dan pulang kerja. Ada dua kawasan industri di sekitar Utsunomiya, yaitu Haga Industrial Park dan Kiyohara Industrial Park. Masing-masing kawasan industri memiliki jumlah karyawan lebih dari belasan hingga puluhan ribu, sehingga jam berangkat dan pulang kerja selalu dipadati oleh kendaraan.
LRT Haga-Utsunomiya berbeda dengan LRT yang kita kenal di Indonesia, seperti yang LRT Palembang, LRT Jabodebek, dan LRT Jakarta yang relnya berada di atas. Di Utsunomiya, LRT ini dirancang dengan konsep trem, sehingga berbagi jalur dengan mobil dan transportasi darat lainnya.
LRT Haga-Utsunomiya beroperasi di jalur sepanjang sekitar 14,6 kilometer, dengan rincian 12,1 kilometer di wilayah Kota Utsunomiya dan 2,5 kilometer di wilayah Kota Haga. Total ada 19 pemberhentian atau halte LRT, dan LRT Utsunomiya beroperasi dari pukul 04.00 subuh hingga sekitar pukul 00.00 malam.
LRT Haga-Utsunomiya memiliki 17 train set yang beroperasi dengan kecepatan maksimal 40 kilometer/jam. Di hari kerja utamanya di peak hour, headway LRT Utsunomiya sekitar 6 menit. Sementara pada off peak hour, headway-nya sekitar 12-15 menit. Total waktu tempuh dari stasiun awal hingga stasiun akhir sekitar 44 menit.
Untuk biaya perjalanan memakai skema berbasis jarak, dengan biaya maksimal 400 yen (sekitar Rp 40.000) dari stasiun awal hingga stasiun akhir. "Sebagai referensi, bepergian dengan jarak yang sama menggunakan bus membutuhkan biaya sekitar 900 hingga 1.000 yen (sekitar Rp 90 ribu hingga Rp 100.000)," kata pejabat Divisi Pengembangan LRT Haga-Utsunomiya, Suzuki Kenichi, dalam kunjungan training sektor perkeretaapian yang digelar oleh JICA, diikuti oleh Dirjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Selasa (1/9).
Partisipasi Warga dalam Pembangunan Proyek LRT Haga-Utsunomiya
Proyek untuk mengatasi kemacetan lewat transportasi berbasis rel muncul pada tahun 1993. Proyek ambisius ini muncul saat pemerintah Prefektur Tochigi memikirkan cara untuk mengatasi kemacetan lewat sistem transportasi berbasis rel yang benar-benar baru.
"Kota Utsunomiya memimpin uji kelayakan (feasibility studies). Tapi karena tantangan besar terkait kelayakan dan profitabilitas proyek, rencana ini sempat terhenti selama 10 tahun. Pada 2007, pemerintah pusat mengubah skema proyek menjadi 'Sistem Pemisahan Vertikal (Vertical Separation System)', yang akhirnya memungkinkan adanya kemajuan nyata dalam studi kelayakan dan profitabilitas," kata Suzuki.
Sebelum melakukan dialog formal dengan warga, pemerintah mengambil pendekatan yang lebih halus: LRT Haga-Utsunomiya dibungkus dengan identitas yang terasa dekat dengan warga. LRT Haga-Utsunomiya “dibungkus” dengan kearifan lokal, yaitu lewat bagaimana Utsunomiya dikenal sebagai ‘Kota Petir’.
"Konsep besar proyek ini adalah 'For the Future of the Thunder City'. Kami memakai kata 'Light' karena mengacu pada sejarah Utsunomiya sebagai 'Kota Petir'. Sejak dulu, wilayah ini dikenal sering dilanda petir dan petir dipercaya membawa hujan yang membuat padi tumbuh subur. Karena itu, petir dipandang sebagai berkah dan bahkan dipuja di kuil-kuil setempat. Konsep ini membawa budaya itu ke masa depan sambil mengembangkan kota secara keseluruhan. Nama 'Lightline' adalah gabungan dari 'Kota Petir (Light)' dan 'Line' yang berarti menyambungkan," jelasnya.
Tak hanya itu, demi memperkenalkan konsep LRT kepada masyarakat setempat, pemerintah Kota Utsunomiya bahkan mendistribusikan brosur penjelasan terkait proyek LRT kepada setiap rumah tangga.
Untuk mensukseskan proyek ini, pemerintah Kota Utsunomiya kemudian menggelar dialog dengan masyarakat. Wali Kota Utsunomiya bahkan turun ke lapangan, menggelar pertemuan dengan masyarakat di berbagai distrik untuk menjelaskan proyek LRT ini secara langsung.
"Terlepas dari berbagai upaya, tetap ada banyak penolakan. Kami menggunakan metode 'Open House' dan sesi penjelasan, menggelar total 874 sesi pertemuan dengan 46 ribu peserta untuk bertukar pikiran secara langsung. Sempat muncul dorongan untuk mengadakan referendum publik, tapi mengingat tingkat kerumitan proyek, kami memprioritaskan pelaksanaan dialog langsung dan pertukaran pendapat sebanyak mungkin," ungkapnya.
Satu contoh terkait upaya stakeholder untuk memberikan pemahaman tentang LRT kepada masyarakat. Selama tahap perencanaan, dilakukan sejumlah penyesuaian yang sedikit mengubah rute yang telah direncanakan semula. Akibatnya, rute itu melintasi area tepat di sebelah utara sebuah sekolah yang memicu penolakan keras dari warga setempat, orang tua, dan para guru.
"Wali kota kemudian turun langsung ke lokasi untuk memberikan penjelasan dan membangun pemahaman terkait proyek ini. Mengingat tingginya kekhawatiran terkait aspek keselamatan, kami membentuk sebuah dewan konsultasi keselamatan. Selama sekitar 3 tahun, kami membahas dan mengevaluasi langkah-langkah keselamatan bersama masyarakat setempat," ungkapnya.
Hasil dari diskusi itu pun membuahkan hasil. Sejumlah langkah-langkah keselamatan telah diimplementasikan, seperti perbaikan menyeluruh pada trotoar hingga pemasangan pagar pengaman baru.
Partisipasi masyarakat juga terlihat dari bagaimana proyek ini dibuat supaya terasa dekat dengan masyarakat, supaya masyarakat bisa merasa bahwa LRT adalah milik mereka. Salah satunya adalah lewat penamaan dan desain setiap pemberhentian atau halte LRT.
"Nama dan desain pemberhentian LRT yang ada saat ini semuanya diputuskan oleh warga yang tinggal di sekitar jalur. Kami juga menggelar lokakarya sebagai wadah bagi setiap warga untuk menyumbangkan ide mereka terkait nama dan desain pemberhentian LRT," jelasnya.
"Sebagai hasil dari upaya tersebut, muncul inisiatif sukarela di mana warga membersihkan pemberhentian LRT secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa rasa kepemilikan telah tumbuh di tengah masyarakat. Selain itu, nama 'Lightline' dipilih karena memperoleh suara terbanyak dalam survei warga. Sehingga namanya juga ditentukan oleh masyarakat," tuturnya.
Kolaborasi Pemerintah Pusat hingga Aparat dalam Pembangunan LRT Haga-Utsunomiya
Pengembangan proyek LRT Haga-Utsunomiya dikerjakan berdasarkan dua undang-undang (UU), yaitu UU Trem (Tramway Act) Jepang untuk mengoperasikan kereta di jalan raya dan UU Perencanaan Kota (City Planning Act) untuk menentukan peruntukkan lahan.
"Selama 3 tahun berikutnya, menjelang diperolehnya 'Persetujuan Proyek Perencanaan Kota' yang diperlukan untuk konstruksi dan pembebasan lahan, kami menggelar konsultasi ekstensif dengan pemerintah pusat, pemerintah prefektur, dan polisi. Catatan menunjukkan ada 364 konsultasi resmi. Jika pertemuan dengan kontraktor dan konsultan dihitung, kami menggelar lebih dari 1.000 pertemuan," ujarnya.
Tahap konstruksi untuk jalur sepanjang 14,6 kilometer berlangsung sekitar 5 tahun. Selama periode itu, stakeholder harus bernegosiasi dengan sekitar 400 pemilik lahan.
"Hasil dari upaya itu adalah kami berhasil meresmikan pembukaan LRT Haga-Utsunomiya pada Agustus 2023," pungkasnya.