Kumparan Logo

Menkeu Suahasil Lantik 14 Pejabat Kemenkeu, Ini Daftarnya

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (21/9).

Pengangkatan para pejabat tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 Tahun 2026, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2026, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2026.

Dalam arahannya, Suahasil menyampaikan sejumlah pesan kepada pejabat yang baru dilantik. Bagi pejabat Ditjen Pajak (DJP), Suahasil menekankan pentingnya kemampuan membaca perkembangan ekonomi dan perilaku wajib pajak untuk mendukung penerimaan negara.

“Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan,” kata Suahasil dalam acara pelantikan di kantornya di Jakarta, Senin (21/9).

Ilustrasi Bea Cukai. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

Kepada pejabat Ditjen Bea dan Cukai, Suahasil meminta agar mereka memperkuat pengawasan berbasis risiko dan mampu membaca pola pelanggaran. Menurut Suahasil, pengawasan perlu dilakukan dengan memperhatikan aktivitas ekonomi, sehingga potensi kegiatan ilegal dapat ditekan.

“Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga adalah fungsi Kementerian Keuangan mengumpulkan penerimaan, dan juga memiliki fungsi Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat, terutama yang berorientasi kepada ekspor,” ungkapnya.

Kepada pejabat Ditjen Perbendaharaan, Suahasil meminta jajarannya melihat APBN sebagai instrumen yang turut menggerakkan perekonomian. Pengelolaan kas juga perlu dilakukan secara presisi agar belanja negara dapat hadir tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara Sekretariat KSSK diminta memperkuat koordinasi antaranggota KSSK. Koordinasi tersebut juga perlu melibatkan Danantara yang mulai diikutsertakan dalam sejumlah rapat terakhir.

Pelantikan 14 pejabat tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan pengisian jabatan di lingkungan Kemenkeu. Suahasil mengatakan proses tersebut mencakup promosi dan mutasi.

Ilustrasi Gedung Kementerian Keuangan RI. Foto: Wulandari Wulandari/Shutterstock

Berikut daftar 14 pejabat yang dilantik Suahasil:

  1. Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Herman Saheruddin.

  2. Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ayu Sukorini.

  3. Sekretaris Pengadilan Pajak, Teddy Suhartadi Permadi.

  4. Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak, Bismar Fahlerie.

  5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Panca Putra Jaya.

  6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Evy Mulyani.

  7. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, Agus Amiwijaya.

  8. Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi, Estty Purwadiani Hidayatie.

  9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Adhang Noegroho Adhi.

  10. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Galih Elham Setiawan.

  11. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, Agung Krisdiyanto.

  12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekti Widihartanto.

  13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara, Ihsan Priyawibawa.

  14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku, Ani Natalia.