Mentan Amran Respons Laporan Proyeksi FAO: RI Bersiap Jadi Lumbung Pangan Dunia
PerbesarLaporan terbaru Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang di peta pangan dunia tahun 2026.
Menurut rilis Kementerian Pertanian (Kementan), di tengah panen dunia yang menyusut dan cadangan global yang menipis, FAO justru memproyeksi Indonesia bisa memanen lebih banyak. Hal itu mengemuka dalam Food Outlook edisi Juni 2026, laporan dua-tahunan FAO yang menjadi rujukan utama pasar pangan global.
Dalam laporan setebal 137 halaman yang seluruh asesmen berasnya mengacu pada data hingga 13 Mei 2026, FAO memproyeksikan produksi beras dunia 2026/27 turun 1,6% menjadi 552,4 juta ton. Ini merupakan koreksi pertama setelah dua musim panen rekor berturut-turut. Namun di tengah kontraksi global itu, grafik produksi Indonesia justru bergerak naik.
Kementan menyebut, FAO menempatkan produksi beras Indonesia pada angka 38,6 juta ton (setara beras giling) untuk 2026/27, melonjak secara signifikan dari 34,0 juta ton pada 2024/25. Dengan capaian tersebut, Indonesia kini bertengger sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia. Posisi itu menempatkan Indonesia di bawah India, China, dan Bangladesh.
Di sisi lain, daftar negara produsen yang diproyeksi menyusut tahun ini terbilang masif. FAO mencatat produksi Thailand anjlok 6,1% menjadi 21,8 juta ton. Sementara itu Amerika Serikat mengalami penurunan produksi 15,2% persen, yang merupakan panen terendahnya dalam empat tahun terakhir. Adapun Brasil juga merosot hingga 12,9%.
Kamboja, sebagai pemasok penting di kawasan, juga menurun 2,8 persen. Secara agregat, hampir seluruh kawasan di dunia diperkirakan mencatat hasil panen yang lebih rendah, dengan pengecualian Benua Afrika.
Kementan menjelaskan, penyebab fenomena ini menurut FAO yakni dua tekanan utama. Pertama ketidakpastian iklim akibat prediksi munculnya badai kering El Niño. Kedua, merosotnya margin keuntungan usaha tani akibat harga jual yang melemah namun berbenturan dengan lonjakan biaya input.
Mahalnya harga energi dan pupuk dunia bahkan memaksa sebagian petani di kawasan Asia Tenggara menunda masa tanam.
Kontraksi produksi secara langsung ikut menggerus cadangan beras dunia. FAO memperkirakan stok beras dunia pada akhir 2026/27 akan turun menjadi 213,8 juta ton dari 219,7 juta ton pada musim sebelumnya, atau terkoreksi sebesar 2,7%.
Perdagangan beras dunia pun ikut mengempis 2,1% menjadi 59,8 juta ton, seiring dengan makin banyaknya negara importir yang memperketat kebijakan demi memproteksi pasar domestik mereka.
Fenomena kawasan ini menjadi peluang sangat menguntungkan bagi Indonesia. FAO memproyeksikan sejumlah negara tetangga akan menaikkan volume impor berasnya tahun ini, termasuk di antaranya Filipina dan Malaysia.
Menanggapi laporan FAO, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada pertengahan Mei menegaskan filosofi kebijakan pemerintah saat ini adalah menjemput bola. Ia menggarisbawahi instruksi Presiden Prabowo agar tidak boleh sekadar menunggu krisis pangan datang, melainkan harus menjemput dan memitigasinya lebih dulu dengan kebijakan dan intervensi yang konkret di lapangan.
Komitmen ini dijalankan secara konsisten. Sejak pidato kenegaraan RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menegaskan prinsip bahwa Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan.
Menerjemahkan komitmen tersebut, Mentan Amran memaparkan bahwa 17 Perpres dan Inpres sektor pangan telah diterbitkan dalam waktu singkat. Bersamaan dengan itu, Kementan juga membongkar 240 aturan yang selama ini menjadi penghambat birokrasi.
Integrasi Air, Mekanisasi, Lahan, dan Benih
Mentan Amran menyatakan, tulang punggung dari strategi mitigasi anti-kekeringan yakni memastikan pasokan air tetap mengalir. Lewat program pompanisasi, ribuan unit pompa dipasang secara masif untuk menyedot pasokan air sungai maupun sumber permukaan menuju lahan-lahan yang berisiko mengering.
Tercatat Kementan mengoptimalkan operasi 80.158 unit pompa air yang sebelumnya telah disalurkan kepada berbagai kelompok tani di seluruh pelosok negeri. Pemerintah juga menyiapkan anggaran pompanisasi sebesar Rp 3–4 triliun untuk menjamin keamanan pasokan air selama puncak musim kemarau.
"Dengan demikian, petani dapat tetap melakukan penanaman pada musim gadu. Program ini disempurnakan dengan irigasi perpompaan (Irpom) untuk menjangkau lahan di luar jaringan irigasi teknis, serta pembuatan embung atau kolam-kolam penampung air hujan yang berfungsi sebagai 'tabungan air' untuk musim kemarau," jelas Amran.
Amran menyadari, target swasembada berkelanjutan tidak mungkin tercapai apabila sekadar mengandalkan perluasan lahan. Kebutuhan utamanya adalah kemampuan untuk mengolah tanah, menanam bibit, hingga memanen padi dalam waktu yang jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan metode pertanian konvensional.
Sehingga modernisasi pertanian didorong secara agresif melalui distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pembentukan unit Brigade Pangan. Hingga 2025, pemerintah telah membentuk sekitar 1.900 Brigade Pangan.
Dari sisi ketersediaan lahan, Kementan juga memacu dua program strategis secara simultan. Pertama, Optimalisasi Lahan (Oplah) difokuskan untuk menghidupkan kembali lahan rawa dan tadah hujan yang lama menganggur. Berdasarkan data realisasi tanam nasional, total luasan lahan Oplah yang tergarap menembus 1.087.377 hektare.
Kedua, program cetak sawah difokuskan untuk membuka hamparan area tanam baru di wilayah luar Pulau Jawa, termasuk Merauke, guna memperlebar basis produksi pangan nasional dan kawasan lumbung masa depan. Pemerintah menargetkan sejak tahun 2024 hingga 2026 seluas 231.844 hektare untuk menopang ketahanan pangan jangka panjang.
Hadirkan Pupuk Murah
Salah satu kebijakan pemerintah yang melawan arus global (kontra-arus) adalah intervensi harga pupuk. Memasuki Februari 2026, gangguan keamanan geopolitik global berdampak langsung pada rantai pasok dunia. Mulai dari blokade di Selat Hormuz hingga penghentian mendadak ekspor pupuk nitrogen oleh China, yang memicu lonjakan harga urea dunia hingga melampaui 40%.
Ketergantungan tinggi terhadap pasokan impor membuat jutaan petani di Asia Tenggara terjepit. Filipina misalnya, menyandarkan 75% pasokan pupuknya pada China, sementara tingginya ongkos operasional memaksa petani di Thailand untuk berhenti menanam sementara waktu.
Namun Indonesia mengambil arah kebijakan yang berlawanan. Alih-alih membebankan kenaikan harga global kepada petani, Presiden Prabowo justru menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga sekitar 20%. Ini merupakan sejarah penurunan harga resmi pertama dalam program subsidi pupuk di Tanah Air.
Harga Urea diturunkan dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram, dan harga NPK dipangkas dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram. Dampaknya di lapangan satu zak pupuk urea kemasan 50 kilogram yang dulunya dibanderol Rp 112.500, kini bisa ditebus petani dengan harga sekitar Rp 90.000.
Mentan Amran menyebut keputusan memangkas harga bertujuan menjaga napas petani. Ia menegaskan program intervensi harga ini tidak membebani tambahan anggaran subsidi APBN. P
"Penurunan harga berhasil dicapai secara mandiri melalui langkah efisiensi industri pupuk nasional dan perombakan radikal pada tata kelola distribusi yang sukses menghemat pengeluaran negara hingga sekitar Rp 10 triliun," jelasnya.
Stok Beras dan Kesejahteraan Petani
Hasil kebijakan strategis pertanian ini akhirnya bermuara pada satu indikator penting: melimpahnya stok pangan di gudang-gudang negara.
Laporan resmi Perum Bulog mencatat volume stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menembus level 5,3 juta ton pada Mei 2026. Angka ini merupakan capaian tertinggi sepanjang 59 tahun sejarah, sekaligus memecahkan rekor stok sebelumnya yang mentok di kisaran 4,2 juta ton.
Pencapaian ini diakui secara langsung oleh Presiden Prabowo saat mendeklarasikan status swasembada pangan di Karawang pada awal Januari 2026.
Keberhasilan produksi ini berbanding lurus dengan penguatan kesejahteraan pahlawan pangan nasional. Berdasarkan rilis resmi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 bertengger di angka 127,73, atau mengalami kenaikan 1,99% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Capaian ini mencetak rekor tertinggi untuk NTP kumulatif sepanjang sejarah statistik pertanian Indonesia.
Penguatan kesejahteraan ini sejalan pula dengan lonjakan kinerja makroekonomi sektor pertanian. Berdasarkan data BPS, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian sepanjang 2025 tumbuh 5,74%. Angka itu melampaui rata-rata pertumbuhan historis sektor pertanian yang selama lebih dari dua dekade hanya bergerak di kisaran 3 hingga 4 persen.
Pertumbuhan ini menjadi bukti bahwa rangkaian intervensi kebijakan, mulai dari pompanisasi, cetak sawah, hingga penurunan harga pupuk telah berbuah nyata pada penguatan fondasi ekonomi pangan nasional.
Lebih jauh, komoditas beras di dalam negeri tak lagi menjadi penyumbang utama inflasi nasional seperti yang terjadi dua dekade ke belakang.
Merespons pergeseran lanskap pangan dunia ini, Mentan Amran menegaskan kebanggaannya terhadap ketangguhan petani Indonesia. Ia menekankan angka-angka valid dari FAO adalah wujud pengakuan global atas keringat para petani.
"Ketika dunia memproduksi lebih sedikit pangan, Indonesia memproduksi lebih banyak dengan impor yang nyaris terhenti. Kehadiran negara bukan sebatas wacana, dan hasilnya nyata. Indonesia perlahan menghapus stigma sebagai pengimpor abadi dan bersiap melangkah tegak sebagai lumbung pangan dunia," tegas Amran.