Nobar Piala Dunia Bisa Dongkrak Bisnis Restoran, Tapi Masih Ada Kendala Hak Siar

Suasana nonton bareng Timnas U-23 melawan Uzbekistan di Warung Aceh Kemang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melihat momen Piala Dunia 2026 sebagai potensi bagus bagi restoran untuk meningkatkan pengunjung, utamanya melalui kegiatan nonton bareng (nobar). Walau demikian, tiap restoran masih terkendala dengan hak siar pertandingan Piala Dunia.

Sekjen PHRI, Maulana Yusran, menuturkan hak siar memang jadi salah satu kendala yang dikeluhkan para pengusaha restoran sejak 2014. Sebab untuk mendapat hak siar nobar, para pengusaha harus merogoh kocek yang cukup mahal.

“Minat masyarakat terhadap olahraga bola itu cukup masif ke segala lapisan. Namun sekali lagi, masalah nonton bola ada aturan mainnya sendiri karena masalah lisensi di dalam situ, hak siar. Sejak 2014 itu memang jujur saja di PHRI sudah banyak dinamika permasalahan...Sehingga kita lihat juga nilai hak siarnya cukup mahal,” kata Yusran kepada kumparan, Kamis (11/6).

Yusran menjelaskan PHRI tengah mencari solusi terkait hak siar. PHRI pun sudah bertemu TVRI untuk membahas hak siar bagi sektor restoran. Namun sejauh ini belum ada keputusan.

Warga menyaksikan pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Jepang dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada layar televisi di pasar Pasar Minggu, Selasa (10/6/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

“PHRI sudah bertemu dengan TVRI, dengan Dirut TVRI untuk membahas hak siar bola pada Piala Dunia tahun ini. Semoga nanti ada jalan keluar. Kita lihat beberapa minggu ke depan,” ucapnya.

Jika persoalan hak siar bisa diatasi, Yusran menilai ekonomi di berbagai daerah akan terkena dampak baiknya.

Di sisi lain Yusran menyayangkan jika ada restoran skala kecil yang justru menyelenggarakan nobar Piala Dunia tanpa membeli lisensi hak siar. Menurutnya, hal tersebut justru bisa berdampak kurang baik bagi para restoran yang membeli lisensi hak siar.

“UMKM itu selalu mendapat privilege khusus yang mereka mungkin melakukan komersialisasi tapi tidak harus membayar license. Sementara yang kita (restoran -red) harus membayar license itu marketnya tergerus ke bawah kan repot,” tutup Yusran.