OJK: ASN Rata-rata Baru Menabung 3 Persen dari Take Home Pay

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap rata-rata aparatur sipil negara (ASN) saat ini baru menyisihkan sekitar 3 persen dari pendapatan yang diterima untuk ditabung.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, mengatakan mendorong masyarakat meningkatkan porsi tabungan untuk memperkuat investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kebanyakan ASN itu rata-rata nabung baru 3 persen dari take home pay-nya. Berani enggak kita nabung 6 persen dari take home pay-nya? Kalau bisa 10 persen?” kata Adi dalam acara FEKDI x IFSE 2026 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9).
Menurut dia, peningkatan porsi tabungan diperlukan untuk memperkuat kapasitas investasi Indonesia. Saat ini, tingkat investasi Indonesia disebut baru mencapai sekitar 25 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Tingkat investasi kita baru 25 persen dari GDP. Untuk tumbuh 8 persen kita butuh 50 persen inovasi dan investasi di ekonomi kita. Bisakah kita investasi 50 persen dari GDP tanpa nabung? Enggak mungkin. Jadi kecepatan kita nabung harus sama dengan kecepatan kita berharap untuk masa depan untuk datang lebih cepat,” jelasnya.
Adi menilai peningkatan tabungan masyarakat perlu berjalan seiring dengan target peningkatan investasi. Dia juga mencontohkan Malaysia yang tingkat tabungannya disebut mencapai 20 persen dari take home pay.
“Malaysia bahkan sudah 20 persen dari take home pay-nya mereka nabung. Makanya pendalaman dari asuransi pensiunnya sudah 80 persen dari GDP-nya,” ujarnya.
Menurut Adi, digitalisasi juga dapat membantu masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai instrumen tabungan dan investasi. Teknologi seperti blockchain dan kriptografi, misalnya, dinilai dapat memungkinkan investasi dalam nominal yang lebih kecil.
“Blockchain ataupun Cryptography itu akan membantu kita memberikan investasi bahkan pada fraksi Rp 10.000, Rp 1.000. Anda bisa nabung. Dan kalau bisa nabung secara panjang,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang mengatakan digitalisasi telah menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi yang dapat mendorong efisiensi, memperluas akses pasar, serta memperkuat inklusi keuangan.
Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS telah mencapai hampir 70 juta dengan lebih dari 40 juta merchant. Sebanyak 96 persen merchant tersebut merupakan UMKM.
Sementara hingga Agustus 2026, QRIS telah mencatat 17,45 miliar transaksi dengan nilai sekitar Rp 1,55 kuadriliun. Nilai transaksi tersebut tumbuh di atas 86 persen secara tahunan.
“Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa digital payment telah berkembang dari sekadar saluran pembayaran menjadi bagian penting dari infrastruktur ekonomi digital Indonesia,” kata Rizal.
Rizal menambahkan, konektivitas pembayaran digital Indonesia juga terus diperluas melalui QRIS antarnegara. Saat ini, konektivitas tersebut telah mencakup Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, serta direncanakan diperluas ke Hong Kong dan Timor Leste.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan penyelenggaraan FEKDI x IFSE 2026 berlangsung selama tiga hari dan melibatkan lebih dari 40 institusi serta 50 ahli di bidang ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD).
Menurut Filianingsih, selama kegiatan tersebut terdapat lebih dari 30 sesi dalam bentuk keynote speech, leader insight, hingga casual talk. Peserta juga dapat melihat langsung berbagai inovasi digital melalui QRIS, QRIS antarnegara, humanoid robot, hingga milestone EKD.
Selain itu, terdapat lebih dari 140 booth inovasi teknologi EKD dari berbagai institusi dan industri.
“Dan yang tidak kalah menggembirakan adalah penyelenggaraan Business and Talent Matching, telah menghasilkan engagement total sebanyak lebih dari 340 pertemuan yang menghasilkan 72 tim yang mendapatkan minat off-taker,” kata Filianingsih.
Dia menambahkan, jumlah peserta FEKDI x IFSE 2026 yang hadir secara luring maupun daring mencapai lebih dari 30 ribu orang.
“Kami juga mencatat jumlah peserta yang menghadiri FEKDI IFSE 2026 ini secara offline maupun online, sebanyak lebih dari 30 ribu peserta. Luar biasa, ya,” ujarnya.
