Prabowo Targetkan Jumlah BUMN Jadi Maksimal 350 Perusahaan Akhir 2026
PerbesarPresiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) berkurang dari 1.077 menjadi 350 perusahaan pada akhir 2026. Pengurangan tersebut akan dilakukan melalui penutupan, konsolidasi, dan merger oleh Danantara.
Prabowo mengaku semula mengira jumlah BUMN hanya berkisar antara 300 hingga 350 perusahaan. Namun, setelah menjabat sebagai presiden, ia menerima laporan bahwa total entitas BUMN mencapai 1.077 perusahaan.
“Saya kaget waktu saya jadi presiden saya diberi laporan BUMN itu jumlahnya 1.077 dan ini harus kita cek lagi ada BUMN yang bikin anak perusahaan, cucu perusahaan, cicit perusahaan," kata Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7).
Prabowo menjelaskan, Danantara atau Daya Anagata Nusantara dibentuk sebagai dana kedaulatan untuk mengkonsolidasikan aset-aset negara agar dapat dikelola secara lebih rapi. Menurutnya, dana kedaulatan tersebut juga dipersiapkan sebagai cadangan dan sumber energi masa depan Indonesia.
Melalui Danantara, Indonesia untuk pertama kalinya memiliki dana kedaulatan dengan nilai aset lebih dari USD 1.000 miliar atau setara dengan Rp 17.984 triliun (kurs Rp 17.984 per dolar AS).
Dalam 18 bulan pertama operasional Danantara, Prabowo menyebut jumlah BUMN telah berkurang sebanyak 250 perusahaan. Pengurangan tersebut dilakukan melalui penutupan, konsolidasi, dan merger dari total 1.077 entitas BUMN.
“Bisa dicek di dunia mana ada negara yang menutup state-owned enterprise 250 dalam satu tahun," ungkap Prabowo.
Ia menambahkan, Danantara telah menyampaikan komitmennya untuk menurunkan jumlah BUMN dari 1.077 menjadi maksimal 350 perusahaan pada akhir 2026. Dengan demikian, sekitar 700 BUMN akan ditutup, dikonsolidasikan, atau digabungkan melalui proses merger.
“Berarti di akhir 2026 mungkin 700 BUMN yang akan kita tutup konsolidasikan merger berkurang dari 1077 menjadi 350,” ungkapnya.
Prabowo menambahkan, penutupan 250 BUMN telah menghasilkan penghematan biaya rutin atau overhead sebesar Rp 50 triliun. Penghematan tersebut berasal dari biaya gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, pembayaran listrik, hingga rapat kerja.
Lebih lanjut, ia memperkirakan, hingga akhir Desember 2026, angka penghematan tersebut dapat meningkat hingga mendekati Rp 70 triliun-Rp80 triliun.
“Desember 31 ini mungkin angka penghematan akan naik bisa mendekati Rp 70-80 triliun,” ungkapnya.
Reporter: Nur Pangesti