Kumparan Logo

Realisasi Penyaluran KUR Perumahan BRI Capai Rp 9,2 T, Terbesar di RI

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 4 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta Pusat pada Kamis (19/6/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta Pusat pada Kamis (19/6/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menuturkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) terbesar. Adapun penyalurannya sudah mencapai Rp 9,2 triliun.

Adapun angka sebesar Rp 9,2 triliun tersebut merupakan capaian realisasi penyaluran KPP BRI per 25 Mei 2026. Sosok yang akrab disapa Ara itu juga menjelaskan penyaluran tersebut terdiri dari penyaluran KPP untuk sisi demand dan sisi suplai.

“Dari segi supply adalah 752 nasabah, Rp 1,1 triliun. Dari segi demand, ini banyak sekali, 65.576 nasabah senilai Rp 8,1 triliun atau 54 persen dari realisasi nasional (secara keseluruhan). Jadi terbesar dari semua bank. Jadi semua bank digabung, dengan BRI sendiri, lebih banyak BRI,” kata Ara di Kantor BRI, Jakarta pada Senin (25/5).

Sementara terkait realisasi KPP nasional secara keseluruhan, per 25 Mei 2026 catatan Ara menunjukkan capaiannya sudah mencapai Rp 16,8 triliun dengan rincian sisi suplai sebanyak 1.875 nasabah sebesar Rp 4,8 triliun dan sisi demand sebanyak 78.001 nasabah sebesar Rp 11,99 triliun.

Deretan rumah yang masih dalam tahap pembangunan perumahan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (3/10/2024). Foto: ANTARA FOTO/Andry Denisah

Ara menjelaskan, program KPP atau KUR Perumahan memang menyasar dua sisi yakni suplai dan demand. Untuk sisi suplai, program tersebut bisa diakses oleh kontraktor, developer sampai toko bangunan dengan permodalan maksimal Rp 10 miliar yang dapat diulang sampai Rp 20 miliar dengan bunga subsidi 5 persen. Sementara sisi demand bisa diakses oleh UMKM yang ingin membeli, merenovasi atau membangun properti untuk kegiatan usaha.

Selain itu, Ara juga menjelaskan bahwa BRI sudah menambah kuota KPP dari awalnya Rp 8 triliun menjadi Rp 12 triliun.

“Kenapa? Ya Rp 8 triliun sudah terserap semua. Sekarang sudah Rp 9,2 triliun. Jadi kalau tidak salah, di bulan April atau awal Mei ya, BRI sudah 100 persen melebihi daripada platformnya yang Rp 8 triliun. Padahal itu baru di akhir bulan keempat. Jadi terima kasih nih, kerjanya luar biasa dari BRI,” ujar Ara.

Ia juga menjelaskan saat ini Ara sedang ingin memacu program gentengisasi yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Nantinya, akan ada beberapa daerah produksi genteng yang juga melibatkan UMKM dan Ara meminta agar BRI juga bisa mendukung pembiayaan tersebut.

“Sekarang sudah disiapkan Majalengka. Kenapa Manjelengka? Karena sentra genteng itu di Jatiwangi, kecamatan Jatiwangi di Majalengka. Sesudah itu juga ada di Plered di Purwakarta. Kemudian Jawa Tengah juga kita persiapkan tempat lain, Jawa Timur kita persiapkan juga tempat lain,” kata Ara.

“Jadi juga nanti pendanaannya untuk UMKM, BRI siap ya? Jadi BRI juga berpartisipasi, kalau diperlukan ya, untuk siap untuk men-support dari segi pendanaan. Jadi artinya pendanaan tak ada isu,” lanjutnya.

Merespons hal itu, Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menjelaskan BRI juga akan terus melakukan pemerataan KUR Perumahan atau KPP tersebut. Hal ini karena BRI memiliki cabang di banyak wilayah di seluruh Indonesia.

“Kan beruntung BRI ini punya cabang banyak ya, tersebar di seluruh Indonesia, 7.500 cabang lebih yang terdiri dari cabang dan juga unit gitu ya. Jadi artinya, pemerataan ini harus terjadi Harus dijalankan sesuai dengan sebaran titik-titik cabang. Ini masyarakat ataupun juga nasabah bisa mendatangi cabang kita yang memang luas kan, ada di mana-mana dan program ini berlaku di semua cabang,” ujarnya.

Ara Bakal Bahas Tenor KPR 40 Tahun dengan Purbaya

video story embed

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengungkap kelanjutan dari rencana tenor Kredit Perumahan Rakyat (KPR) selama 40 tahun. Untuk itu, pada pekan depan ia akan melakukan rapat terkait regulasi perpanjangan tenor bersama dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dan beberapa stakeholder lainnya.

“Kita berencana minggu depan, tadi saya berbicara dengan Menteri Keuangan, kita akan rapat dengan Menteri Keuangan, dengan Ibu Kiki juga dari OJK, dan juga Pak Yassierli dari Menteri Ketenagakerjaan, terutama untuk membuat regulasi soal tenor menjadi 40 tahun,” kata Ara.

Walau nantinya ada perpanjangan tenor, Ara memastikan tenor yang sudah ada tidak akan dihapus. Nantinya, tenor KPR 40 tahun hanya menjadi salah satu opsi.

“Nanti itu salah satu opsi, bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ya pastilah (ada regulasi yang diubah). Secepatnya lah (target rampung),” ujarnya.