Rupiah di Titik Rapuh, Kebijakan Kehilangan Kredibilitas
Dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang/ Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Robby Patria tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarNarasi tentang menguatnya Ringgit Malaysia di awal Mei 2026 dan tertekannya Rupiah hingga menembus Rp17.300 per dolar AS bukan sekadar perbandingan dua mata uang. Ia mencerminkan pergeseran persepsi pasar global terhadap dua ekonomi yang sebelumnya kerap dianggap berada dalam lintasan yang serupa.
Pemerintah harus cepat mengambil tindakan strategis bagaimana rupiah bisa menguat di angka Rp15 ribu—karena banyak dampak negatif ketika rupiah terus melemah bagi kehidupan rakyat.
Ketika investor global menilai stabilitas, kredibilitas, dan arah kebijakan, mereka tidak hanya melihat angka pertumbuhan, tetapi juga cerita besar yang diyakini akan bertahan dalam jangka panjang.
Dalam kasus Malaysia, cerita itu tampak lebih konsisten. Di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim, pemerintah berhasil mengirim sinyal kebijakan yang relatif jelas disiplin fiskal, penguatan sektor industri bernilai tambah, dan keterbukaan terhadap investasi asing.
Meskipun stabilitas politik tidak sempurna, ia cukup untuk meredam ketidakpastian. Dalam teori ekonomi modern, hal ini berkaitan erat dengan konsep policy credibility dalam kerangka New Keynesian Economics: ekspektasi pelaku pasar terhadap konsistensi kebijakan masa depan memiliki dampak langsung terhadap variabel saat ini, termasuk nilai tukar.
Selain itu, Malaysia diuntungkan oleh struktur ekspor yang lebih terdiversifikasi dan berorientasi pada sektor manufaktur bernilai tinggi, seperti elektronik dan semikonduktor. Dalam konteks teori global value chains, negara yang mampu menempatkan diri di segmen produksi dengan nilai tambah tinggi cenderung memiliki aliran devisa yang lebih stabil dan resilien terhadap guncangan eksternal. Hal ini memperkuat fundamental Ringgit.
Sebaliknya, Indonesia menghadapi apa yang oleh ekonom disebut sebagai confidence shock. Ini bukan semata soal angka utang atau defisit, melainkan juga persepsi bahwa risiko ke depan meningka, sementara arah kebijakan tampak kurang terkoordinasi.
Dalam teori financial accelerator yang dikembangkan oleh Ben Bernanke dan koleganya, penurunan kepercayaan dapat memperburuk kondisi ekonomi secara nonlinear. Pelemahan nilai tukar meningkatkan beban utang, yang kemudian memperburuk neraca sektor publik dan swasta, sehingga makin menekan kepercayaan investor.
Proyek hilirisasi yang digalakkan di lapangan belum berjalan sempurna. Misalnya PSN di Rempang Batam. Begitu juga di belasan proyek PSN di periode sebelumnya yang masih tersendat.
Masalah beban utang pemerintah Indonesia yang menembus Rp8.000 triliun sering kali disederhanakan sebagai sumber utama masalah. Padahal, dalam kerangka Modern Monetary Theory (MMT) maupun pendekatan konvensional, utang tidak selalu menjadi persoalan selama dikelola dengan kredibel dan produktif.
Masalahnya muncul ketika utang tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas ekonomi atau ketika pasar meragukan kemampuan pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Defisitnya APBN hingga ratusan triliun menambah keraguan neraca perekonomian Indonesia dipandang negatif oleh kalangan luar yang memengaruhi kaburnya dana asing keluar negeri.
Dalam kondisi seperti itu, premi risiko meningkat dan tekanan terhadap rupiah menjadi tak terhindarkan. Lebih mengkhawatirkan lagi yaitu isu likuiditas domestik, khususnya terkait bank-bank Himbara. Jika benar kas keuangan di institusi ini menipis akibat penugasan pembiayaan berbagai program besar, kita sedang melihat gejala crowding out dalam bentuk yang tidak biasa: bukan hanya sektor swasta yang terdesak, melainkan juga stabilitas sistem keuangan itu sendiri.
Dalam literatur terbaru mengenai macro-financial linkages, tekanan pada sektor perbankan domestik dapat dengan cepat menjalar ke pasar valuta asing melalui mekanisme penyesuaian portofolio investor.
Dunia saat ini bergerak menuju fragmentasi ekonomi, di mana aliansi geopolitik dan keamanan rantai pasok menjadi faktor penentu investasi. Malaysia tampak lebih gesit memanfaatkan peluang ini, sementara Indonesia masih berjuang menyeimbangkan antara proteksionisme dan keterbukaan. Dalam kerangka geoeconomics, negara yang mampu menawarkan kepastian regulasi dan integrasi dengan blok ekonomi utama akan lebih menarik bagi modal global.
Namun, penting untuk tidak terjebak dalam pesimisme berlebihan. Fundamental ekonomi Indonesia masih memiliki kekuatan pasar domestik besar, sumber daya alam melimpah, dan demografi yang relatif muda. Yang menjadi pertanyaan adalah "Bagaimana kekuatan ini diterjemahkan menjadi kepercayaan?"
Dalam teori expectations-driven economy, persepsi dapat menjadi kenyataan: jika pelaku pasar percaya bahwa kebijakan akan konsisten dan institusi akan diperkuat, arus modal dapat kembali dengan cepat, memperkuat Rupiah.
Kunci ke depan adalah rekonstruksi kredibilitas. Ini bukan pekerjaan jangka pendek. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata terhadap disiplin fiskal, transparansi pengelolaan utang, dan penguatan sektor keuangan.
Bank sentral juga harus menjaga independensinya untuk memastikan stabilitas moneter. Lebih dari itu, komunikasi kebijakan harus diperbaiki karena dalam ekonomi modern, narasi sama pentingnya dengan angka.
Perbandingan antara Ringgit dan Rupiah hari ini pada akhirnya adalah cermin dari dua cerita yang berbeda: satu tentang konsistensi dan kejelasan arah, yang lain tentang ketidakpastian dan pertanyaan yang belum terjawab. Pasar global tidak menunggu jawaban itu datang; ia bergerak berdasarkan ekspektasi. Dan selama ekspektasi terhadap Indonesia belum pulih, tekanan terhadap Rupiah kemungkinan akan terus berlanjut.
Pertanyaannya bukan "Apakah Indonesia bisa bangkit?" melainkan "Seberapa cepat ia mampu meyakinkan dunia bahwa ceritanya masih layak dipercaya?" Ketika rupiah terus melemah dan mengurangi keyakinan publik bahwa strategi ekonomi pemerintah kehilangan kredibilitas, hal itu dapat diartikan sebagai tanda bahaya bagi ekonomi Indonesia.