Subsidi & Kompensasi Energi 2026 Terancam Melonjak 2 Kali Lipat Jadi Rp 700 T
PerbesarKementerian ESDM melihat potensi pembengkakan subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2026 hingga Rp 300 triliun, jika tidak diantisipasi dengan ketersediaan pasokan energi baru dan terbarukan (EBT).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengatakan dampak dari konflik geopolitik global masih mengganggu rantai pasok energi, tidak hanya perang AS dan Iran, namun juga masih memanasnya ketegangan Rusia dan Ukraina.
Fenomena tersebut mengakibatkan lonjakan harga komoditas energi, laju inflasi, biaya produksi, hingga logistik. Di Indonesia sendiri, dampak tersebut dapat diredam dengan alokasi subsidi dan kompensasi energi baik itu BBM, LPG, maupun listrik.
Dalam APBN 2026, alokasi subsidi dan kompensasi energi untuk BBM, LPG 3 kg, dan listrik mencapai Rp 381,3 triliun, sehingga berpotensi bengkak menjadi hampir Rp 700 triliun. Hingga semester I 2026, realisasi penyalurannya sudah mencapai Rp 233 triliun.
"Kementerian ESDM sudah menghitung dampak kenaikan ini kalau kita tidak antisipasi dengan ketersediaan energi baru dan terbarukan, ini konsekuensinya peningkatan kompensasi dan subsidi dari Rp 400 triliun itu bisa meningkat sekitar Rp 300 triliun. Kalau ini ada peningkatan sekitar Rp 300 triliun, itu dampaknya ada defisit pembiayaan yang dibiayai dari APBN khususnya pada tahun 2026 ini," tutur Yuliot saat EBTKE ConEx 2026, Rabu (2/9).
Dorong EBT di Ketenagalistrikan
Dengan demikian, Yuliot melihat terdapat urgensi untuk menggencarkan pemanfaatan EBT, terutama di sektor ketenagalistrikan. Dia mencontohkan beberapa negara yang sudah cenderung mandiri dengan pasokan energi bersih.
"Kita harus bisa membandingkan beberapa negara seperti di Amerika Utara itu justru sumber utama untuk ketersediaan energi listriknya adalah dari PLTA. Di Amerika Selatan ya termasuk di Brasil itu justru lebih dominan energi yang dihasilkan itu adalah dari PLTA, di negara Afrika itu juga hampir sama, kemudian di Norwegia itu justru sumber listriknya 90 persen itu berasal dari PLTA," jelas Yuliot.
Selain itu, Yuliot juga menyebutkan Prancis mendapatkan 69 persen dari pasokan energinya dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), sama halnya dengan Pakistan, sementara Rusia dan negara-negara Timur Tengah serta Afrika Utara mayoritas ditopang oleh pasokan gas alam.
"Kita mengambil contoh yang ekstrem, Pakistan kapasitas terpasang untuk listriknya sekitar 50 GW, di mana sekitar 17 GW itu berasal dari PLTN, sekitar hampir sekitar 17 GW lebih lagi berasal dari PLTA, berarti ini komposisi energi baru terbarukan yang berasal dari PLTN dan PLTA untuk Pakistan itu justru ini lebih dominan, sehingga harga listrik yang dijual kepada masyarakat relatif rendah hanya sekitar 6 sen per kWh," ungkap Yuliot.
Negara-negara yang mayoritas mendapatkan sumber energi dari EBT, menurut dia, berhasil menekan biaya energinya. Sedangkan negara yang bertumpu pada energi fosil, seperti Indonesia, Australia, dan China, biaya energinya cenderung sangat besar.
"Indonesia, Australia, dan juga China, India itu justru lebih besar penggunaan energinya itu yang berasal dari pemanfaatan batu bara. Ini yang kita lihat kondisinya. Negara-negara yang lebih dominan menggunakan bahan bakar minyak ini atau bahan bakar yang tidak terbarukan, itu justru harga energinya itu relatif lebih besar," tegasnya.
Sebelumnya, subsidi energi sepanjang tahun 2026 diprediksi melewati target yang ditetapkan APBN. Ini terjadi lantaran tingginya proyeksi realisasi atau outlook nilai tukar rupiah hingga harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).
Dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2027, hingga semester I 2026, nilai tukar Rupiah rata-rata berada pada level Rp 17.197 per dolar AS. Adapun kisaran outlook yakni Rp 17.000-Rp 17.500 per dolar AS, lebih tinggi dari asumsi dasar Rp 16.500 per dolar AS karena dinamika geopolitik dan arah kebijakan moneter global.
Sementara itu, rata-rata ICP semester I tahun 2026 terealisasi sebesar USD 90,46 per barel, di atas kisaran outlook USD 75-85 per barel akibat gangguan pasokan sebagai dampak konflik di Timur Tengah.
Dengan demikian, proyeksi subsidi energi hingga akhir tahun 2026 bisa mencapai Rp 227,2 triliun, naik cukup signifikan dari target dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 210 triliun.
"Pada outlook tahun 2026, subsidi energi diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp 227.258,1 miliar," dikutip dari Buku Nota Keuangan RAPBN 2027, Sabtu (22/8).