Tak Cukup Menjual Label Ramah Muslim
Tulisan dari Riza Abditya Wijaya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Apa yang membuat seorang wisatawan kembali ke suatu negara? Apakah karena negara itu memiliki restoran halal, tempat ibadah yang mudah ditemukan, atau hotel yang memahami kebutuhan wisatawan Muslim? Semua itu penting. Namun, jika pertanyaan yang sama diajukan kepada wisatawan setelah mereka pulang, jawabannya mungkin lebih luas. pengalaman yang menyenangkan, pelayanan yang baik, harga yang sepadan, dan kenangan yang ingin diulang.
PerbesarDi sinilah Indonesia perlu memikirkan kembali arah pengembangan pariwisata ramah Muslim. Di tengah peluang yang dibicarakan melalui International Muslim Friendly Tourism and Hospitality (IMFTS) 2026, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkuat posisinya dalam ekonomi syariah global. Namun, ambisi menjadi pusat ekonomi syariah tidak cukup ditopang oleh kekayaan destinasi dan banyaknya fasilitas halal. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kita sedang membangun pengalaman wisata yang unggul, atau sekadar memperbanyak label yang terdengar menjanjikan?
Pertanyaan ini penting karena pariwisata pada dasarnya adalah industri pengalaman. Wisatawan tidak membeli daftar fasilitas; mereka membeli kenyamanan, cerita, dan perasaan bahwa perjalanan mereka sepadan dengan waktu serta uang yang dikeluarkan. Restoran halal memang memberi kepastian, tetapi makanan yang lezat, pelayanan yang ramah, dan harga yang masuk akal membuat pengunjung ingin kembali. Hotel yang menyediakan tempat ibadah membantu wisatawan beraktivitas dengan nyaman, tetapi kebersihan, keramahan, dan kemudahan akses tetap menentukan kualitas pengalaman mereka.
Dengan kata lain, ramah Muslim seharusnya menjadi bagian dari mutu pariwisata, bukan pengganti mutu itu sendiri.
Indonesia sebenarnya memiliki modal yang sulit ditiru. Kekayaan kuliner, keragaman budaya, bentang alam, dan kehidupan masyarakat menawarkan pengalaman yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Namun, keunggulan tersebut dapat kehilangan daya tarik apabila wisatawan menghadapi transportasi yang merepotkan, informasi yang tidak jelas, atau pelayanan yang tidak konsisten. Kita tidak bisa mengandalkan keindahan alam untuk menutupi kelemahan pengelolaan.
Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa pasar wisata Muslim sudah cukup besar sehingga Indonesia perlu segera memperluas fasilitas dan promosi. Pandangan ini tidak sepenuhnya keliru. Kebutuhan wisatawan Muslim memang membuka peluang bagi hotel, restoran, biro perjalanan, dan berbagai usaha pendukung. Menunda pengembangan hanya akan membuat peluang itu tidak termanfaatkan.
Namun, mengejar peluang tidak sama dengan mengabaikan kualitas. Promosi yang berhasil mendatangkan wisatawan justru dapat menjadi bumerang jika pengalaman di lapangan tidak sesuai dengan janji. Iklan mungkin membuat seseorang datang untuk pertama kali, tetapi pengalamanlah yang menentukan apakah ia akan kembali atau merekomendasikan destinasi tersebut kepada orang lain. Dalam industri yang sangat dipengaruhi ulasan dan rekomendasi, reputasi dibangun perlahan, tetapi dapat rusak oleh kekecewaan yang berulang.
Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar. Apa artinya sebuah destinasi semakin populer jika petani lokal tidak memperoleh pasar yang lebih luas, perajin tidak mendapatkan pelanggan baru, dan usaha kecil hanya menjadi pelengkap dalam rantai bisnis? Pariwisata ramah Muslim semestinya membuka jalan agar wisatawan tidak hanya menginap di hotel dan makan di restoran, tetapi juga mengenal produk, kuliner, dan budaya masyarakat setempat.
Di sinilah ekonomi syariah menemukan maknanya yang lebih substansial. Ia bukan sekadar urusan produk yang memenuhi persyaratan tertentu, melainkan juga tentang bagaimana kegiatan ekonomi menghasilkan manfaat dan memberi kesempatan kepada lebih banyak pihak. Jika pertumbuhan pariwisata hanya terkonsentrasi pada segelintir pelaku, potensi ekonomi yang besar belum tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Tentu, tidak semua daerah bisa mengembangkan pariwisata dengan standar dan kecepatan yang sama. Ada wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, modal, dan tenaga kerja terampil. Karena itu, keberhasilan tidak seharusnya diukur dengan memaksa setiap daerah meniru destinasi yang sudah maju. Daerah dengan kekuatan kuliner dapat membangun pengalaman wisata berbasis makanan. Wilayah dengan warisan sejarah dapat menawarkan perjalanan budaya. Daerah dengan alam yang unik dapat mengembangkan wisata yang menjaga lingkungan sekaligus melibatkan masyarakat.
Pendekatan semacam ini lebih masuk akal daripada mengubah setiap destinasi menjadi produk yang seragam.