Tiba-tiba Purbaya Dicopot, Ada Apa?
PerbesarMau dipecat,”
Pesan singkat yang disertai tiga emoticon tertawa itu dikirim Purbaya Yudhi Sadewa ke jurnalis kumparanBISNIS, Ave Airiza, usai meninggalkan rapat di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kompleks Senayan, Jakarta, Senin sore (14/9). Ia menjawab pertanyaan mengapa mendadak buru-buru meninggalkan DPD padahal rapat masih berlangsung.
Purbaya sebelumnya mengikuti rapat kerja di Komite IV DPD itu sejak pukul 10.00 WIB. Namun ketika menjawab sejumlah pertanyaan anggota DPD sekitar pukul 14.30 WIB, ponselnya tiba-tiba berdering. Pimpinan rapat DPD lantas mempersilakan Purbaya mengangkat telepon terlebih dahulu.
Ia kemudian keluar ruangan dan menerima panggilan itu. Jurnalis kumparanBISNIS sempat merekam momen Purbaya mengangkat telepon. Sembari menunduk, Purbaya terdengar menjawab “Iya Pak, siap Pak. Saya masih di DPD,”. Belakangan diketahui, panggilan itu berasal dari Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Prasetyo menyampaikan bahwa Purbaya dicopot dari kursi Menteri Keuangan.
Jelang pukul 15.00 WIB, Wamenkeu Suahasil Nazara tiba di Istana Negara mengenakan jas hitam dan dasi biru muda. Sekitar 30 menit kemudian, Suahasil dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menkeu.
Kemudian pada sore hari, Suahasil menyampaikan pidato perdananya di Kemenkeu. Saat tiba di Kemenkeu, Suahasil nampak disambut meriah oleh Wamenkeu Juda Nugraha, Sekjen Kemenkeu Robert Marbun, Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama, serta Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.
“Menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ujar Suahasil.
Riuh Pencopotan Imbas Perombakan?
Pencopotan Purbaya secara mendadak itu menimbulkan tanda tanya. Muncul berbagai spekulasi di media sosial mengenai alasan Purbaya didepak. Salah satunya karena langkah Purbaya yang merombak ratusan pejabat di Kemenkeu beberapa hari sebelumnya.
Catatan kumparanBISNIS, perombakan yang diikuti pelantikan ratusan pejabat itu digelar di Gedung Djuanda, Kemenkeu, pada Kamis, 10 September, sekitar pukul 12.03 WIB. Agenda pelantikan itu pun dikabari mendadak. Jurnalis kumparanBISNIS baru menerima undangan peliputan sekitar 15 menit sebelumnya.
Perombakan pejabat itu menyasar sekitar 400 orang dari eselon II, eselon III, pejabat noneselon, kepala badan, hingga direksi Special Mission Vehicle (SMV). Mayoritas berasal dari Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.
Dalam pidatonya ketika itu, Purbaya menyatakan orang-orang baik perlu diberi kesempatan memegang tanggung jawab yang lebih besar.
“Kita perlu melakukan penyegaran, kita perlu memberikan kesempatan kepada orang-orang yang baik untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar…perlu menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, sesuai dengan tantangan yang kita hadapi,” jelas Purbaya saat itu.
Usai pelantikan, Purbaya menyebut perombakan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Ia menyatakan mereka yang terdampak adalah pejabat fungsional dan belum menyasar pimpinannya atau eselon I.
[Yang dirombak] pejabat fungsional, gak ada yang istimewa sekali, itu hanya rotasi biasa. Cuma kalau atasnya (eselon I -red) kan belum,” ucap Purbaya.
Dalam pelantikan itu Purbaya nampak didampingi Sekjen Kemenkeu Robert Marbun, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, hingga Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan. Sedangkan pimpinan direktorat yang pejabatnya banyak dirombak, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama, tak nampak di lokasi. Suahasil Nazara yang kala itu menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan juga tidak tampak di lokasi.
Menurut sumber kumparanBISNIS, perombakan besar-besaran ketika itu memang menimbulkan kegaduhan di internal. Berdasarkan tangkapan layar di sebuah grup percakapan, beberapa jam setelah pelantikan, para pejabat tinggi Kemenkeu memprotes langkah Purbaya itu.
Para pimpinan tersebut menilai proses mutasi dan promosi para pejabat tidak melalui prosedur yang benar, serta tidak melibatkan dirjen. Mereka menegaskan tak akan menindaklanjuti keputusan itu.
Bahkan, sumber kumparanBISNIS menceritakan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama dalam sebuah grup percakapan di internal Kemenkeu menegaskan bahwa keputusan Menteri Keuangan bertanggal 4 September itu tidak akan dilaksanakan. Alasannya, karena tidak sesuai prosedur.
Sementara itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto di dalam grup percakapan yang sama menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Kompak dengan Djaka, Bimo menyebut mutasi atau promosi semua pejabat eselon II dan III yang terjadi di hari itu tidak akan dilaksanakan. Alasannya sama, disahkan tanpa melalui prosedur yang benar.
Suahasil turut merespons pelantikan dadakan yang dilakukan Purbaya. Dalam sebuah tulisan yang beredar di internal Kemenkeu, Suahasil menulis, pelantikan dadakan itu adalah sesuatu yang disayangkan.
Dia sempat mengusulkan agar pelantikan ditunda dan menunggu Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Namun, rekomendasi Suahasil tidak direspons. Suahasil yang waktu itu menjabat sebagai Wamenkeu akhirnya tidak menghadiri pelantikan.
Sehari setelah merombak pejabat, Jumat (11/9), sumber kumparanBISNIS menyebut Purbaya dipanggil Presiden Prabowo ke Hambalang. Dalam pertemuan itu hadir juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Hingga saat ini, kumparan belum mengetahui isi pertemuan tersebut.
Namun pada Senin (14/9), Purbaya kemudian dicopot. Pencopotannya disampaikan Mensesneg Prasetyo via sambungan telepon.
Pengganti Purbaya, Suahasil Nazara, lantas menyiratkan akan meninjau ulang perombakan tersebut.
"Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, keputusan Menteri Keuangan seperti apa dan kita akan tindak lanjuti dari situ,” kata Suahasil di kantor Kemenkeu pada hari pertama menjadi Menteri Keuangan, Senin (14/9).
Menurut Suahasil, Kemenkeu merupakan organisasi yang besar dengan sekitar 77 ribu pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga fokus utamanya akan diarahkan untuk menjalankan fungsi kementerian dalam mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Secara terpisah dalam pidato perdananya di Kemenkeu, para ASN menegaskan siap solid di bawah komando Suahasil.
“Ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Solid semua? Melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan, kita bukan masalah berubah-berubah. Ini melanjutkan kegiatan, melanjutkan aktivitas, melanjutkan semua tugas fungsi dari Kementerian Keuangan, yaitu untuk menjaga APBN, menumbuhkan ekonomi, menstabilkan ekonomi,” tegas Suahasil.
kumparanBISNIS mengkonfirmasi informasi ketegangan di internal imbas perombakan tersebut kepada humas Kemenkeu, namun mereka enggan menanggapi. Sementara itu Dirjen Bea Cukai Djaka membantah ada konflik antara ia dengan Purbaya.
“Kata siapa? Lu ngarang-ngarang. Enggak bener, bohong-bohong,” kata Djaka usai acara sertijab menteri keuangan, Selasa (15/9).
Di sisi lain Purbaya tidak membantah penggantian dia dari kursi Menkeu ada kaitannya dengan keputusan untuk mengganti sejumlah pejabat itu. “Sebagian ada,” katanya usai Sertijab di Kemenkeu, Selasa (15/9).
“Itu kan hak prerogatif Presiden, kita ikutin aja,” tambahnya.
Ia pun mengakui sempat bertemu Prabowo pada Jumat (11/9), sebelum Presiden berangkat ke KTT BRICS di India. Meski demikian, ia menyebut pembahasan ketika itu tidak terkait reshuffle. Ia justru baru mengetahui dicopot lewat telepon itu.
“Semalem masih susah tidur, masih sebel itu. Tapi sekarang udah lumayan lah…Ya ada [sebel], kan gua juga orang, emang gua robot,” seloroh Purbaya.
Deret Kontroversi Purbaya
Di luar polemik perombakan pejabat, masa jabatan Purbaya setahun terakhir juga kerap menuai sorotan lewat sejumlah pernyataan dan kebijakannya. Mulai dari urusan pajak, Bea Cukai, Danantara, hingga rencana obligasi daerah DKI Jakarta.
Mengenai urusan pajak misalnya, Purbaya mengungkap kecurigaannya terhadap oknum di Ditjen Pajak (DJP) yang diduga ‘bermain’ dalam kasus 40 pabrik baja asal China yang mengemplang pajak. Perusahaan-perusahaan tersebut disebut beroperasi dengan skema cash basis dan tidak membayar kewajiban pajaknya secara penuh.
"Jadi Pajak dan Bea Cukai masih ada yang main. Contohnya, ada 40 pabrik baja China di sini yang beroperasi, utamanya cash basis. Jadi bayar pajaknya sepersekiannya," ujar Purbaya dalam rapat dengan Komite IV DPD RI, Senin (14/9), beberapa jam sebelum dicopot.
Purbaya bahkan mengaku telah memerintahkan pegawai pajak untuk memeriksa perusahaan-perusahaan itu, namun tak satu pun ditindaklanjuti. Ia mencontohkan salah satu perusahaannya berada di Pulogadung yang setelah diperiksa ternyata memiliki potensi tunggakan pajak mendekati Rp 1 triliun.
Purbaya sebelumnya pernah mengungkap potensi kebocoran pajak dari perusahaan-perusahaan baja ini totalnya bisa mencapai Rp 5 triliun. Ia juga pernah menegur langsung Dirjen Pajak Bimo Wijayanto karena dinilai kerap membuat kebijakan yang meresahkan masyarakat.
Selain DJP, institusi Bea Cukai juga tak luput dari sorotan tajam Purbaya. Ia sempat menyebut Bea Cukai terancam dibekukan dan meminta waktu satu tahun bagi institusi tersebut untuk berbenah. Purbaya bahkan melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut pegawai Bea Cukai ‘perlu digebuk’ agar lebih disiplin dalam menjalankan tugas.
Sebagai bagian dari upaya pembenahan, Purbaya sempat membuka kanal pengaduan bernama "Lapor Pak Purbaya" sejak 15 Oktober 2025 melalui platform WhatsApp. Kanal ini sempat menerima 15.933 pesan pengaduan dari masyarakat, mulai dari laporan pegawai Bea Cukai yang kerap nongkrong di coffee shop dengan seragam dinas lengkap sambil membahas bisnis dan aset pribadi, hingga dugaan tindak premanisme oleh oknum pegawai pajak berinisial AR di Tigaraksa.
Institusi lain yang sempat ‘disenggol’ Purbaya adalah Danantara. Purbaya pernah menyindir Danantara lantaran dividen yang diterima lembaga pengelola investasi milik negara itu dinilai lebih banyak digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) ketimbang disalurkan ke investasi produktif lain.
Purbaya juga sempat mengeluarkan kebijakan yang sensitif karena akan menarik dividen Danantara senilai Rp 120 triliun tahun ini untuk menambal defisit.
Polemik lain yang melibatkan Purbaya terkait rencana penerbitan obligasi daerah oleh Pemprov DKI Jakarta. Purbaya sempat menilai Jakarta sebenarnya tidak perlu menerbitkan obligasi karena kondisi keuangannya sudah sangat memadai. Pernyataan ini berseberangan dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tetap berencana melanjutkan rencana penerbitan obligasi tersebut.
Namun belakangan sikap Purbaya melunak. Ia akhirnya mempersilakan DKI Jakarta menerbitkan obligasi senilai Rp 5,6 triliun, dengan catatan tetap harus dilakukan secara hati-hati mengingat risiko yang menyertainya.