UMKM Lokal: Biaya Layanan Marketplace Dipotong 50 Persen demi Keadilan Ekonomi
Mahasiswa Perbankan Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Memiliki minat pada bidang ekonomi, keuangan syariah, dan isu-isu sosial di masyarakat.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari vinahidayatulhusna226039 tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Vina Hidayatul Husna, Perbankan Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
PerbesarUMKM Lokal: Biaya Layanan Marketplace Dipotong 50 Persen demi Keadilan Ekonomi. Persaingan usaha di era digital semakin ketat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kini tidak hanya bersaing dengan pedagang di pasar tradisional, tetapi juga dengan ribuan penjual di marketplace.
Kebijakan tersebut hadir di tengah upaya pemerintah memperluas akses pasar bagi usaha kecil. Informasi yang diberitakan sejumlah media menyebutkan bahwa potongan biaya layanan ditujukan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan, dengan beberapa pengecualian kategori produk. Karena itu, pelaku usaha perlu memahami aturan yang berlaku agar tidak salah mengira bahwa semua penjual dan seluruh jenis produk otomatis memperoleh fasilitas yang sama.
Biaya Layanan Menjadi Tantangan bagi Penjual Kecil
Berjualan di marketplace memang memberikan banyak kemudahan. Pedagang dapat memasarkan produknya tanpa harus membuka toko di lokasi strategis. Konsumen pun dapat menemukan barang yang dibutuhkan hanya melalui telepon genggam. Akan tetapi, kemudahan tersebut tidak berarti kegiatan berjualan selalu menghasilkan keuntungan yang besar.
Pelaku UMKM tetap harus memperhitungkan biaya bahan baku, kemasan, tenaga kerja, pengiriman, promosi, dan biaya layanan platform. Bagi usaha dengan modal terbatas, berbagai pengeluaran tersebut dapat memengaruhi keuntungan yang diperoleh dari setiap transaksi. Jika harga jual tidak dihitung dengan cermat, penjualan yang ramai belum tentu menghasilkan laba yang memadai.
Sebagai ilustrasi, seorang penjual memperoleh pendapatan Rp100.000 dari suatu transaksi. Apabila sebelumnya terdapat biaya layanan sebesar Rp10.000, kemudian biaya itu berkurang menjadi Rp5.000, penjual dapat menghemat Rp5.000 untuk transaksi tersebut. Angka ini hanya contoh perhitungan, bukan tarif resmi marketplace. Besarnya penghematan yang sebenarnya tetap bergantung pada ketentuan biaya dan jenis transaksi yang berlaku.
Dari contoh tersebut, terlihat bahwa pengurangan biaya dapat membantu menjaga keuntungan usaha. Namun, dampaknya tidak boleh dinilai hanya dari jumlah transaksi. Pelaku usaha juga perlu melihat apakah keuntungan bersih meningkat, apakah biaya operasional terkendali, dan apakah usaha dapat bertahan dalam persaingan jangka panjang.
Kebijakan Perlu Mendorong Keadilan Ekonomi
Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan. Aktivitas usaha juga perlu memperhatikan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Prinsip tersebut relevan dalam hubungan antara pedagang, konsumen, dan penyedia marketplace.
Pedagang berhak memperoleh imbal hasil yang wajar dari kegiatan usahanya. Konsumen juga berhak mendapatkan produk yang berkualitas dengan informasi harga yang jelas. Sementara itu, platform digital memiliki kepentingan untuk memperoleh pendapatan dari layanan yang disediakan. Ketiga kepentingan tersebut perlu dikelola secara seimbang agar ekosistem perdagangan digital tidak hanya menguntungkan pihak yang memiliki modal dan posisi tawar lebih besar.
Oleh karena itu, kebijakan pengurangan biaya layanan layak diapresiasi apabila benar-benar membantu UMKM. Meski demikian, kebijakan ini bukan satu-satunya solusi. Keadilan ekonomi tidak cukup diwujudkan melalui potongan biaya, tetapi juga melalui aturan yang transparan, informasi yang mudah dipahami, dan mekanisme pengaduan ketika terjadi persoalan.
Prinsip kemaslahatan dalam ekonomi Islam juga mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi seharusnya menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, manfaatnya perlu dilihat dari kemampuan UMKM mempertahankan usaha, meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, serta memberikan penghasilan yang layak bagi pemilik dan pekerjanya.
Jangan Sampai Potongan Biaya Hanya Menjadi Angka
Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar terlaksana. Potongan biaya sebesar 50 persen terdengar menjanjikan, tetapi pelaku UMKM perlu mengetahui biaya apa saja yang mendapatkan potongan, siapa yang memenuhi syarat, dan bagaimana cara memeriksa penerapannya pada transaksi.
Informasi yang tidak jelas berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Penjual mungkin mengira seluruh biaya transaksi berkurang setengah, padahal kebijakan dapat berlaku pada komponen biaya tertentu dengan syarat yang telah ditetapkan. Karena itu, pemerintah dan penyedia platform perlu menyampaikan ketentuan secara terbuka menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
Di sisi lain, UMKM juga perlu meningkatkan kemampuan mengelola keuangan. Setiap pemasukan dan pengeluaran sebaiknya dicatat secara teratur. Penjual perlu membedakan omzet dengan keuntungan bersih, menghitung biaya produksi, serta mengevaluasi efektivitas promosi. Dengan pencatatan sederhana, pelaku usaha dapat mengetahui apakah penurunan biaya layanan benar-benar memperbaiki kondisi keuangan mereka.
Kemampuan digital juga tidak kalah penting. Produk yang baik perlu didukung foto yang jelas, deskripsi yang jujur, pelayanan yang responsif, dan pengemasan yang memadai. Potongan biaya dapat membantu mengurangi beban usaha, tetapi tidak otomatis membuat produk lebih diminati konsumen. Kepercayaan pembeli tetap dibangun melalui kualitas dan konsistensi pelayanan.
Perlu Kerja Sama Pemerintah, Platform, dan UMKM
Agar kebijakan ini memberikan hasil yang berkelanjutan, ada beberapa langkah yang perlu diperkuat. Pertama, pemerintah perlu melakukan pengawasan dan menyediakan informasi resmi mengenai persyaratan, cakupan, serta mekanisme penerapan potongan biaya. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui apakah fasilitas tersebut benar-benar menjangkau UMKM yang membutuhkan.
Kedua, penyedia marketplace perlu menjelaskan rincian biaya transaksi secara transparan. Penjual seharusnya dapat memahami komponen biaya yang dikenakan tanpa harus menghadapi informasi yang membingungkan. Saluran pengaduan yang mudah diakses juga penting apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan.
Ketiga, pelaku UMKM perlu memanfaatkan penghematan biaya untuk memperkuat usaha, bukan sekadar mengejar penjualan sebanyak-banyaknya. Dana yang tersisa dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, memperbaiki kemasan, mengembangkan produk, atau menambah modal kerja sesuai kebutuhan. Keputusan tersebut sebaiknya didasarkan pada perhitungan usaha yang realistis.
Pada akhirnya, potongan biaya layanan marketplace sebesar 50 persen merupakan peluang yang patut diperhatikan oleh UMKM lokal. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak cukup diukur dari besarnya potongan yang diumumkan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah keuntungan usaha menjadi lebih sehat, akses pasar semakin terbuka, dan pelaku UMKM memiliki kesempatan yang lebih adil untuk berkembang.
Dalam ekonomi Islam, usaha yang baik bukan hanya usaha yang menghasilkan keuntungan, melainkan juga usaha yang dijalankan secara jujur, adil, dan memberikan manfaat. Kebijakan ekonomi digital seharusnya bergerak ke arah tersebut. Dengan aturan yang transparan, pengawasan yang konsisten, serta pelaku usaha yang semakin terampil, marketplace dapat menjadi sarana pemberdayaan UMKM, bukan sekadar tempat bersaing mendapatkan pembeli.
Daftar Referensi
1. ANTARA News. (2026, 16 Oktober). UMKM dapat potongan biaya marketplace 50 persen mulai 25 Oktober. https://www.antaranews.com/berita/5792173/umkm-dapat-potongan-biaya-marketplace-50-persen-mulai-25-oktober
2. Koran Jakarta. (2026, 23 Oktober). Kabar Gembira Seller Lokal, Biaya Layanan Marketplace Resmi Dipotong 50 Persen. https://koran-jakarta.com/2026-10-23/kabar-gembira-seller-lokal-biaya-layanan-marketplace-resmi-dipotong-50-persen
3. Kementerian UMKM Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. https://jdih.umkm.go.id/doc/detail/mG3uudJTxNeHcWHQGXvs5evnHszo7j-KJQ-Jtlfd3ABenjWtjq9NBvMrTOa_pJUE/peraturan/peratuan-menteri-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-republik-indonesia-nomor-3-tahun-2026-tentang-pelindungan-dan-peningkatan-daya-saing-usaha-mikro-dan-usaha-kecil-dalam-perdagangan-melalui-sistem-elektronik