Konten Media Partner

Ujian Praktik Komputer Perangkat Desa Disoal Peserta

12 Desember 2017 17:58 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:13 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ujian Praktik Komputer Perangkat Desa Disoal Peserta
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
Reporter: Edy Purnomo
blokTuban.com - Ujian tes perangkat desa untuk materi soal komputer menuai cukup banyak protes dari kalangan peserta. Alasannya, materi yang diujikan dinilai tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang diterima peserta sebelumnya.
ADVERTISEMENT
Awalnya, Juknis menyebutkan kalau ujian komputer dilakukan dengan praktek langsung. Hasil praktek peserta ujian langsung dicetak di printer yang disediakan panitia. Peserta bahkan sudah diminta untuk menginstal drive printer di laptop yang akan dipergunakan ujian.
"Tapi ujian tadi hasil praktek tidak diprint, tapi ditulis tangan di lembar jawaban yang disediakan," kata Gufron (29), peserta ujian asal Kecamatan Montong.
Ketika ujian komputer peserta hanya diberikan satu lembar kertas berisi data yang harus diolah menggunakan Ms Excel. Hasil olah data itu kemudian ditulis di lembar jawaban yang disediakan.
"Jadi yang keluar hanya angka-angka jawaban saja, bukan lembar print out hasil praktek peserta," kata Gufron.
Perubahan cara pengerjaan soal komputer itu baru mereka ketahui satu hari kemarin. Mereka sempat menanyakan ke panitia desa, tapi tidak mendapat jawaban yang memuaskan.
ADVERTISEMENT
Protes dari peserta juga terlihat di Gedung Budaya Loka, Jalan Basuki Rahmat, yang dijadikan tes calon perangkat desa dari Kecamatan Merakurak. Selain perubahan Juknis yang mendadak, mereka juga menanyakan ketentuan dan kriteria penilaian dari peraturan yang dibuat.
"Waktu pengerjaan hanya disampaikan secara lisan dan kriteria penilaian tidak jelas. Apakah yang dinilai proses mengolah data menggunakan komputer atau hasil data yang diolah?" kata seorang peserta asal Kecamatan Merakurak.
Belum ada keterangan resmi dari Pemkab Tuban. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Keluarga Berencana, Mahmudi, belum membalas konfirmasi yang dilayangkan wartawan. [pur/ito]