Ketika Seni Kehilangan Jiwa di Tangan Penguasa

Oleh: Boas Sababang

Pekik teatrikal seorang seniman teater bernama Ayi di gerbang Jogja National Museum (JNM) pada Jumat (19/6/2026) malam lalu bukan sekadar fragmen pertunjukan biasa."Sastra telah mati. Seni telah mati.". Protes keras ini diarahkan pada masuknya Didit Hediprasetyo Foundation (DHF)—sebuah yayasan yang berafiliasi erat dengan pusaran oligarki politik nasional—sebagai salah satu penyokong dana strategis perhelatan seni kontemporer terbesar tersebut. (Sumber : Boas )

Sebuah potret buram belakangan ini beredar di media sosial, memicu perdebatan hangat di kalangan akademisi dan pencinta estetika. Berita tersebut membawa satu kesimpulan yang meresahkan: seni hari ini telah mati. Kematian ini bukan karena hilangnya para seniman kreatif, melainkan karena jemari kaku para pejabat dan politisi yang mulai lancang mencampuri urusan panggung budaya. Seni, yang sejatinya lahir sebagai manifestasi jiwa yang hidup dan makna tersembunyi dari realitas, mendadak terasa hambar, dingin, dan tidak bernyawa di hadapan publiknya.

kumparan post embed

Fenomena ini memicu perspektif tajam dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai bahwa intervensi politik ke dalam ruang kreatif tak lebih dari sekadar strategi usang untuk mendulang citra secara instan. Seni dimanfaatkan sebagai kosmetik politik guna memoles rekam jejak.

Sebagai penikmat seni, saya pribadi tidak naif. Kita semua tahu bahwa seni secara tidak langsung adalah media untuk menyampaikan keresahan, gugatan, dan kritik sosial yang dibungkus rapi dalam estetika. Namun, ada batas tegas yang dilanggar ketika sebuah karya tidak lagi lahir dari kejujuran rasa, melainkan disetir oleh kepentingan kekuasaan. Ketika seni dihadirkan ke ruang publik dengan sokongan agenda politik praktis, di situlah esensi murninya runtuh. Seni tidak lagi berbicara tentang kebenaran; ia dipaksa berbicara tentang pesanan.

Di tengah kesibukan saya sebagai mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)—yang akrab dengan tumpukan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), laporan observasi, dan riuh rendah kegiatan kampus—naluri akademis saya menolak untuk abai terhadap isu ini. Kepekaan ini membawa ingatan saya mundur ke masa panggung sekolah.

Di usia 18 tahun, saya pernah berdiri di atas panggung SMA N 1 Siberut Selatan. Tanpa sepatah kata pun keluar dari mulut, saya membawakan sebuah pertunjukan pantomim. Tubuh saya bergerak menggambarkan realitas yang jujur: kehidupan anak sekolah yang terhimpit keterbatasan ekonomi, wajah muram pendidikan akibat minimnya akses, hingga kritik bisu terhadap pemerintah atas kondisi jalanan kami yang masih terbatas dan rusak.

Saat itu, seni yang saya bawakan terasa begitu hidup. Mengapa? Karena ia lahir dari rahim realitas yang sesungguhnya. Ia menyuarakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, bukan apa yang ingin didengar oleh pejabat.

Lalu, apa yang membuat seni terasa hambar jika ada campur tangan politik di dalamnya?

Jawabannya sederhana: kehilangan kemerdekaan.

Politik praktis bekerja dengan logika transaksional, kendali, dan penyeragaman opini. Sementara itu, seni hanya bisa hidup dalam ruang yang merdeka, jujur, dan penuh interpretasi. Ketika politisi masuk membawa logistik dan kepentingannya, seniman dipaksa berkompromi. Kritik sosial yang seharusnya tajam disensor agar menjadi tumpul; potret kemiskinan yang nyata diperhalus agar tidak menyinggung penguasa.

Seni yang ditumpangi politik akan kehilangan daya magisnya karena kehilangan kejujuran. Ia berubah menjadi propaganda. Dan sejatinya, tidak ada penikmat seni yang mau datang ke galeri atau gedung pertunjukan hanya untuk menonton baliho politik yang dikemas dalam bentuk karya visual atau gerak. Ketika ketulusan digantikan oleh kepentingan, maka di situlah seni benar-benar kehilangan nyawanya.