Mahasiswa Keguruan: Sibuk Mengejar Nilai, Gelisah Hadapi Masa Depan
Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Pendidikan Guru Sekolah Dasar Mentawai
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Boas Sababang tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Oleh: Boas Sababang
PerbesarSebagai mahasiswa semester dua Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, rutinitas saya setiap hari dipenuhi kesibukan. Pagi hingga siang mengikuti kuliah, sore hari melaksanakan praktik narakarya Pramuka di salah satu sekolah dasar, malam harinya menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan modul ajar. Di sela itu, saya aktif di organisasi tingkat fakultas dan daerah, terlibat dalam berbagai kepanitiaan kampus, serta ikut aksi sosial bersama himpunan mahasiswa dari universitas lain.
Semua kegiatan ini saya jalani dengan sungguh-sungguh. Namun, di balik kesibukan tersebut, saya — dan banyak teman-teman seperjuangan — menelan realitas yang pahit. Kekhawatiran tentang masa depan terus menghantui: setelah lulus nanti, mau jadi apa?
Saya memang memilih jurusan keguruan. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar mulia. Namun, realitas di lapangan jauh berbeda. Banyak mahasiswa PGSD, termasuk saya, kuliah di bidang ini bukan sepenuhnya karena panggilan hati, melainkan karena berbagai keterpaksaan — mulai dari nilai UTBK yang tidak memenuhi jurusan impian, keinginan orang tua, hingga anggapan bahwa jurusan keguruan adalah pilihan paling “aman”.
Setiap minggu, tumpukan tugas datang tanpa henti. Presentasi, makalah, penyusunan RPP, pembuatan modul ajar, laporan praktikum, hingga observasi lapangan. Kadang hanya satu mata kuliah saja sudah cukup menguras habis energi dan pikiran. Kami belajar tentang teori-teori pendidikan modern, model pembelajaran, psikologi anak, dan filosofi pendidikan. Namun, ketika ditanya bagaimana mengimplementasikan semua teori itu di depan kelas yang sesungguhnya, banyak di antara kami merasa bingung dan kebingungan.
Praktik mengajar yang sesungguhnya (Program Pengalaman Lapangan) baru dilakukan pada semester tujuh atau delapan. Artinya, selama enam semester pertama, kami lebih banyak belajar di ruang teori. Akibatnya, ketika menghadapi situasi nyata di sekolah dasar — anak-anak yang beragam karakter, orang tua yang demanding, administrasi sekolah yang rumit, serta fasilitas yang terbatas — kami sering merasa tidak siap.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di USD, tapi hampir di seluruh program PGSD di Indonesia. Banyak mahasiswa merasa lelah karena belajar semata-mata untuk mengejar nilai, bukan untuk benar-benar memahami dan menguasai praktik mengajar. Kami dituntut untuk membuat RPP yang “sempurna” di atas kertas, padahal di lapangan, kemampuan berimprovisasi dan membaca situasi anak jauh lebih penting.
Kegelisahan ini semakin menjadi ketika kami melihat realitas profesi guru saat ini. Gaji guru honorer yang masih sangat rendah, proses seleksi CPNS yang semakin ketat dan penuh persaingan, serta banyaknya lulusan keguruan yang akhirnya beralih profesi menjadi admin, content creator, atau bahkan driver online. Kami bertanya-tanya: apakah empat tahun perjuangan ini akan berakhir dengan ketidakpastian?
Persoalan yang lebih dalam adalah kesenjangan antara kurikulum pendidikan guru dengan kebutuhan dunia pendidikan dasar yang sesungguhnya. Kami diajarkan banyak teori, tetapi kurang dibekali keterampilan praktis sejak dini. Padahal, menjadi guru SD bukan hanya soal menguasai materi, melainkan juga kemampuan mengelola kelas, memahami psikologi anak usia dini, berkomunikasi dengan orang tua, serta beradaptasi dengan kemajuan teknologi pendidikan.
Sebagai mahasiswa yang aktif di berbagai organisasi dan aksi sosial, saya melihat langsung bagaimana anak-anak di sekolah dasar membutuhkan guru yang tidak hanya pintar secara teori, tetapi juga tangguh, kreatif, dan penuh empati. Namun, sistem pendidikan tinggi kita saat ini belum sepenuhnya menyiapkan mahasiswa keguruan untuk menjadi sosok tersebut.
Oleh karena itu, sudah saatnya terjadi perubahan mendasar. Pertama, kurikulum PGSD perlu direformasi agar praktik lapangan dilakukan jauh lebih awal, minimal mulai semester tiga atau empat. Kedua, kampus harus memperbanyak kolaborasi dengan sekolah-sekolah dasar untuk memberikan pengalaman mengajar yang lebih intensif. Ketiga, pemerintah dan perguruan tinggi perlu menciptakan program yang lebih jelas tentang jalur karir lulusan keguruan, termasuk peningkatan kesejahteraan guru.
Sebagai mahasiswa, kami juga harus berubah. Tidak cukup hanya mengeluh. Kita perlu lebih proaktif mencari pengalaman di luar kampus — mengajar les, menjadi tutor, magang di sekolah, atau terlibat dalam komunitas pendidikan. Karena pada akhirnya, gelar sarjana bukan jaminan, melainkan bekal yang harus terus diasah.
Saya masih percaya bahwa menjadi guru adalah profesi mulia. Namun, kemuliaan itu tidak akan berarti apa-apa jika kami, calon gurunya, dibiarkan larut dalam ketidaksiapan dan ketidakpastian. Realitas pahit yang kami hadapi hari ini harus menjadi bahan refleksi bersama untuk memperbaiki pendidikan guru di Indonesia.