Merajut Benang Menuju Papua Emas 2069

suasana kelas Di SD YPK Namatota, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat (29/08/2022) Foto: Boban Abdurazzaq Sanggei

Ketika Melihat judul tentu akan menimbulkan polemik tentang makna dari istilah “Papua Emas 2069”. Banyak yang akan menanyakan mengapa tahun 2069?, mengapa tidak bersama-sama mengikuti daerah lain dengan istilah nasional “Menuju Indonesia Emas 2045”?.

Ada beberapa hal dasar yang menjadi dasar penulis merumuskan gagasan Papua Emas 2069, yang pertama argumentasi Historis yakni Papua masuk secara administrasi di Indonesia pada tahun 1969 namun secara pertumbuhan dan pemerataan baru dirasakan setelah reformasi tepatnya pada tahun 2001 pasca di resmikannya UU Otsus.

Yang kedua argumentasi pembangunan, secara pembangunan infrastruktur tentu sudah terlihat dari awal pemerintahan presiden B.J. Habibie yang menjadi salah satu fokus pemerintahan yang didasari tujuan untuk menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan, pendapatan dan kesenjagan antar wilayah.

Akan tetapi argumentasi pembangunan tidak habis pada infrastruktur namun ada juga pembangunan manusia akan tetapi jika dilihat dari fakta di lapangan maupun data statistik pembangunan manusia di Pulau Papua sangatlah rendah dan terbawah di nasional lalu yang terakhir adalah situasi Pemuda/Pemudi di Pulau Papua

Dari tiga dasar ini penulis merasa seharusnya ada persamaan visi antara seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten serta masyarakat untuk bekerja, agar tidak keluar dari jalur yang di tetapkan secara kolektif. Sampai pada hari ini Penulis belum melihat adanya sebuah visi di mana pemerintah, para tokoh adat dan masyarakat bekerja sama membangun Papua dalam jangka panjang.

maka dari itu penulis menawarkan istilah yang sama dengan istilah nasional untuk menjadi pegangan dan junjungan sendiri bagi wilayah otonomi khusus ini. Namun yang pastinya penulis tidak membayangkan Papua pada 2069 dapat menjadi wilayah yang makmur di segala aspek, karena penulis masih sangat skeptis dengan hal itu.

Yang menjadi bayangan penulis pada tahun 2069 nanti adalah Pembangunan Manusia Papua. Jika melihat kondisi hari ini tentunya kita dapat melihat bahwasanya indeks pembangunan manusia di pulau Papua sangatlah rendah, menurut data dari Badan Pusat Statistika Provinsi Papua Barat, indeks pembangunan Manusia pada tahun 2023 terakhir mencapai 67,47 dan hasil ini meningkat dari tahun 2022. Dalam penyusunan indeks pembangunan manusia ada 3 dimensi yang mewakili percepatan pertumbuhan IPM, yakni dimensi umur harapan hidup, dimensi pengetahuan dan dimensi hidup layak. Tentunya ketiga hal ini menjadi patokan BPS dalam melakukan penelitian.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat 2023, 15 November 2023 Foto: Badan Pusat Statistik Provinsi papua Barat

Namun angka 67,47 bukanlah angka yang bagus dan jika di bandingkan dengan provinsi lain Papua Barat mendapat posisi kedua setelah provinsi Papua dari Bawah, tentu ini jika diibaratkan kelasemen sepak bola posisi kedua provinsi ini berada dalam zona degradasi.

Hal ini sangat menghawatirkan karena jika dilihat dari dimensi pengetahuan, rata-rata lama sekolah di provinsi Papua barat adalah 7,93 tahun yang artinya rata-rata penduduk dewasa di Papua Barat hanya sekolah selama 7-8 tahun ini setara dengan tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

Tentunya ini harus menjadi perhatian khusus karena pemuda pada usia 25 ke atas memiliki peran penting dalam menjaga generasi berikutnya untuk melanggengkan harapan lama sekolah generasi di bawahnya.

Memang pada data BPS di tulis bahwa harapan lama sekolah memberikan gambaran yang sangat optimis yang mana menunjukkan harapan lama sekolah mencapai 13,34 tahun atau setara dengan Sekolah menengah Atas (SMA). Namun angka itu bisa berubah seiring waktu karena di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebijakan pendidikan, kondisi ekonomi, aksesibilitas terhadap pendidikan serta upaya pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Sehingga pada titik ini ketiga aktor seperti pemerintah, tokoh adat dan masyarakat haruslah bekerja sama dalam menentukan visi yang sama untuk merumuskan satu kebijakan tetap dan memiliki jangka panjang, untuk menyelesaikan persoalan yang nanti akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya setelah 2069.

suasana kelas Di SD YPK Namatota, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat (29/08/2022) Foto: Boban Abdurazzaq Sanggei

Melihat fakta bahwa pemuda hari ini lebih sibuk pada kegiatan yang merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya seperti meminum-minuman keras dan sebagainya tentu membuat harapan optimis akan terputus jika hal ini tetap di normalisasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Apalagi ditambah dengan lalainya pemerintah dalam mengurangi peredaran minuman keras di berbagai kabupaten dan kota di pulau Papua, yang berimbas pada dampak buruk bagi lingkungan sekitar. salah satu yang fatal adalah remaja pada usia rata-rata 12 tahun sudah merasakan minuman keras yang berakhir putus sekolah dan hal ini yang menjadi salah satu faktor rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua.

Lalu bagaimana memulainya? hal ini sudah tertuang pada Undang-undang nomor 21 tahun 2021 tentang otonomi Khusus Bagi provinsi Papua, peran DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) sungguh besar di sini.

Pada pasal 7 dijelaskan tentang tugas dan wewenang DPRP yang terdiri dari 9 poin yang mana pada poin C tertulis bahwa “DPRP menyusun dan menetapkan arah penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah dan program pembangunan daerah serta tolak ukur kinerja bersama-sama gubernur”. Sehingga DPRP dapat mengupayakan untuk melaksanakan pembangunan manusia secara berkelanjutan dan ketat tanpa adanya pertentangan dengan pemerintah pusat.

Pada titik ini Papua masih berada pada masa-masa tanpa arah, kebijakan yang berubah seiring pergantian pemimpin tanpa adanya tujuan jangka panjang yang ingin ditempuh membuat Pulau Papua serta masyarakatnya tidak akan merasakan peningkatan pada dirinya sendiri maupun pembangunan.

Kita terjebak di mana kursi kepemimpinan hanya sebagai tempat untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan selama Pemilihan Umum (PEMILU) berjalan apalagi melihat kinerja yang sedang berjalan dalam beberapa tahun belakangan ini sepintas seakan mempertontonkan kepada masyarakat bahwa acara Seremonial lebih diutamakan daripada memprioritaskan kegiatan yang memberikan dampak yang kecil ke masyarakat namun membangun.

Maka dari itu gagasan Papua Emas 2069 memiliki makna yang cukup penting bagi generasi mendatang di Papua, karena yang menjadi fokus bukan pada segala aspek namun pada kualitas manusianya.

Sehingga pada akhirnya masyarakat khususnya pemuda/pemudi dan para pemangku kebijakan memiliki peran penting untuk menjaga generasi selanjutnya agar ke depan Papua bukan hanya dilihat dari sumber daya alamnya saja namun secara kualitas manusianya dapat menjadi striker-striker penting yang bisa berdampak baik bagi Pulau Papua beserta isinya.