Tantangan Presiden Baru

Mahasiswa Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Boy Mareta tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Jelang dua bulan menuju pelantikan Presiden baru Indonesia 2024-2029, Prabowo Subianto mendapatkan warisan yang tidak mudah. Terlebih Jokowi menitip pesan pada Presiden terpilih untuk menekan angka kemiskinan. Situasi yang tidak mudah pada saat Indonesia dan Dunia hari ini sedang mengalami banyaknya krisis. Mulai dari yang terdekat adalah panasnya situasi politik di laut merah yang berdampak pada banyak aspek, isu iklim yang semakin mengancam ekosistem makhluk hidup, hingga krisis ekonomi yang ditandai dengan inflasi tinggi hingga ancaman resesi serta krisis energi yang melanda berbagai negara di dunia.
Tidak terkecuali Indonesia, ancaman 6,7 juta warga RI menghadapi miskin ekstrim (basic purchasing power parity 2017: USD 2,15) di tahun 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri mencatat penduduk miskin pada maret 2023 mencapai 9,36 persen atau sebesar 25,90 juta orang. Rupanya, krisis mengerikan tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan beberapa negara maju.
Krisis di Inggris
Siapa sangka, Inggris sebagai negara maju yang dunia hiburannya tidak pernah mati. Terlebih kompetisi sepak bola lokal liga utama inggris yang sedang berada di puncak, bersamaan dengan para tuan minyak negara-negara timur tengah tergoda untuk investasi disana. Menariknya, masyarakat Inggris malah sedang merasakan efek inflasi tinggi yang dampaknya harga makanan pokok terus naik. Angka yang dirilis pekan lalu menunjukkan bahwa inflasi Inggris, yang diukur dengan indeks harga konsumen, tetap berada di angka 8,7% pada bulan sebelumnya.
Ancaman krisis di Inggris jelas di depan mata. Jumlah anak-anak di Inggris yang hidup dalam kemiskinan pangan hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Data terbaru menunjukkan bahwa hampir 4 juta anak kelaparan. Menurut Food Foundation, satu dari lima rumah tangga (22%) melaporkan bahwa mereka tidak makan, kelaparan, atau tidak makan sepanjang hari pada Januari. Ini adalah peningkatan dari 12% pada titik yang sama di tahun 2022.
Krisis di Korea dan Jepang
Krisis lain yang juga cukup mengerikan mengancam Korea Selatan adalah krisis demografis. Data Statistik Korea menunjukkan bahwa jumlah bayi yang lahir di negara itu mencapai titik terendah pada bulan November 2022. Hanya 18.982 bayi lahir, turun 4,3% dari bulan sebelumnya.
Angka tersebut adalah jumlah terendah sejak tahun 1981. Hal tersebut sebagai evidence bahwa Korsel menghadapi penurunan kelahiran yang berkelanjutan karena banyak anak muda yang menunda atau menyerah untuk memiliki anak. Problem ekonomi dan harga rumah yang tinggi memengaruhi keputusan mereka sendiri.
Sebelumnya, masalah yang sama juga dialami Jepang. Peringatan diberikan karena terancamnya demografi di negara tersebut. Jumlah tenaga kerja yang tersedia telah menyusut sebagai akibat dari penuaan populasi yang cepat, dan tidak cukup orang muda untuk mengisi celah yang tercipta dalam ekonomi yang stagnan.
Tingkat kelahiran Jepang paling rendah di dunia. Kementerian Kesehatan memperkirakan, untuk pertama kalinya sejak pencatatan dimulai pada tahun 1899, akan ada kurang dari 800.000 kelahiran pada tahun 2022.
Indonesia Bagaimana: Data Kesejahteraan Sosial Indonesia
Kedua studi kasus diatas memberikan alert kepada Indonesia. Angka pernikahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami penurunan drastis. Linier dengan angka perceraian dalam tiga tahun terakhir juga dilaporkan sempat meningkat drastis. Pada 2021, ada lebih dari 477 ribu perceraian. Meningkat di 2022 melampaui 500 ribu, di 2023 yakni 463 ribu.
Belum usai, hal mendasar mengenai angka kemiskinan juga tidak kalah menantang. Meskipun data BPS 2023 mencatat ada penurunan angka kemiskinan ekstrim sebesar 0,62% dibanding tahun sebelumnya. Namun angka tersebut masih cukup tinggi hingga mencapai 25,90 juta orang jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar.
Tantangan Presiden Baru
Kemiskinan hanya salah satu bagian dari beberapa indikator kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. Indikator lain yang kemudian menjadi penting akhir-akhir ini ialah hubungan sosial dan kesejahteraan subyektif. Maka peran negara harus hadir dalam konteks tersebut. Dengan situasi yang sedang tidak mudah, dan inisiasi Pembangunan ibukota baru serta pembangunan fisik lainnya di beberapa wilayah, Pemerintah harus mampu mengoptimasi peran dan sumber daya dari seluruh potensi.
Kolaborasi Filantropi untuk Pengentasan Kemiskinan
Bentuk filantropi menjadikan peran serta masyarakat sipil dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan dan negara kesejahteraan. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban pemerintah untuk menjamin memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada penduduknya.
Negara kesejahteraan bukan hanya menjamin ketersediaan bagi warganya, bahkan lebih dari itu memberikan keseimbangan antara kebutuhan negara dan negara lain dalam aspek sosial kemanusiaan. Terjadinya pemerataan dalam negara kesejahteraan akan memberikan dampak pada jaminan pemerataan dan kompensasi bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses dalam pembangunan (Fuadi, 2015).
Peranan NGO dan Korporat
Potensi lain yang bisa dimaksimalkan adalah penguatan peran Non-Government Organization (NGO). Sehingga pemerintah bisa membagi penanganan masalah kemiskinan. Misal, kemiskinan ekstrim tetap dilakukan oleh Pemerintah untuk mempertegas perannya. Sedangkan kemiskinan pribadi bisa di insiasi oleh NGO. Wentworth menganggap NGO sebagai elemen penting dalam pengentasan kemiskinan. NGOs berperan dalam melibatkan masyarakat dan memperkuat nilai-nilai yang mendukung pengembangan sosial dan ekonomi. Mereka dapat menjadi kekuatan penggerak untuk meratakan hasil pembangunan, menangani kemiskinan struktural, dan menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih merata. NGO bisa saja menjadi lokomotif atas penanganan hal tersebut. Mitra pendanaan bisa melibatkan dana sosial perusahaan yang tersedia.
Terlebih, pendanaan yang berasal dari korporat bukan hanya dari Corporate Social Responsibility (CSR), melainkan potensi dana lain. Seperti dana sosial marketing, sumber keterlibatan filantorpi konsumen, dan kontribusi dari karyawan yang juga ingin turut terlibat berkontribusi terhadap perubahan sosial. Dengan skema diatas bisa disebut dengan Complete Giving.
Pemerintah bisa memberikan ruang lebih strategis pada aktivitas program-program CSR dan licahnya NGO dalam melakukan program-program sosial keamanusiaan. Semua perencanaan harus sesuai dengan yang telah disusun oleh kementrian terkait. Tentu, dalam konteks perencanaan pemerintah sebaiknya melibatkan multi stakeholder yang ahli dalam merencanakan tahapan solusi.
Dengan potensi yang bisa dioptimalkan tersebut, peranan Korporat dan NGO dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bisa lebih progresif. Sehingga, aktivitas Korporat dan program NGO bukan lagi hanya sekedar melengkapi, namun bisa didorong perannya lebih kuat dalam konteks pewujudan kesehateraan. Sekali lagi, dengan situasi yang hari ini tidak mudah, kolaborasi adalah kunci. Selamat bertugas pak Presiden.
