BPIP Gandeng Kemenkumham Bangun Karakter Taruna Poltekip Dan Poltekim

Kepala BPIP Prof. KH. Yudian Wahyudi saat memberikan kata sambutan secara virtual pada acara webinar yang diikuti oleh ribuan Taruna Poltekip dan Poltekip pada kamis, 26 Agustus 2021.

Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggandeng Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengarusutamakan nilai-nilai luhur Pancasila di lingkungan pendidikan kedinasan yang berada dalam lingkup Kemenkumham.

Pembekalan secara virtual bertajuk Webinar Nasional Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh: Membumikan Pancasila di Kalangan Mahasiswa/Taruna ini, diikuti oleh para Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim) Kemenkumham pada Kamis, 26 Agustus 2021.

Diskusi virtual ini digagas BPIP bersama Kementerian Hukum dan HAM ini sekaligus dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan ke-76 RI.

Hadir pada webinar tersebut Kepala BPIP Yudian Wahyudi; Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso; Kepala Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham Asep Kurnia; Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu; Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam dan Deputi Pengkajian dan Materi BPIP, Adji Samekto serta Direktur dan segenap civitas akademika Poltekip dan Poltekim.

Dalam sambutannya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengingatkan para Taruna agar mensyukuri kemerdekaan. Dia juga mengatakan pergerakan melawan penjajah awalnya dimotori oleh generasi muda pada akhir abad ke-19. Saat itu, pergerakan bercirikan kedaerahan dan bersifat sporadis. Baru pada abad ke-20, khususnya melalui Sumpah Pemuda, terjadi gerakan nasional atau kebangsaan.

"Perlu diingat, pergerakan ini dimotori oleh para pemuda. Mereka kaum terpelajar yang sebagian disekolahkan oleh Belanda," kata Yudian.

Yudian melanjutkan, pemuda-pemuda pelopor pejuang justru bersekolah dibiayai oleh pemerintah penjajah pada masa itu, namun para pemuda tetap cinta Indonesia dan bertekad mendirikan negara sendiri.

"Hanya butuh waktu kurang dari 30 tahun para pemuda tersebut bersumpah mendirikan negara. Dan 17 tahun kemudian, sumpah mereka terwujud dengan terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Ini adalah satu-satunya di dunia. Para pemuda yang disekolahkan kaum penjajah justru menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan yang bersifat nasional," kata Yudian.

Berkaca dari perjuangan para pemuda dalam meraih kemerdekaan, Yudian menyemangati para taruna Poltekip dan Poltekim agar kelak mampu menjadi pemimpin bangsa.

"Juga menjadi bagian dari kaum elite terpelajar, sehingga setelah mendapat pembelajaran yang diberikan oleh narasumber dalam kegiatan webinar dalam membumikan Pancasila ini para taruna bisa menjadi ASN," katanya.

Yudian lalu mengajak para taruna Poltekip dan Poltekim untuk bersyukur karena bisa mendapat akses sekolah tinggi dan mendapat beasiswa. Karena di zaman dulu, akses pendidikan hanya khusus keturunan bangsawan. Saat ini, akses pendidikan sudah terbuka.

"Cara mensyukuri dengan mempertahankan kemerdekaan yang dicapai para pemuda dahulu. Setelah itu, baru meningkatkan pencapaian kemerdekaan. Untuk meningkatkan capaian itu, pemuda harus mempersiapkan diri agar siap saat menjadi pemimpin kelak," ucap Yudian.

Tak hanya itu, pemuda pun harus siap mengembangkan potensi menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap kreatif, mandiri serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab.

"Kita tidak hanya perlu untuk cakap secara kognitif menguasai sains dan teknologi. Diharapkan pula kritis inovatif, memiliki kepekaan sosial, dan mampu mengembangkan budaya," tutur Yudian.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham Asep Kurnia mengucapkan terima kasih kepada BPIP yang telah memfasilitasi kegiatan webinar.

Asep menjelaskan Kemenkumham saat ini memiliki dua perguruan tinggi kedinasan, yaitu Poltekip dengan jumlah 1.207 taruna, dan Poltekim sebanyak 1.141 taruna.

Setelah lulus para taruna akan ditempatkan di unit teknis sebagai aparatur Kemenkumham.

"Pancasila dan rakyat Indonesia tidak bisa dipisahkan. Sebab, Pancasila adalah jati diri bangsa karena rumusan nilai-nilai digali dari rakyat sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa," ujar Asep.

Pancasila harus menjadi pedoman bagi siapa pun baik sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat.

"Agar kita tidak mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan yang berlaku di tengah-tengah nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila dapat menggalang persatuan dalam mengatasi semua tantangan. Pancasila harus kita hadirkan secara nyata dalam kehidupan dan diinternalisasi dalam kebijakan dan keputusan yang diambil," ucap Asep.

Pada kesempatan yang sama Deputi BPIP Prakoso mengatakan, manifestasi dan rasa syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan diwujudkan dengan mengaktualisasikan Pancasila.

Deputi Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP, Prakoso

Harapannya, nilai-nilai luhur Pancasila bisa diwariskan kepada segenap komponen bangsa khususnya kepada taruna di Poltekip dan Poltekim.

"Karena generasi milenial adalah pewaris bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Prakoso.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan apresiasi kepada BPIP yang telah menggaungkan Pancasila kepada generasi muda penerus masa depan bangsa. Hetifah pun menyoroti tentang pola penyampaian materi mengenai Panasila di sekolah.

Pembelajaran Pancasila di sekolah sering kali hanya berupa jargon-jargon, hapalan, penjelasannya rumit, sehingga dianggap tidak relevan oleh anak muda, sehingga salah satu dampaknya ialah anak muda banyak yang tidak hapal Pancasila.

"Nilai-nilai Pancasila dan budaya seharusnya tidak cuma diajarkan, tapi juga ditanamkan dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam berperilaku sehari-hari," ucap Hetifah.