Rendahnya Cyber Security di Indonesia, Tanggung Jawab Siapa?

Ilustrasi. Foto: Shuttershock

Cyber security atau keamanan siber sendiri adalah sebuah konsep dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, program, dari serangan-serangan digital atau bisa disebut cyber attacks.

Munculnya konsep cyber security dan maraknya cyber attacks atau serangan siber merupakan akibat dari banyaknya pengguna alat-alat elektronik yang tersambung dengan internet seperti laptop dan smartphone diikuti dengan penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari.

Cyber security merupakan tantangan besar bagi Indonesia dikarenakan maraknya cyber attack yang terjadi akibat penetrasi pengguna internet di Indonesia yang telah mencapai 78,19 persen atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi sebesar 275.773.901 jiwa.

Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita tidak asing dengan berita terkait kasus pembobolan data yang dilakukan oleh hacker Bjorka pada tahun 2022 yang lalu. Atau, kasus pencurian data Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023.

Tidak hanya dua kasus itu saja, masalah konten-konten judi online maupun penipuan sedot rekening menggunakan file aplikasi juga tengah marak di dunia maya terutama aplikasi WhatsApp atau Telegram.

Menurut BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), pada tahun 2022 terdapat 714.170.967 cyber attacks yang terjadi di Indonesia. Terdapat juga 886.719 konten judi online yang merupakan salah satu cyber crime (kriminalitas di internet) yang sejak tahun 2018 dihapus, akan tetapi Kominfo masih menemui ribuan situs dan aplikasi judi online yang baru setiap harinya.

Bagaimana Kondisi Cyber Attacks di ASEAN, Khususnya di Indonesia?

Ilustrasi hacker. Foto: Shutterstock

Tingkat cyber security di Indonesia digolongkan sangat rendah. Mengutip dari Katadata.co.id, Indonesia sendiri berada di urutan ke 83 dari 160 negara dan urutan ke-6 dari 10 negara ASEAN terkait tingkat cyber security-nya.

Menurut data ASEAN Cyberthreat 2021 yang dirilis Interpol, Indonesia menempati urutan pertama di antara negara-negara ASEAN perihal serangan malware dan ransomware dengan 1,3 juta kasus.

Malware sendiri adalah istilah yang merujuk pada perangkat lunak yang berbahaya. Sedangkan ransomware merupakan jenis malware yang bertujuan untuk memeras korban dan meminta tebusan.

Data-data lain yang sudah disebutkan di awal artikel ini memperlihatkan bahwa penanganan ancaman siber di Indonesia masih belum baik dan harus ada perbaikan.

Cyber attacks yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah ancaman yang mengancam keamanan nasional atau national security di Indonesia itu sendiri. Dengan banyaknya kasus-kasus cyber attacks dan cyber crime yang ada di Indonesia, itu merupakan masalah yang mengancam national security kita.

Dalam KBBI, keamanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya dari ancaman luar, namun menyesuaikan dengan keadaan pada zaman sekarang. Suatu ancaman pada saat ini tidak hanya terkait ancaman perang fisik akan tetapi juga ancaman teknologi yaitu cyber attack dan cyber crime.

Terkait dengan penyesuaian dan adaptasi era teknologi pada masa kini, maka cyber security merupakan salah satu unsur yang perlu untuk dipenuhi dalam menjaga keamanan nasional di Indonesia.

Ilustrasi Hacker. Foto: Shutterstock

Kemunculan masalah-masalah yang mengancam cyber security dan juga kasus-kasus cyber attacks dan kejahatan siber di Indonesia seharusnya dapat mendorong kepekaan pihak-pihak dalam pemerintahan ataupun lembaga pertahanan nasional untuk dapat mencegah dan menindaklanjuti masalah cyber crime dan cyber attack dan juga peran masyarakat Indonesia.

Peran pemerintah dalam konsep national security tentunya harus dapat berjalan dan bekerja dengan baik untuk melindungi dan menjaga keamanan atau dalam hal ini terkait masalah cyber security yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2017, inisiatif pemerintah Indonesia adalah membentuk sebuah badan siber dan sandi negara atau BSSN untuk memenuhi tantangan teknologi dan mengatasi ancaman cyber security di Indonesia.

BSSN sendiri bertugas untuk mengkoordinasikan tugas-tugas dari lembaga-lembaga lainnya yang bertugas dalam menangani kasus-kasus siber yaitu cyber crime atau cyber attack.

Lembaga-lembaga yang bersinergi dengan BSSN antara lain IDSIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure), IDCERT (Indonesia computer Emergency Response Team), dan Dittipideksus (Sub Direktorat Cyber Crime Direktorat Tingkat Pidana Ekonomi dan Khusus).

Fungsi dari BSSN sendiri adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bagi para pemangku kepentingan serta memberikan pembinaan kepada instansi pemerintah maupun komunitas cyber security di Indonesia.

Akan tetapi instansi yang sudah berdiri ataupun lembaga-lembaga pemerintahan yang telah ada nyatanya masih tidak cukup baik dalam menangani masalah cyber attack ataupun memberantas cyber crime yang terjadi.

Faktanya yang telah disebutkan pada awal artikel ini, tingkat cyber security di Indonesia yang masih sangat rendah dan diikuti dengan kasus-kasus pembobolan, hacker, malware maupun ransomware, dan website maupun aplikasi judi online yang melimpah dan masih belum teratasi.

Tingkat literasi masyarakat di Indonesia juga masih sangat rendah, sehingga banyaknya masyarakat yang menjadi korban sasaran para pembobol ataupun hacker. Bahkan, masih banyak masyarakat yang juga terlibat dalam judi online.

Ilustrasi gate of olympus slot. Foto: Melly Meiliani/kumparan

Tidak hanya masyarakat yang menjadi target ataupun sasaran pembobolan, namun juga instansi pemerintah sendiri maupun sebuah perusahaan besar masih saja terancam keamanannya. Padahal di Indonesia penggunaan data pribadi seperti KTP yang datanya tersimpan dalam ruang siber, keamanannya masih renta.

Masalah ini harus segera teratasi dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam menangani kasus cyber harus bisa meningkatkan keamanan dan kemampuan mereka dalam menyikapi masalah ini agar tidak terus menerus terulang.

Sistem keamanan juga perlu direvisi secara berkala mengingat perkembangan teknologi yang terus berkembang tanpa jeda juga memberikan beban dan tugas pada lembaga pemerintahan terkait untuk bisa fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman.

Lembaga pemerintahan terkait masalah siber sendiri perlu untuk bekerja dalam dua arah, yaitu dalam menjaga cyber security dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat ataupun perusahaan yang kerap menjadi korban dan target dalam cyber crime atau cyber attack yang ada.

Penanganan ancaman keamanan yang dapat diterapkan di Indonesia dalam menangani masalah cyber attack dan cyber crime adalah cara penanganan yang bersifat nirmiliter atau sebuah pertahanan yang berdasarkan pada lembaga pemerintahan yang berwenang seperti BSSN, Kominfo, BIN dan lembaga lainnya.

Tetapi tidak hanya bertumpu pada lembaga pemerintah yang sudah ada, akan tetapi juga dibantu oleh peran masyarakat itu sendiri dalam menjaga cyber security, sehingga tidak hanya lembaga pemerintahan saja yang bekerja namun masyarakat yang ikut andil dalam menjaga cyber security pribadi masing-masing.

Menurut Kementerian Hukum dan HAM, keamanan nasional atau national security tidak hanya tanggung jawab TNI/Polri namun juga seluruh instansi pemerintah terkait dan juga peran serta masyarakat. Penanganan yang bersifat nirmiliter ini merupakan penerapan konsep keamanan non tradisional.

Dengan begitu masalah terkait pembajakan, pembobolan, perjudian online maupun cyber crime dan cyber attack tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemerintahan terkait maupun perusahaan yang dipercaya oleh masyarakat, akan tetapi perlunya peran dan kewaspadaan masyarakat itu sendiri dalam menjaga cyber security pribadi masing-masing.

Sebuah Pandangan dari Konsep Keamanan Non-Tradisional

Ilustrasi hacker. Foto: Shutterstock

Dengan menggunakan konsep keamanan non tradisional yang menggunakan penanganan ancaman yang bersifat nirmiliter, perlu dilihat bahwa suatu lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan cyber security dapat menjadi tumpu yang kuat sehingga mampu melindungi masyarakat sehingga national security dapat tercapai.

Namun, dikarenakan pertahanan dan cyber security yang masih rendah dan kurang maka seharusnya lembaga pemerintah terkait dapat peka dan memperkuat sistem cyber security masing-masing lembaga dan menjaga keamanan siber masyarakat.

Hal ini juga berlaku untuk seluruh masyarakat yang kini dominan menggunakan internet agar dapat menjaga cyber security pribadi atau menjaga privasi mereka di media sosial atau virtual dan meningkatkan kewaspadaan juga.

Maka dari itu, dengan menggunakan konsep keamanan non-tradisional, dapat disimpulkan bahwa cyber security atau keamanan siber merupakan tanggung jawab pemerintah atau lembaga pemerintahan sebagai pertahanan utama dan diikuti unsur pendukung yaitu masyarakat itu sendiri.

Seluruh masyarakat dan juga lembaga terkait harus memiliki kepekaan dalam menyelesaikan masalah cyber security dan diperlukan sinergi antara lembaga pemerintah dan juga masyarakat.

Melalui sosialisasi pada masyarakat dengan menggunakan kampanye internet atau penyebaran informasi maupun pengetahuan terkait apa saja yang perlu dihindari oleh masyarakat agar terhindar dari hacker atau pembobolan diperlukan dapat membantu mengurangi kasus cyber crime.

Sedangkan kepada lembaga pemerintahan, diharapakan untuk dapat meningkatkan sistem keamanan dan terus mengembangkan skill-skill terkait pertahanan siber di Indonesia.