KSP Bukan Koperasi Simpan Pinjam

Annisa Rizkiayu Foto: Dok: Bukan Remahan Rengginang.

Tawaran bergabung KSP datang tiba-tiba di tahun 2015. Di suatu sore di pinggir Pantai Teluk Damai, Banyuwangi, dosen pembimbing thesis saya melempar tawaran. Dia bilang, butuh bantuan melakukan penataan organisasi dan SDM di lembaga kepresidenan. “KSP itu West Wing-nya Indonesia,” katanya.

Saya belum pernah mendengar instansi bernama KSP. Tapi saya penasaran dengan makna West Wing yang biasanya melekat dengan White House, kantor kepresidenan Amerika Serikat. Memangnya di Indonesia ada?

Iseng, saya mencari di Google soal KSP. Hasil pencarian pertama masih random, yang muncul pertama Koperasi Simpan Pinjam, dan informasi pencarian lain yang tidak relevan. Setelah lama berseluncur baru tahu kalau KSP kepanjangan dari Kantor Staf Presiden. Sebuah lembaga bentukan Presiden Joko Widodo yang bertugas membantu kerja Presiden.

Pendek cerita saya menemui dosen di kampus. Dia menjelaskan karena KSP merupakan lembaga baru, mereka butuh masukan penataan organisasi dan SDM. Mereka merasa perlu berubah karena ada arahan baru dari Presiden terkait perubahan kepemimpinannya. Harus ada penyesuaian tugas dan fungsi lembaga.

Proyek cuma sebulan. Karena durasinya pendek saya mau terlibat. Sembari menunggu proses pengangkatan di kantor swasta.

Rapat pertama saya lalui. Kesimpulannya KSP memang harus merumuskan sistem manajemen organisasinya. KSP didirikan secara mendadak dan tidak ada patron kelembagaannya, sehingga sistem manajemen tersusun sembari berjalan.

Kedeputian V Foto: Bukan Remahan Rengginang

Sistem kedeputian yang terbentuk belum semua memiliki tugas dan fungsi yang jelas. Yang menarik, KSP dapat mengangkat staf profesional dari luar Kementerian. Mereka hanya bertugas sepanjang durasi jabatan presiden. Ini menunjukkan semangat perubahan agar lebih segar dan obyektif yang dititipkan pada KSP.

Satu bulan berlalu. Kami selesai merumuskan Peta Jalan Penataan Organisasi dan SDM, serta nilai-nilai dasar yang harus dimiliki awak KSP. Kepala Staf Kepresidenan puas dengan hasilnya. Dan meminta segera diimplementasikan.

Siapa yang akan menjalankan pelaksanaannya? Ternyata, saya diminta mengawal. Saya ragu mengiyakan karena sedang dalam proses pengangkatan bekerja di tempat lain.

Saya putuskan melepas tawaran kerja di kantor swasta dan menjalankan tugas dari KSP. Alasan saya mungkin klise: Ingin menjadi bagian dari proses perubahan yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bagi saya, Presiden Joko Widodo telah menjadi simbol harapan bagi masa depan baru Indonesia. Dia berasal dari orang biasa, bukan terlahir sebagai priyayi ataupun anak tokoh terpandang.

Ternyata mengawal proses perubahan tidak semudah merumuskan perencanaannya. Penolakan terjadi karena perubahan akan mengusik zona nyaman. Proses perubahan organisasi membuat pimpinan terpaksa ‘menyingkirkan’ staf-staf yang bisa membuat citra buruk KSP.

Saya tidak menyangka, resistensi itu sampai dalam bentuk surat kaleng dan pesan singkat ancaman. Minggu-minggu pertama bergabung dengan KSP, saya suka merasa diikuti orang tak dikenal saat pulang kantor. Jalur pulang harus berganti setiap beberapa hari, agar jejak tidak mudah diprediksi.

Ancaman secara langsung pun saya alami. Isinya rupa-rupa, kebanyakan mereka meminta saya angkat kaki dari KSP. Bahkan pernah ada yang berbisik, “Kamu tahu, sianida bisa mematikan hanya dengan ditiupkan. Mau buktinya?”

Ketiadaan benchmarking organisasi seperti KSP di Indonesia, juga menjadi tantangan tersendiri. Pekerjaan saya bertambah dalam bentuk tugas-tugas baru yang sebetulnya di luar kapasitas dan kompetensi saya.

Saya dituntut keluar dari kotak dan zona nyaman. Misalnya diminta merumuskan usulan tugas dan fungsi organisasi dalam bentuk drafting hukum Peraturan Kepala Staf Kepresidenan. Belum lagi saat mendampingi pengacara yang mewakili KSP di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Kami menghadapi tuntutan dari staf KSP yang tersingkirkan. Frustrasi dan lelah karena tugas itu jauh dari latar belakang studi saya. Sempat terbesit untuk berhenti dan kembali ke jalur swasta.

Namun sosok Presiden Joko Widodo dan Kepala Staf Kepresidenan membuat saya harus kuat dan bertahan. Terus bertahan menyelesaikan sesuatu yang sudah saya putuskan memulai. “Jika Bapak Joko Widodo bisa bertahan, kenapa saya tidak?”.

Lambat laun ancaman mulai surut. Perlahan sistem kepegawaian di KSP mulai tertata dan marwah lembaga terbentuk. KSP makin dikenal dan mendapat hati di masyarakat. KSP dianggap sebagai kepanjangan telinga, mata, dan tangan Presiden untuk memberikan legitimasi bahwa perubahan sedang terjadi. KSP menjadi penegasan bahwa Presiden tidak sekedar berjanji tetapi memberikan bukti.

Perubahan yang dilakukan bukan hanya soal banyaknya infrastruktur ataupun pertumbuhan ekonomi. Masyarakat dan media pun mulai mengenal peran KSP. Coba saja buka Google lalu ketik ‘KSP’. Saya yakin yang keluar adalah Kantor Staf Presiden. Bukan lagi Koperasi Simpan Pinjam.