Operasi Sunyi Rekonsiliasi

Agus Catur Aryanto Putro. Foto: Dok: Bukan Remahan Rengginang.

Bangunan vertikal lima lantai itu terletak agak jauh dari jalan raya, tidak begitu terawat dan kurang bersih. Tiap hunian tidak begitu besar, cukup menampung setidaknya 4-5 anggota keluarga. Sore hari itu, sayup-sayup terdengar suara anak-anak sedang mengaji dari satu ruangan.

Inilah lokasi pengungsian masyarakat penganut aliran minoritas yang “terusir” dari Sampang. Bangunan yang terletak di Pasar Induk Modern Jemundo Sidoarjo, Jawa Timur, itu menampung sekitar 80 kepala keluarga dari Kabupaten Sampang. Mereka terbuang, tergusur dari tanah kelahirannya semata-mata karena menganut aliran agama berbeda.

“Sudah tujuh tahun kami tinggal di sini, Mas,” kata seorang pria lirih. Pria berusia tiga puluhan, dengan perawakan gempal dan berkulit gelap, itu merupakan salah satu warga penyintas yang saya temui.

Kedeputian V Foto: Bukan Remahan Rengginang

Sampang, adalah kasus pertama pada misi kami saat itu. Walau sudah dua tahun berlalu, namun semua terekam jelas di benak saya.

Saat turun dari kendaraan dan berjalan menuju bangunan tersebut, saya terperangah menatap rumah susun kumuh di depan mata. Dalam hati saya bertanya, bagaimana aktivitas keseharian mereka? Apakah mereka punya kartu penduduk? Bisakah mereka menggunakan kartu jaminan kesehatannya? Dan belasan pertanyaan lainnya berkecamuk di kepala. Hati nurani saya ingin berteriak. Tapi selalu teringat pesan yang kerap diulang Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, pimpinan saya: “Ingat ya, ini kerja senyap. Kita harus tiarap.” Awalnya saya bingung kenapa ‘Misi Sampang’ yang mulia ini harus disembunyikan?

Saya baru mafhum saat beliau menjelaskan panjang lebar duduk persoalan dan kerumitan konflik di tempat yang kami tuju. Ternyata ada kalanya demi kepentingan nasional yang lebih besar, pemerintah harus bekerja dalam sunyi.

Baiklah!

Semuanya berawal pada 2017, saat saya ditunjuk menjadi salah satu (dari dua) anggota tim rekonsiliasi sosial bagi penyintas aliran minoritas di Sampang dan Mataram. Dan, akhirnya di sinilah saya berada bersama salah satu dari mereka.

Walau jauh dari nyaman, setidaknya rusun itu aman bagi para penyintas dan keluarga lain yang senasib dengannya. Jauh lebih aman daripada harus kembali ke Sampang, kampung halamannya. Jika mereka berani kembali tanpa memenuhi syarat yang diajukan mayoritas masyarakat di Sampang, maka taruhannya adalah nyawa.

Dari Jemundo itu kami pun bergeser ke Sampang, tempat konflik berkepanjangan yang berujung pada pengusiran itu berawal. Butuh waktu tiga jam mencapai tempat ini. Tim berdialog dengan sesepuh dan tokoh agama desa.

Karena ini operasi senyap, kami tidak memperkenalkan diri sebagai staf Kantor Presiden, melainkan masyarakat biasa yang ingin mengobrol. Percakapan pun mengalir tanpa sungkan. Mereka memuntahkan uneg-uneg. “Ya, sejauh ini semua terkendali. Tapi, kalau mereka tidak kembali ke Islam yang kami yakini, jangan berani--berani untuk kembali. Bisa ‘carok’ (bertarung) jadinya.” Saya ingin sekali dengan lantang mendebatnya, “Pak, kita ini beragam, Indonesia!”

Tapi, saya harus menahan diri, kalau tidak, misi ‘penyamaran’ bakal gagal total. Apalagi pendirian penduduk di Sampang itu begitu kuat. Saya termenung dalam kegetiran dan kebingungan. Entah rasa apa saja yang berkecamuk di hati saat itu. Tapi kami memang harus sabar. Bekerja pelan dalam diam.

Dan kesabaran itu membuahkan hasil. Dari berbagai dialog, akhirnya ada secercah harapan terbentuknya rekonsiliasi dua kelompok. Yaitu melalui isbat nikah terpadu baik bagi penduduk di Sampang, mau pun penyintas dari Sidoarjo.

Masih jelas terbayang ketika pelaksanaan isbat nikah terpadu digelar di Pendopo Kabupaten Sampang. Para pasangan yang rata-rata berumur, itu tampak sangat antusias. Apalagi ketika Pengadilan Negeri kemudian mengumumkan bahwa mereka sudah sah secara hukum sebagai suami istri. Dan mereka pun berhak mendapatkan buku nikah, mengurus kartu keluarga, mengurus akta kelahiran anak, dan mengurus Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan lain sebagainya.

Rona bahagia terpancar dari wajah para peserta isbat nikah itu. Sejenak saya membayangkan betapa susahnya hidup mereka selama ini tanpa dokumen-dokumen tersebut. Terlebih, mayoritas dari mereka adalah penduduk miskin.

Pelaksanaan isbat nikah itu sendiri, nyaris gagal sebetulnya. Ini gara-gara drama satu jam sebelum acara digelar. Saat itu, tiba-tiba seorang sesepuh dari penyintas di Sidoarjo berkabar bahwa ia dan rombongan peserta nikah dari Sidoarjo tidak jadi berangkat ke Sampang.

Waduh! Kami kalang kabut. Rekonsiliasi terancam gagal. Untunglah masih ada keajaiban, setelah bernegosiasi dengan pihak Kepolisian dan Pemda Sampang, para rombongan dari Sidoarjo pun mau berangkat ke Sampang dan mengikuti kegiatan isbat nikah ini. Alhamdulillah. Menjadi bagian dari perjalanan misi ‘senyap’ ini membuat saya tersadar.

Saya percaya pemerintah tidak akan merelakan ketidakadilan terjadi bagi warga negaranya, namun saya juga percaya tantangan yang dihadapi pemerintah juga beragam. Suatu masalah tidak bisa diselesaikan dengan formula generik. Perlu strategi khusus dalam menyelesaikan suatu kasus, apalagi jika kasusnya sangat sensitif.

Setiap warga negara dilahirkan dengan hak yang sama dengan warga lainnya terlepas dari latar belakang yang ia miliki. Kebinekaan yang selama ini kita percaya sebagai unsur pemersatu bangsa adalah harga mati yang harus dipertahankan. Jangan sampai ada lagi warga negara yang mengungsi di negeri sendiri.