APBD 2023 Provinsi Papua Pegunungan Rp 1 Triliun Lebih

Konten Media Partner
21 November 2022 17:54 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Samuel Tumbo saat melihat sejumlah fasilitas penunjang untuk provinsi di Wamena. (BumiPapua.com/Stefanus Tarsi)
zoom-in-whitePerbesar
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Samuel Tumbo saat melihat sejumlah fasilitas penunjang untuk provinsi di Wamena. (BumiPapua.com/Stefanus Tarsi)
ADVERTISEMENT
Wamena, BUMIPAPUA.COM- Tahun 2023, Provinsi Papua Pegunungan akan mengelola APBD mini Rp 1 triliun lebih. Dana lainnya yang akan dikelola oleh provinsi baru di Papua ini adalah dana hibah dari sejumlah kabupaten cakupan yang sebelumnya telah menandatangani berita acara kesepakatan bersama untuk dana hibah digunakan pada 2022 dan 2023.
ADVERTISEMENT
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Samuel Tumbo menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan pemerintahan daerah sudah dialokasikan anggaran untuk 3 pemekaran provinsi di Papua dari dana transfer atau dana perimbangan.
"Disebut APBD mini dikarenakan belum ada DPR yang nanti akan merumuskan di dalam rancangan peraturan gubernur tentang APBD yang akan disahkan oleh Kemendagri dan ditetapkan oleh pj gubernur sehingga menjadi dasar dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan," jelasnya usai melihat sejumlah fasilitas penunjang pemerintahan provinsi di Wamena, Senin (21/11/2022).
Menurutnya untuk dana transfer di 3 daerah otonomi baru (DOB) jika mengacu pada pasal 137 Undang-Undang No.1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah jumlahnya di atas Rp 1 triliun lebih yang dialokasikan pada 2023.
ADVERTISEMENT
"Kami akan arahkan APBD mendanai sejumlah program layanan prioritas. Seluruh komponen masyarakat akan dilibatkan untuk menata dan mengarahkan ke layanan prioritas tersebut," jelasnya.
Dirinya memohon dukungan semua pihak termasuk kepada media untuk mendukung dan mendorong pengelolaan penyelenggaraan pemerintah daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.