Bawaslu Minta Pendataan Ulang Warga Nduga

Warga Distrik Mbua, Kabupaten Nduga. (Foto Pendam XVII Cenderawasih)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM – Terkait kondisi keamanan di Kabupaten Nduga, Bawaslu Papua minta KPU Papua lakukan koordinasi dengan semua stakeholder untuk membicarakan proses pemilihan umum (pemilu) serentak 2019 yang akan dilaksanakan sebentar lagi.

“Tentu kami mendorong KPU dan pemerintah, masalahnya kondisi tak kondusif, masyarakat keluar dari Kabupaten Nduga dan disana kan pemilihannya sistem noken. Sehingga disarankan KPU menginventarisir keberadaan masyarakat di setiap distrik,” kata Ronald Manoack, anggota Bawaslu Papua, Senin (25/3).

Ronald menyampaikan, jika pemilu tetap dipaksakan terlaksana dengan jaminan kemanan tanpa pendataan yang akurat, dikuatirkan ada masyarakat yang mengaku sebagai kepala suku, sehingga timbul konflik baru.

“Untuk itu Bawaslu harap sejak dini diidentifikasi bersama melibatkan semua pihak, baik tokoh adat, tokoh agama KPU, Bawaslu dan TNI/Polri untuk mengantisipasi pencegahan agar tak ada masalah saat pemilihan,” ujarnya.

Sementara, anggota KPU Papua, Tarwinto menyampaikan, pihak KPU Papua belum bertemu dengan semua stakeholder yang ada untuk membicarakan masalah ini, meski anggota KPU Nduga sudah dilantik belum lama ini. “Kami belum bertemu dengan semua stakeholder yang ada, semoga normal saja,” ucapnya singkat. (Liza)