BNPP Usulkan Inpres Percepatan Ekonomi Perbatasan Diperpanjang
·waktu baca 3 menit
PerbesarJayapura, BUMIPAPUA.COM- Deputi II Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Paulus Waterpauw akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar pelaksanaan Inpres nomor 1 tahun 2021 diperpanjang.
Inpres 1/2021 berlaku selama 2 tahun. Namun untuk pelaksanaannya lebih maksimal di lapangan, BNNP bakal meminta perpanjangan hingga 3 tahun.
"Kami berencana menghadap Pak Presiden untuk Inpres 1/2021 diperpanjang dari sebelumnya 2 tahun menjadi 3 tahun. Kami berharap semua pihak, termasuk kementerian terkait dan lembaga lainnya melakukan sinergitas program pemerintah daerah dengan pusat untuk kawasan perbatasan," jelasnya, dalam evaluasi tahap II Inpres 1/2021, Kamis (18/11).
Waterpauw berujar jika usulan ini disetujui, maka harus ada upaya keras untuk mendorong para pihak terkait, bagaimana bersinergi dengan pemerintah daerah dan pusat, agar kedepan penting dalam pelaksanaannya.
Untuk mengetahui permasalahan serta kondisi di kawasan perbatasan yang menjadi atensi Presiden, Komjen Waterpauw akan sering turun ke daerah, sehingga apa yang menjadi kendala maupun persoalan bisa dicari solusinya.
“Saya akan lebih sering turun ke lapangan untuk belanja masalah, agar kita bisa mengetahui kondisi di lapangan dan bagaimana mencari solusinya,” ujar Waterpauw.
Inpres 1/2021 mengatur percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara. Ada 3 lokasi yang menjadi fokus pada pelaksanaan Inpres 1/2021 yakni Skouw di Papua, Aruk di Kalimantan Tengah dan Motaain di Nusa Tenggara Timur.
Percepatan Ekonomi
Dalam implementasi Inpres 1/2021 di Skouw, perbatasan Papua dan Papua Nugini, BNNP bakal menggiatkan perekonomian di Pasar Skouw. Caranya, festival budaya dan kuliner akan sering dilakukan di Skouw, untuk menarik pengunjung datang ke perbatasan di Papua.
"Festival budaya dan kuliner Papua akan menjadi pemicu bagi kebangkitan ekonomi di perbatasan Papua," jelas Waterpauw.
Ia yakin dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan di perbatasan Papua, akan mendatangkan peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Kepala PLBN Skouw, Yan Z Numberi menyebutkan perputaran uang di Pasar Skouw setiap tahunnya mencapai Rp 80 miliar. Namun sejak pandemi COVID-19, aktivitas pitu perbatasan ditutup dan tak ada lagi yang berbelanja di Pasar Skouw.
"Jika ada warga Papua Nugini yang berbelanja, hanya dari pelintas batas tradisional. Artinya para pelintas batas ini memiliki tanah yang berada di negara Indonesia dan juga ada yang kawin campur dengan warga asal Papua," jelas Yan.
Yan menyebutkan hingga kini pintu perbatasan kedua negara belum dibuka, guna pencegahan penyebaran COVID-19. Namun, dirinya yakin jika pintu perbatasan kembali dibuka, perekonomian di perbatasan akan bangkit kembali.
"Apalagi BNNP bakal menggiatkan berbagai festival di kawasan perbatasan dana akan menambah semarak perekonomian di tapal batas," katanya.