Jaga Pulau Terluar, Pemerintah Tancapkan Tugu Perbatasan di Pulau Fani

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama rombongan saat tiba di Pulau Rutum usai mengunjungi pulau terluar Indonesia, Pulau Fani. (Foto Humas Pemprov Papua Barat)

Manokwari, BUMIPAPUA.COM - Pemasangan tugu prasasti perbatasan NKRI dengan Negara Kepulauan Palau di Pulau Fani, Distrik Kepualaun Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Sabtu (7/12) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai bukti pulau tak berpenghuni di Samudera Pasifik ini milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Gubernur Papua Barat, Domiggus Mandacan mengatakan, pemancangan tugu prasasti perbatasan negara di Pulau Fani ini sebagai bukti bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat jaga NKRI.

“Pulau Fani merupakan pulau kosong yang tak berpenghuni berada di daerah terluar Indonesia dikuatirkan akan dicaplok negara lain," kata Domiggus melalui siaran persnya yang diterima wartawan di Manokwari, Papua Barat, Minggu (8/12).

Selain itu, kata Dominggus pemancangan tugu prasasti perbatasan negara ini karena berdasarkan dari pengalaman beberapa pulau terluar di Indonesia yang diklaim atau dicaplok oleh negara lain sebagai milek mereka.

“Sehingga mengantisipasi pencaplokan seperti itu, pemancangan tugu prasasti perbatasan negara ini sebagai bentuk klaim negara Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Raja Ampat terhadap Pulau Fani,” jelasnya.

Apalagi menurut Dominggus, berdasarkan informasi dari masyarakat di Raja Ampat, khususnya mereka yang ada Kepulauan Ayau bahwa sering mereka melihat orang-orang dari Negara Kepulauan Palau ke Pulau Fani. “Jadi kuatirnya mereka caplok pulau itu, kan kita sudah ada klaim,” katanya.

Sekertaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Sujahar Diantoro menegaskan, pemerintah pusat tetap menjaga NKRI dan tak mengijinkan satu pun pulau-pulau terluar, terutama di Kabupaten Raja Ampat diambil alih negara lain.

“Saya bersumpah atas nama pemerintah RI bahwa tak menginjinkan satu pulau pun dikuasai atau dicaplok negara lain," kata Sujahar saat meletakkan batu pertama pemancangan tugu prasasti perbatasan NKRI dengan Negara Kepulauan Palau di Pulau Fani.

Pemancangan tugu prasasti perbatasan negara diawali dengan peletakan batu pertama yang dilakukan Gubernur Papua Barat, Sekertaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, unsur Forkopimda Papua Barat, Bupati Raja Ampat dan tokoh perempuan asal Kepualuan Ayau.

Setelah meletakan batu pertama, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama rombongan menuju ke Pulau Rutum menumpang kapal milik PT Belibis Putra Mandiri untuk menyerahkan bantuan beras sekaligus melakukan pertemuan dengan masyarakat setempat.

Saat tiba di Pulau Rutum, Distrik Kepulauan Ayaum Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat pada hari yang sama, Dominggus rombongan disambut tarian adat Mansorandak asal Suku Biak dan lagu selamat datang oleh warga setempat. Rombongan diarak menggunakan tandu menuju Balai Kampung Rutum sekaligus menggelar tatap muka bersama.

Dominggus mememberikan apresiasi dan terima kasih serta penghargaan kepada masyarakat Pulau Rutum secara khusus kepada para ibu dan anak yang sudah memberikan sambutan yang luar biasa.

Dominggus juga membeberkan kegiatan penancapan tugu prasasti perbatasan negara yang dilakukan bersama pemerintah pusat di Pulau Fani sebelum ke Pulau Rutum. "Mari kita jaga Pulau Fani, juga kepulauan lainnya. Sebab ini milik kita. Mari kita jaga NKRI dan wilayah Papua Barat,” tuturnya.

Dominggus juga mengatakan, salah satu tujuannya bersama forkopimda Papua Barat adalah untuk mengetahui secara langsung kondisi wilayah dan masyarakat di Distrik Kepulauan Ayau. “Sehingga jelas bisa kami ketahui mana pulau terluar Papua barat yang berbatasan dengan dengan negara Palau," jelasnya.

Dominggus mengakui, dalam pelaksanaan program pemerintah Provinsi Papua Barat tentu belum maksimal program bantuan yang menyentuh kepada masyarakat, namun secara bertahap pihaknya akan terus berusaha membantu bantu, sehingga semua kebutuhan masyarakat dapat terjawab.

Kepala Distrik Kepulauan Ayau, Felix Dimara melaporkan bahwa Distrik Kepulauan Ayau membawahi 4 kampung, yaitu Abidon, Meosbekwan, Rutum, dan Reni. Mayoritas penduduknya dari Suku Biak dengan total jumlah jiwa ada 1.407 dengan jumlah kepala keluarga ada 331.

"Sedangkan kondisi keamanan di wilayah Distrik Kepuluan Ayau cukup kondusif dan semua warga saling kenal. Sehingga jika ada isu yang menyatakan kita tidak solid ada perpecahan itu tidak benar. Tak adanya isu perpecahan NKRI di Distrik Kepulauan Ayau. Kami sangat senang menerima kedatangan gubernur dan rombongan," jelas Felix.

Bupati Kabupaten Raja Ampat, Abdul Faris Umlati membenarkan jika masyarakat di Distrik Kepulauan Ayau sangat aman dan kiranya kedepan pemerintah provinsi dan pusat dapat melihat ketertinggalan serta kebutuhan masyarakat di wilayah itu.

Pertemuan itu diakhiri dengan penyerahan bendera merah putih kepada para kepala kampung di Distrik Kepulauan Ayau oleh Gubernur Papua Barat. Juga pemberian bantuan bingkisan Natal dan bapok, buku serta alat tulis bagi para pelajar yang ada di distrik itu.