Kapolda Papua: Waspada Surat Swab Palsu di Tengah PPKM Level 4

Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri bertemu dengan Bupati Jayapura, membahas PPKM Level 4 hingga persiapan PON Papua. (Dok Humas Polda Papua)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM- Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri mewaspadai surat swab palsu, baik dari swab antigen dan swab PCR atau dokumen perjalanan lainnya saat penerapan PPKM Level 4 Papua.

Walau tak menyebutkan apakah ada temuan surat swab palsu tersebut, aturan perjalanan di tengah pandemi COVID-19, termasuk dalam penerapan PPKM Level 4 sangat ketat, salah satunya calon penumpang maskapai penerbangan ataupun kapal laut harus memiliki surat bebas COVID-19 dari pemeriksaan swab antigen ataupun swab PCR, termasuk menunjukan serifikat vaksinasi.

"Hal ini menjadi celah oknum nakal membuat dokumen perjalanan palsu dengan swab PCR dan swab antigen," katanya.

Fakhiri juga minta penerapan PPKM Level 4 di Kabupaten Jayapura juga harus diantisipasi di kabupaten sekitarnya, seperti Kabupaten Keerom, Sarmi dan Kota Jayapura.

"Selagi menerapkan PPKM Level 4, vaksinasi harus digiatkan oleh pemerintah. Biddokkes Polda Papua dan Kesdam XVII/Cenderawasih siap membantu dan memfasilitasi jika Pemkab Jayapura ada kekurangan," jelasnya.

Menurut Fakhiri, Polda Papua juga telah berkoordinasi dengan seluruh Direktur rumah sakit di Kota Jayapura terkait minimnya ketersediaan oksigen.

"Termasuk jelang PON Papua, khusus di 4 klaster PON yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke akan diperbanyak ketersediaan oksigen," katanya.

Sementara itu, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengakui sampai saat ini masih banyak kepala kampung yang keras kepala untuk menjalani vaksin.

"Walau begitu, vaksinasi sudah berjalan, namun belum maksimal. Untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19, kami telah menyiapkan lokasi karantina terpusat di Yahim, mengingat kapasitas rumah sakit sudah penuh," jelasnya.

Sedangkan untuk persiapan PON, Bupati Jayapura menyampaikan ke Kapolda Papua bahwa adanya pemalangan venue PON. Setelah dilakukan koordinasi, Pemprov Papua akan menyelesaikan pembayaran hak ulayat tanah.

"Ada kelompok masyarakat yang minta pembayaran venue di Jalan Baru sekitar Rp 253 miliar," katanya.