Kata Wamen PUPR soal Penyerangan dalam Proyek Infrastruktur di Papua

Wamen PUPR John Wempi Wetipo saat berdiskusi dengan Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura, Osman Marbun di Ruang VIP Bandara Sentani. (Foto Pratiwi)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM – Terkait adanya gangguan keamanan para pekerja pembangunan infrastruktur di Papua, Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo, minta Kapolda Papua, Panglima XVII Cenderawasih, Gubernur Papua, bupati, dan wali kota setempat untuk terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian PUPR. Alasanya, jika keamanan terjaga baik, maka pembangunan infrastruktur di Papua bisa berjalan sesuai harapan.

"Saya akan buka ruang komunikasi seluasnya, karena saya tak hanya mengawasi pembangunan infrastruktur saja, tapi keamanan juga menjadi tanggung jawab saya sebagai Wamen PUPR. Sebab hal itu merupakan tugas tambahan menjaga keamanan (pembangunan infrastruktur) Papua,” jelas John di Kota Jayapura, Minggu (27/10).

Menurut John, seperti pembangunan di Kabupaten Nduga yang sempat terhenti, menurutnya hal tersebut karena kurang sinergitas pemerintah setempat.

“Harusnya pemerintah daerah proaktif dan jangan diam-diam serta menyalahkan pemerintah pusat. Sebab itu ada hal yang salah dan perlu kita luruskan bersama untuk membangun kepercayaan yang diberikan sebagai orang asli Papua (OAP). Untuk itu, semaksimal mungkin saya akan rangkul para pejabat di daerah membangun infrastruktur dan menjaga keamanan,” ungkap John.

John juga menjelaskan, ada tiga hal yang disampaikan Presiden Joko Widodo kemarin kepadanya, yang pertama, di sini tak ada istilah program Kementerian PUPR, tapi yang ada visi misi presiden. Sehingga dirinya diminta bertugas mengawasi program yang sudah jalan.

“Jadi amanah presiden yang disampaikan ke saya itu. Sebab banyak infrastruktur dibangun di periode pertama, tapi ada beberapa belum tuntas, karna kurangnya fungsi pengawasan. Untuk itu saya diminta melakukan fungsi pengawasan sehingga janji kampanye presiden soal infrastruktur bisa terlaksana baik. Saya pikir bersama Menteri PUPR yang memiliki personel hebat, maka kita bisa bangun infrastruktur dengan baik," paparnya.

Lalu yang kedua, kata John, tugasnya untuk Indonesia timur diisi infrastruktur banyak yang ketinggalan. Sehingga memberikan harapan bagi semua, bagaimana mempercepat proses pembangunan infrastruktur di wilayah timur, sehingga harapan itu bisa terlaksana.

“Perlu diingat bahwa Kementerian PUPR itu, khususnya di wilayah timur Indonesia, mulai dari Sabang-Merauke tak ada kecemburuan sosial, apalagi kita di wilayah timur Indonesia ini. Karena perhatian presiden bagaimana mempercepat pembangunan di Indonesia timur ini, agar sama-sama bisa menikmati,” jelasnya.

Lalu yang ketiga, kata John, dia menegaskan untuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17, mengenai pekerjaan hanya disiapkan oleh balai, akan tapi pemerintah provinsi, kabupaten kota, wajib melaksanakan.

"Jangan salah menerjemahkan, yang mana pekerjaan hanya disiapkan oleh balai, akan tapi pemerintah provinsi, kabupaten kota wajib melaksanakan Perpres 17 itu. Sehingga kita harus sinergi kerjanya," jelas John.

Lalu tugas mengenai keamanan, kata John, jika keamanan tak terjamin di Papua, maka tak bisa bangun infrastruktur.

"Seperti kasus kita kemarin, baru monitoring di Dekai, Kabupaten Yahukimo, tapi sudah ada kejadian seperti itu. Saya pikir ini akan menghambat pembangunan infrastruktur di Papua. Untuk itu, bagaimana supaya kita sinergi bersama bisa membangun infrastruktur dengan baik,” jelasnya.

Menurut John, memang sesuai undang-undang, gubernur, bupati dan wali kota adalah penanggung jawab keamanan di daerah. “Sehingga jangan mengkambinghitamkan yang lain, sehingga apa yang diharapkan presiden tentang pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik," tutupnya.