Kepala Suku Pegunungan Tengah Papua Buka Suara Soal Otsus

13 kepala suku pegunungan tengah Papua yang berada di Keerom. (BumiPapua.com/Katharina)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM- Kepala suku pegunungan tengah Papua yang tergabung dalam Rukun Keluarga Pegunungan Tengah (RKPT) di Kabupaten Keerom buka suara terkait otonomi khusus (otsus) Papua.

Sebanyak 13 kepala suku dari Suku Mee, Mamberamo Tengah, Yahukimo, hingga Tolikara yang ada di Keerom menyerukan otsus sangat dibutuhkan di Bumi Cenderawasih.

Kepala Suku Rukun Keluarga Pegunungan Tengah di Keerom, Simon Kossay menyebutkan aspirasi tentang otsus penting untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, provinsi dan daerah, agar kedepannya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih bermanfaat dan tepat sasaran untuk orang asli Papua (OAP).

"Kami dari rakyat yang paling kecil di pedalaman butuh pembangunan, agar sama dengan kota besar lainnya. Kami apresiasi sikap Presiden Jokowi yang selalu mengunjungi Papua, tapi kami juga sangat berharap agar warga di pedalaman, daerah terpencil untuk diperhatikan," ujarnya, Minggu (21/2).

Simon juga mengaku bahwa rakyat kecil di pedalaman, di kampung-kampung butuh perumahan, geliat ekonomi, pendidikan dan kesehatan, karena Otsus yang selama 21 tahun berjalan belum seluruhnya menyentuh kesejahteraan OAP. "Dengan begitu, maka otsus harus dilanjutkan di Papua," katanya.

Tuntutan Kepala Suku

Vincentius Himan, Sekretaris RKPT membacakan aspirasi 13 kepala suku pegunungan tengah Papua dengan tuntutan sebagai berikut bupati, walikota dan gubernur di Papua hingga pucuk pimpinan di kelurahan harus dipegang oleh OAP. Termasuk mendirikan perumahan khusus OAP.

"Kami juga minta dukungan pemerintah terkait penerimaan polri dan TNI khusus OAP," ujarnya.

Hal lainnya dalam tuntutan ini adalah adanya keberpihakan bantuan dana otsus untuk masyarakat OAP di daerah terpencil. Termasuk minta Presiden Jokowi membentuk lembaga independen untuk mengawasi dan monitoring pembangunan di daerah, jangan saja menerima laporan asal bapak senang.

"Kami juga minta pemerintah di daerah profesional dan transparan dalam mengelola penggunaan dana Otsus Papua, serta tidak KKN dalam penentuan sasaran penerima dana. Kami juga minta pemerintah pusat melakukan audit penggunaan otsus," jelasnya.