Kodam Cenderawasih ke Bupati Nduga: Kenapa TNI Disalahkan saat Tugas?

Markas Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih. (BumiPapua.com/Katharina)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM – Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, membantah situasi Kabupaten Nduga di Provinsi Papua tidak aman dikarenakan hadirnya TNI dan Polri. Aidi mengatakan kondisi Nduga tidak aman, justru karena adanya kelompok pemberontak yang mempersenjatai diri secara ilegal.

Kelompok pemberontak atau kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Nduga melakukan pembantaian terhadap orang yang tidak berdosa. Bahkan mereka juga diduga melakukan pemerkosaan terhadap guru dan tenaga medis, serta melakukan perlawanan terhadap kedaulatan negara yang sah.

Aidi menyebutkan, sebelum TNI dan Polri ditugaskan Nduga, daerah tersebut sudah tidak aman. Serangkaian kekerasan yang tidak manusiawi terjadi di Nduga. Sebut saja sejak Juni 2018, serangkaian kekerasan telah terjadi di Nduga yakni pembantaian warga sipil di Kenyam. Termasuk seorang balita dibacok di kepalanya, setelah kedua orang tuanya dibantai di depan balita itu.

Lalu, beberapa kali penembakan terhadap pesawat yang menjadi sarana angkutan utama bagi warga Nduga, pemerkosaan, dan penganiayaan terhadap sejumlah guru dan tenaga medis di Mapenduma.

Aksi sadis lainnya yang dilakukan KKSB sebelum TNI masuk di Nduga adalah 19 orang pekerja PT Istaka Karya yang sedang melakukan pekerjaan di Yigi dibantai pada 1 Desember 2018. Serangkaian penembakan dan kekerasan itu juga dilakukan oleh KKSB kepada pos TNI dan Polri.

Aidi menuturkan dari serangkaian peristiwa tersebut, Bupati Nduga justru tidak pernah menyatakan wilayah tersebut tidak aman. Lalu, kenapa setelah aparat keamanan bertindak untuk melakukan pengejaran dalam rangka penegakan hukum, barulah Bupati Nduga menyatakan Nduga tidak aman?

“Apakah ini berarti saat ini Nduga tidak aman bagi kelompok pemberontak? Karena pada saat kelompok pemberontak tidak terancam, kok Bupati diam-diam saja tanpa komentar? Kenapa justru kehadiran TNI dan Polri yang dipersoalkan? Kenapa tidak mempersoalkan keberadaan para gerombolan pemberontak?” kata Aidi, Minggu (21/7).

TNI Menjaga Kedaulatan Negara

Evakuasi 19 pekerja Istaka Karya yang dibantai KKSB pimpinan egianus Kogoya di Nduga pada 1 Desember 2018. (Dok: Polda Papua)

Kodam Cenderawasih menyebutkan, tugas TNI dan Polri di Nduga jelas untuk menjaga kedaulatan negara. Tapi, justru dianggap salah oleh Bupati Nduga. Lalu, apakah sekolompok orang mempersenjatai diri secara ilegal, tanpa hak dan melakukan tindakan separatis dan merongrong kedaulatan negara yang sah, terkesan dilindungi oleh Bupati Nduga.

“Pasukan Amerika yang jumlahnya ribuan personel lengkap dengan perlengkapan perangnya di Darwin Australia yang nyata bukan negaranya, tidak ada yang mempersoalkan. Kenapa TNI bertugas di wilayah kesatuan negara, malah disalahkan? Anehnya yang menyalahkan adalah mereka-mereka yang masih mengakui dirinya sebagai warga negara Indonesia dan lebih aneh lagi sebagian dari mereka adalah pejabat negara di daerah,” ujar Aidi.

Menurut Aidi, saat gerombolan pemberontak melakukan pembantaian, menyerang aparat keamanan, melakukan pemerkosaan, sebagian birokrat, pejabat pemerintah di daerah, anggota dewan, pekerja kemanusiaan, LSM, tokoh agama, terlihat bungkam. Tapi saat negara bertindak mengerahkan alat negaranya yaitu aparat keamanan, tiba-tiba berbagai pihak bereaksi, menolak, memprotes, menghujat, mencaci maki, bahkan melakukan fitnah.

“Ini indikator apa? Jangan-jangan yang mengangkat senjata di hutan hanya sekedar alat, sedangkan remote kontrolnya ada di mana-mana?” jelas Aidi.

Kalau ada yang berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur di Papua hanya bertujuan untuk digunakan aparat keamanan melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis, maka orang tersebut hanya membela kepentingan separatis, tanpa peduli terhadap kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

“Bupati Nduga menyatakan bahwa kehadiran aparat keamanan non-organik di Papua menyebabkan ketakutan terhadap rakyat. Tapi, kenapa bupati tidak pernah mengomentari aksi pemerkosaan dan pembantaian terhadap puluhan orang yang tidak berdosa? Apakah tindakan mereka dianggap tidak menyebabkan ketakutan? Apa yang sudah dilakukan bupati terhadap para pelaku kekerasan tersebut?” katanya.

Aidi pun mempertanyakan kesiapan pemerintah Nduga menangkap pemberontak jika TNI dan Polri ditarik.

“Ingat, Bupati selaku pemerintah daerah sebelum memangku jabatannya telah disumpah di bawah kitab suci yang intinya memenuhi kewajiban sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," kata Aidi. (Katharina)