Konten Media Partner

Pilkada Ulang Yalimo Dijadwalkan Januari 2022

28 Oktober 2021 18:34 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi Pilkada. (Dok istimewa)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Pilkada. (Dok istimewa)
ADVERTISEMENT
Jayapura, BUMIPAPUA.COM- Ketua KPU Provinsi Papua, Diana Dorthea Simbiak menyebutkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Yalimo bakal dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Januari 2022.
ADVERTISEMENT
Jadwal PSU dilakukan tanggal 26 Januari 2022. Jadwal ini sesuai tenggat waktu 120 hari kerja yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni lalu.
"Jadwal PSU Yalimo mengalami beberapa revisi, karena situasi keamanan serta anggaran. Sehingga mengacu pada revisi jadwal terakhir. KPU Yalimo telah melakukan beberapa tahapan seperti penandantanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pengumuman pembukaan pendaftaran," jelas Diana, Kamis (28/10).
Tahapan PSU sudah berjalan sejak 25-28 Oktober dengan membuka pendaftaran untuk bakal calon baru dari jalur perseorangan maupun partai politik.
Diana menjelaskan PSU Yalimo tetap diikuti oleh pasangan calon nomor urut 2, Lakius Peyon-Nahum Mabel, sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan.
Termasuk membuka kesempatan bagi pasangan calon baru dengan memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan.
ADVERTISEMENT
"Jadi untuk paslon nomor urut 2 sudah memenuhi syarat. Demikian juga paslon nomor urut 1 yakni wakilnya John W.Wilil, apakah akan tetap maju sebagai wakil atau menjadi calon bupati dan calon baru yang mendaftar nanti. Intinya semua harus memenuhi syarat sebagaimana UU 10 tahun 2016," katanya.
Pilkada Yalimo 2020 dimenangkan pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil. Namun MK mendiskualifikasi pasangan Erdi-Jhon dengan alasan Erdi melakukan tindakan pidana dan terancam penjara 12 tahun.
Sementara dalam perjalanannya pasangan nomor urut 1 calon Bupati Yalimo, Lakius Peyon yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Yalimo terindikasi korupsi dana bansos 2020 senilai Rp 1 miliar dna telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Papua.