Ribuan Guru di 7 Kabupaten Tuntut Pembayaran Tunjangan dan Uang Lauk Pauk 2018

Aksi unjuk rasa tuntut pembayaran tunjangan guru di 7 kabupaten di Papua. (BumiPapua.com/Pratiwi)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM - Pemerintah Provinsi Papua mengklaim pengalihan guru SMA/SMK sederajat dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi pada 2018, tanpa dibarengi dengan anggaran untuk pembayaran tunjangan. Akibatnya pembayaran tunjangan 2018 bagi para guru ini harus kembali dianggarkan.

"Ini sangat menyulitkan kami dan kami tak bisa menjawabnya. Masalah ini akan dibicarakan kembali," jelas Sekretaris Daerah Pemprov Papua, Heri Dosinaen, usai menerima unjuk rasa ratusan guru SMA/SMK sederajat di Kantor Gubernur Papua, Senin (28/1).

Pasca turunnya Pergub nomor 40 / 2018 yang menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk membayarkan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dan uang lauk pauk (ULP) guru. Untuk pembayaran gaji para guru menjadi beban Pemerintah Provinsi yang sudah dibayarkan sejak tahun 2018.

"Ada beberapa kabupaten yang sudah melaksanakan isi Pergub dan 6 kabupaten dan 1 kota yang belum melaksanakan Pergub itu. Meski begitu, kami akan memanggil kepala daerah untuk menanyakan apa alasan hingga hak para guru belum dibayarkan," jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Aksi Damai Guru Musa Palulun menyebutkan para guru tetap akan menagih haknya selama periode Januari - Desember 2018.

"Jika dalam waktu yang ditentukan pemerintah belum menyelesaikan pembayaran, maka kami akan mogok mengajar.Pemerintah harus tegas dan nasib kami harus diperhatikan. Kami sudah jalankan kewajiban, apa susahnya hak kami diberikan?" tanya Musa.

Data yang diperoleh BumiPapua.com menyebutkan hingga kini ada ribuan guru di 7 kabupaten yang belum mendapatkan pembayaran TPP dan ULP sejak 2018. Ke-7 kabupaten itu adalah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Kabupaten, Yalimo dan Lani Jaya. (Pratiwi)