Tokoh Agama hingga Pemuda Papua Dukung KPK Tegakkan Hukum pada Lukas Enembe

Gubernur Papua, Lukas Enembe. (BumiPapua.com/Lazore)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM- Sejumlah tokoh agama di Papua berkomentar terkait indikasi korupsi dan permainan judi yang dilakukan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Sekretaris Umum Sinode Kingmi Papua, Jones Wenda menjelaskan judi menjadi penyakit sosial yang tidak pantas dilakukan. Apalagi dilakukan oleh seorang pemimpin daerah. Menurutnya, Lukas harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat di Bumi Cenderawasih.

"Kami dari tokoh gereja sudah beberapa kali berbicara soal judi ke publik, kami sampaikan bahwa pejabat di Papua ini tidak boleh main judi karena dia seharusnya sebagai teladan," kata Jones dalam rilis yang diterima BumiPapua, Senin (26/9/2022)

Jones menilai jika pemimpinnya melakukan hal yang tidak benar, maka akan diikuti masyarakat. Dirinya juga mengimbau masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dan menghormati proses hukum yang ada.

Tokoh gereja lainnya, Pendeta Albert Yoku menjelaskan korupsi yang melibatkan Gubernur Papua, Lukas Enembe adalah masalah pribadi. Dia menilai setiap pejabat harus ingat Tuhan.

“Saat dilantik menjadi pejabat negara sudah melakukan sumpah jabatan. Maka dalam menjalankan pekerjaan, ia harus ingat dengan Tuhan dan wajib mengikuti peraturan dalam undang-undang yang berlaku di NKRI,” katanya.

Penegakan Hukum

Pendeta Albert Yoku mengimbau masyarakat tidak menghalang-halangi proses  hukum yang saat ini tengah dilakukan KPK. Pria yang menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura meyakini lembaga antirasuah itu akan bersikap profesional sebagaimana telah ditunjukkan terhadap para bupati di Papua yang terlibat korupsi.

Dirinya mengharapkan setiap tokoh mampu menjaga profesionalitas dan berlaku kooperatif untuk menyelesaikan kasus hukum. Masyarakat pun diajak untuk tidak menghalang-halangi dan menghormati proses hukum agar tidak menimbulkan permasalahan lainnya.

Di tempat terpisah, tokoh pemuda Papua Martinus Kasuay mendukung langkah KPK memeriksa dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe. Menurutnya siapa pun yang bersalah harus diberikan sanksi hukum yang berlalu.

Pria yang juga menjabat sebagai Barisan Merah Putih menilai bahwa kasus dugaan korupsi Lukas Enembe murni penegakan hukum. Oleh sebab itu, kasus tersebut tidak terkait politisasi maupun kriminalisasi.

"Kasusnya murni kaitannya dengan hukum dan tak terkait kriminalisasi ataupun politisasi," jelasnya.

Dia menyebutkan penegakan hukum korupsi Lukas Enembe harus dituntaskan karena Indonesia merupakan negara hukum.

Untuk diketahui, hari ini, Senin (26/9/2022), Lukas mangkir dari panggilan KPK untuk kedua kali. Lewat pengacaranya, Lukas beralasan sakit.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi mencurigakan Lukas Enembe dengan nilai yang fantastis. Salah satunya pembelian jam tangan bernilai sekitar Rp 550 juta. Selain itu, PPATK juga menemukan dugaan, Lukas telah menyetorkan secara tunai uang sejumlah Rp560 miliar ke kasino.

Kritik terhadap Lukas Enembe juga datang dari Menkopolhukam Mahfud MD. Menurutnya sejak Papua dipimpin oleh Gubernur Lukas Enembe, anggaran dari Pemerintah Pusat sebanyak Rp 500 triliun juga tidak menjadi apa-apa.

"Sejak zaman Pak Lukas Enembe itu Rp 500 triliun lebih itu tidak jadi apa-apa juga, rakyatnya tetap miskin, pejabatnya foya-foya. Yang dana dari otsus banyak dikorupsi seperti ini, tentu tidak semuanya, tapi banyak dikorupsi," kata Mahfud.

Lebih lanjut,  Mahfud MD menerangkan bahwa terdapat sejumlah kasus yang menjerat Lukas Enembe. Pertama, Alokasi janggal anggaran khusus untuk pimpinan Pemprov Papua yang mencapai ratusan miliar. Kedua,  dugaan penyelewengan anggaran PON 2021 Papua. Dalam dugaan kasus korupsi ini, Lukas Enembe dituding memiliki manajer khusus untuk pencucian uang.